Opini : Seputar Pembelian Tanah Satpol PP, Audit Investigasi BPK harus Dilakukan

0

EkspresNews.com – Walikota Padang Mahyeldi mengalihkan anggaran pembangunan Bandar Lurus tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Audit investigasi harus dilakukan ?

DALAM konstruksi hukum pidana, kesalahan administrasi sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan pengalihan anggaran yang dilakukan Walikota padang Mahyeldi tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011 ? Inilah misteri yang harus diungkap.

CVO - CopySecara logika akal sehat, anggaran untuk pembangunan Bandar Lurus di Nanggalo sebesar Rp 25 Miliar, dan untuk penyedian tanah buat pembangunan terminal Bus Tipe A di Anak Aia sebesar Rp 10 Miliar, serta anggaran untuk percepatan pendidikan Rp 10 Miliar, dialihkan untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang. UU NO : 23 Tahun 2014 jelas mengatakan, dalam penyusunan APBD harus By Name By Adress. That question any more, ada apa di balik pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Padang yang terkesan dipaksakan ini ?

Kita bingung, secara logika yang sangat sederhana sekali, pusat pemerintahan kota Padang sudah dipindahkan ke Air Pacah Koto Tangah. Artinya, tidak ada lagi pembangunan kantor pemerintah di luar itu. Itu, berdasarkan PP NO : 26 Tahun 2011 tentang pemindahan pusat pemerintahan kota padang dari wilayah Kecamatan padang Barat ke wilayah kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera barat. Malah pasal 1 PP tersebut dengan jelas menegaskan, pusat pemerintahan kota Padang DIPINDAHKAN dari wilayah Padang Barat ke wilayah Koto Tangah. Pertanyaannya lagi, kenapa Walikota padang Mahyeldi begitu ngotot mengalihkan anggaran tanpa persetujuan DPRD untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak  dibolehkan oleh PP tersebut ?

Semua orang tahu, perobahan anggaran itu harus diajukan dalam anggaran perobahan (APBD-P). Setelah dirobah di APBD-P, baru bisa dialihkan karena sudah persetujuan DPRD. Kalau ntidak, ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan Negara seperti, apa yang disebut dalam konstruksi hukum pidana di atas. Oleh karenanya, DPRD Kota Padang harus mengajukan HAK ANGKET karena ini persoalan anggaran, caranya dengan membuat PANSUS terlebih dahulu.




Tapi yang terpenting sekali, Pemko Padang harus memiliki legal opinion (pendapat hukum) tentang tindakan pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Kota Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor POL PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Sepanjang hal tersebut menurut Walikota padang benar, maka walikota padang harus mempertanggung jawabkan keputusannya itu.

Oleh karena itu, sekali lagi, DPRD Kota Padang sebagai “ jelmaan dari kepentingan rakyat” harus meminta BPK untuk melakukan audit investigasi tentang pengalihan anggaran tanpa persetujuan dewan dan membeli tanah buat pembangunan kantor di wilayah yang dilarang oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Rencana membangun kantor Satpol PP di wilayah yang dilarang PERATURAN PEMERINTAH ini harus dihentikan, atau jangan diteruskan.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, langkah apa yang harus dilakukan DPRD Kota Padang atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Padang Mahyeldi yang potensial menimbulkan kerugian keuangan Negara ini ? Jawabnya hanya satu, DPRD Kota Padang harus memanggil Walikota Padang Mahyeldi untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban tentang pengalihan anggaran tersebut. Kalau memang ada kelihatan kesengajaan dalam menyalahgunaan wewenang tersebut, maka DPRD Kota Padang harus merekomendasikan pemberian hukuman terhadap Walikota padang tersebut.

Last but not least, DPRD Kota Padang juga bisa melakukan ANGKET terhadap Walikota padang Mahyeldi tersebut. Tapi yang terpenting sekali, kita sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini, meminta kejaksaan kita yang konon katanya professional untuk melakukanb penyelidikan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Untuk itu, maka DPRD Kota padang harus meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi ! (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Redaktur adalah orang yang betanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam kariernya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni yang membawahi bidang tertentu.