Relis LBH : 3 Pejuang Lingkungan Hiduo Gunung Talang Dituntut 7 Tahun Penjara

Relis LBH : 3 Pejuang Lingkungan Hiduo Gunung Talang Dituntut 7 Tahun Penjara

EkspresNews.com – Tiga orang masyarakat pejuang lingkungan hidup dituntut oleh Kejaksaan Negeri Solok selama 7 tahun penjara atas peristiwa pembakaran mobil PT. HITAY DAYA ENERGI pada 20 November 2017. Pembakaran mobil sebagai akibat dari lambannya pemerintah daerah untuk merespons penolakan masyarakat terhadap proyek geotermal di Gunung Talang serta ketidakmampuan perusahaan dan pemerintah untuk melakukan resolusi konflik dengan masyarakat salingka Gunung Talang.

Surat Tuntutan dibacakan oleh JPU Yandi Mustiqa dan Aridona Bustari didepan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dimulai pada pukul 15.00 WIB hari ini. Sebelumnya mereka didakwa secara terpisah oleh JPU sejak bulan Februari 2018 dengan tiga nomor perkara yang berbeda.

Keterangan saksi sebelumnya baik saksi yang diajukan oleh JPU maupun yang diajukan oleh penasehat hukum, kondisi saat peristiwa kebakaran tidak terkendali. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan PT. HITAY DAYA ENERGI dibekingi oleh 5 orang TNI yang berasal dari angkatan laut yang menggunakan senjata laras panjang hingga membuat masyarakat merasa marah dan terancam. Massa terus berdatangan hingga berjumlah ribuan orang yang memadati lokasi. Keadaan menjadi semakin genting ketika rombongan Polres Arosuka datang dan tanpa bernegosiasi dengan masyarakat mengevakuasi pihak perusahaan yang berada didalam mobil. Saat itu massa dijanjikan akan kedatangan bupati namun massa merasa dibohongi setelah beberapa jam menunggu tapi bupati tak kunjung datang. Situasi ini memicu warga melakukan pelemparan batu kearah mobil namun sempat kemudian berhenti. Dan setelah berhenti, dua orang yang diduga oknum Polisi dan TNI berdiri diatas kap mobil dan berteriak kearah massa yang sudah memanas dengan mengatakan siapa yang akan bertanggungjawab dan mengatakan jika ingin membakar mobil bakarlah dengan saya. Sontak masyarakat langsung menggulingkan mobil ke jurang dan mobil terbakar beberapa saat kemudian.

JPU menuntut ketiga orang Terdakwa melakukan pembakaran mobil yang diatur dalam Pasal 187 angka 1 jo 55 KUHP. Saat pembacaan tuntutan, Ketua majelis hakim sempat mempertanyakan keanehan keterangan saksi yang sama atas tiga persidangan yang berbeda. Wendra Rona Putra, kuasa hukum terdakwa menuturkan tindakan penuntut umum yang mengutip sama semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada 3 perkara yang berbeda merupakan kekeliruan yang nyata, karena kasus ini diperiksa secara terpisah dan saksi dihadirkan satu persatu untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa yang berbeda. Selain itu penuntut umum juga mengutip beberapa keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan di hadapan persidangan, melainkan hanya keterangan yang dikutip persis dari BAP di kepolisian.Pada dasarnya pemeriksaan saksi pada perkara pidana adalah keterangan yang disampaikan saksi secara langsung di hadapan persidangan.

Namun penuntut umum justru menggunakan keterangan BAP sebagai dasar melakukan penuntutan 7 tahun penjara kepada terdakwa, hal ini tentu mencederai keadilan bagi ketiga orang Terdakwa. Kami meminta majelis hakim dalam perkara ini arif dalam mencermati kekeliruan ini dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang disampaikan atau diperlihatkan di persidangan bukan apa yang tertulis dalam dokumen BAP yang tidak pernah didengar didepan persidangan.

Demikian relis LBH Padang. (*)

Read more
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Raih Gelar Doktor

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Raih Gelar Doktor

EkspresNews.com – Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PPUR, Khalawi Abdul Hamid meraih gelar Doktor Ilmu Teknik Sipil Universitas Tarumanegara (Untar) setelah mempertahankan disertasinya hari ini, Selasa 24 Juli 2018 yang dikutip kompas.com

Di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik Untar, Khalawi mempertahankan disertasi berjudul “Model Organizational Effectiveness Manajemen Proyek Pembangunan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat”.

Sidang Terbuka Senat Akademik dipimpin langsung oleh Rektor Untar Agustinus Purna Irawan.

1. Doktor ke-37 Teknik Sipil Untar

Tidak hanya meraih gelar Doktor, Dirjen Penyediaan Perumahan ini juga meraih predikat kelulusan A, cum laude, dengan indeks prestasi komulatif 3,9. Ini merupakan gelar Doktor ke-37 diberikan Ilmu Teknik Sipil Untar.

“Perasaan saya Alhamdulillah bersyukur karena tidak pernah menyangka sebelumnya akan meraih gelar Doktor. Sama seperti saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi Dirjen. Saya ‘orang gunung’ yang meraih karir dari bawah dari kabupaten hingga ke pusat,” ungkap Khalawi.

Meski tidak mudah melakukan 2 hal penting, pekerjaan dan pendidikan, Khalawi menegaskan pentingnya tekat dalam mewujudkan impian. “Waktu yang sedikit bukan berarti tidak cukup, tapi kualitas waktu untuk kita menekuni hal ini,” tegas Khalawi.

2. Totalitas dalam segala hal

Lebih jauh Khalawi menekankan pentingnya totalitas dalam menjalankan segala hal. “Jadi yang penting totalitas. Dalam menjalankan totalitas, dalam menjalani kuliah ini juga totalitas,” ujar pria kelahiran Pemalang ini. Efektifitas dan efisiensi itu memegang peran penting dalam hidup kita.

Terkait disertasinya Khalawi menjelaskan ini dapat menjadi sebuah reformasi dalam management project terintegrasi. “Kalau kita menjalankan ini, kita bisa mengamankan infrastruktur kita, menyelesaikan sesuai rencana dengan kualitas baik, menekan pemborosan-pemborosan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,” jelasnya. Tidak ada peluang untuk bermain-main dengan pekerjaan, tegasnya.

3. Implementasi keilmuan

Dalam kesempatan sama, Rektor Untar Agustinus Agustinus Purna Irawan menyampaikan, “Kami berharap proses pembelajaran di Untar dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme dan entrepreneursip dapat diaplikasikan dalam pekerjaan nantinya.”

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini diharapkan dapat membawa perubahan di tempat bekerja, tidak lagi menggunakan pola lama tetapi betul-betul menggunakan pola ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, tambahnya.

Perkembangan prodi Teknik Sipil Untar sendiri, menurut Agustinus terus berkembang. Prodi Teknik Sipil Untar memiliki 3 program mulai dari S1 hingga S3. Jumlah mahasiswa peminat prodi Teknik SIpil Untar tiap tahunnya mencapai lebih dari 250 orang untuk S1, 60 orang dan khusus S3 dibatasi 10-15 orang. (kcm/Abdi)

Read more
Mitra Kerinci MoU Pembebasan Lahan Bersama Pemkab Solok Selatan

Mitra Kerinci MoU Pembebasan Lahan Bersama Pemkab Solok Selatan

EkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama PT Mitra Kerinci meneken Memorandum of Understanding (MoU) terkait pembebasan lahan milik perusahaan tersebut seluas 4,6 hektare untuk mendukung pembangunan Masjid Agung Solok Selatan di ruang kerja Bupati, Selasa (24/7).

“Setelah uang ganti rugi senilai Rp1,2 miliar, ditransfer oleh Pemkab ke Mitra Kerinci, maka pelaksanaan pembangunan masjid sudah dapat dimulai. Apalagi, proses tendernya juga sudah selesai,” kata Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, dihadapan peserta MoU.

Di jelaskan Bupati selambat-lambatnya pada Senin 30/7 uang ganti rugi senilai Rp1,2 miliar sudah ditransfer, setelah itu maka rekanan pemenang tender sudah dapat melaksanakan pekerjaan.

“Tidak ada lagi menunggu hal lainnya setelah transfer langsung dikerjakan dan pada 2019 ditargetkan selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Mitra Kerinci Yosdian Adi mengatakan, setelah penandatanganan MoU masih ada enam instansi lagi yang perlu di urus izinnya oleh PT Mitra Kerinci.

“Penyataan tertulis didepan notaris ini menjadi dasar bagi kami untuk mengurus izin ke enam instansi tersebut,” tambahnya.

Alumni Magister Manajemen Unand ini mengatakan kendati masih ada yang harus diurus izinnya, tidak akan menghambat pembangunan masjid agung, karena itu dilakukan secara paralel.

Sedangkan, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Solok Selatan Marjohan mengatakan, secara hukum perdata akte notaris sudah sangat kuat untuk pembebasan lahan ini.

Dijelaskan Marjohan, tidak ada Negara mengganti rugi tanah Negara tetapi adalah hak yang melekat diatasnya. Artinya yang diganti oleh Pemkab. Solsel kepada PT. Mitra Kerinci itu adalah bangunan atau tanaman yang ada di atas HGU yang dikuasai oleh PT. Mitra Kerinci saat ini.

“Kalau mengacu pada Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat 3 seluruh tanah adalah milik Negara dan diatasnya ada hak dan hubungan hukum ini yang dilepaskan bukan ganti rugi tanahnya,” katanya.

Diatas tanah milik PT Mitra Kerinci ada Hak Guna Usaha (HGU) dan untuk membebaskan tanah ini harus tidak ada hak diatasnya.

“Inilah yang dilakukan oleh pemda yaitu melepaskan haknya ini melalui ganti rugi,” ujarnya.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh pihak pemerintah Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan PT Mitra Kerinci Direkturnya Yosdian Adi dengan saksi Ketua SPRD Sidik Ilyas, Kajari M Rohmadi, Kepolisian diwakili Kasat Reskrim AKP Omri Yan Sahureka dan Kepala BPB ATR Marjohan serta dari Notaris yang ditunjuk. (Hms/Zaki)

Read more