Sarasehan KTNA Batipuh Selatan : Hutan dan Danau Singkarak adalah Identitas Masyarakat Hukum Adat Salingka Danau

Sarasehan KTNA Batipuh Selatan : Hutan dan Danau Singkarak adalah Identitas Masyarakat Hukum Adat Salingka Danau

EkspresNews.com – Pertemuan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) se-Kecamatan Batipuh Selatan bertajuk penyelamatan hutan dan danau Singkarak sebagai identitas masyarakat hukum adat salingka danau sukses digelar pada Senin (2/4). Kegiatan yang diinisiasi dari keresahan terkait keseimbangan ekosistem ini mampu membuka pemikiran pengambil kebijakan dari rekomendasi dan aspirasi yang disampaikan petani. Para peserta yang terdiri dari petani satu kecamatan ini tegas mengatakan bahwa hutan penting bagi petani, pada saat hutan rusak maka akan berdampak pada keseimbangan ekosistem seperti air untuk lahan pertanian, yang tentu akan mengganggu aktifitas harian dan perekonomian masyarakat. Sarasehan ini juga menyuarakan peran petani dan nelayan dalam menjaga dan merawat hutan dan danau singkarak yang sangat signifikan.

Novizar Can Amalo Ketua Kelompok Tani Ulayat Lestari Nagari Guguak Malalo mengatakan Ekosistem Batipuh Selatan merupakan salah satu ekosistem yang terlengkap didunia, ada hutan, ladang, sawah, pemukiman dan dibawahnya ada danau singkarak, untuk menjaga dan merawat keseimbangan ekosistem tersebut dibutuhkan peranan dari petani dengan kearifan dalam mengelola lahan pertanian,mengelola sumber daya alam karena petani sejatinya berasal dari masyarakat hukum adat. Hutan dan Danau Singkarak adalah identitas kita masyarakat hukum adat Salingka Danau pada Luhak Nan Tuo ini,” tambah Can Amalo.

Sarasehan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Anggota DPRD Kab. Tanah Datar, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Pemda Tanah Datar, BPP Kec. Batipuh Selatan, Camat Batipuh Selatan, Pemerintahan Nagari se-Batipuh Selatan dan perwakilan kelompok tani yang ada di Batipuh Selatan. Kasmir Gindo Sutan, Ketua KTNA Batipuh Selatan, menyatakan “Sarasehan kali ini adalah yang pertama kali dilakukan dilapangan, saat ini petani yang menyampaikan dan menjadi narasumbernya, selanjutnya pemerintah daerah dan undangan yang menanggapi dan memberikan rekomendasi, dalam diskusi tadi, perwakilan pemerintah daerah meminta agar pelaksanaan sarasehan berikutnya dipercepat agar dapat menjadi masukan juga dalam musrembang kabupaten, sarasehan ini memfokuskan diskusi pada ekosistem Batipuh Selatan dan kaitannya dengan peningkatan kesejahteran petani” ujar Kasmir.

Selain permasalahan hutan, petani juga memaparkan kondisi Danau Singkarak yang saat ini sangat mengkhawatirkan, begitu banyak sampah, ikan bilih endemik singkarak sudah sangat langka, air danau tidak jernih lagi, tentu persoalan ini sangat penting disikapi oleh Pemerintah Daerah Kab. Tanah Datar.

Menanggapi permasalahan danau tersebut, Ir. Yulfiardi, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, dalam sesi diskusi setelah makan bajamba menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 500an bagan yang tersebar di Danau Singkarak, “bagan-bagan, pemancingan yang menggunakan pestisida akan ditertibkan, dan bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan akan diganti, saat ini juga sudah dibentuk Tim Pengawasan danau, tapi memang belum berjalan, selanjutnya sedang disiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Tanah Datar tentang tata ruang dan zonasi Danau Singkarak, terakhir Pemda Tanah Datar meminta ada aturan ditingkat nagari terkait danau, akhir Yulfiardi.”

Sarasehan ditutup dengan penyerahan rekomendasi dan Surat Balasan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) kepada Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai terkait dengan penolakan Hutan Adat Malalo Tigo Jurai, kepada Anggota DPRD Kab, Tanah Datar Herman Sugiarto dan Dekminil. Surat KLHK tersebut pada intinya menyatakan bahwa Perda Kab. Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari tidak dapat dijadikan legal standing dalam pengusulan karena Perda tersebut bersifat umum. Diakhir sesi, Herman Sugiarto dan Dekminil, menyatakan bahwa akan menindaklanjuti pembuatan Ranperda pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Tanah Datar, karena ini terkait dengan identitas dan kepastian kelola Masyarakat Hukum Adat diatas Ulayatnya. (Relis/Sanfirst)

Read more
Wagub Sumbar : Disiplin Kehadiran ASN Yang Sangat Esensial

Wagub Sumbar : Disiplin Kehadiran ASN Yang Sangat Esensial

29745123_1984700281793891_3279567770010249270_oEkspresNews.com – Tidak seperti biasanya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit memutuskan memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi saat menjadi Pembina pada Apel Pagi di Halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (2/4). Pemeriksaan kehadiran peserta apel pagi tetap dilakukan Wakil Gubernur walaupun telah menerima laporan jumlah peserta dari komandan tiap barisan di permulaan apel.

Usai melakukan pemeriksaan, menjelaskan maksud tindakannya, Nasrul Abit menjelaskan, “Saya sengaja periksa langsung tiap barisan, terutama Eselon III, karena hari-hari ini, kadang-kadang Eselon III ini hanya hadir cuma 30-40 persen saja.”




Nasrul Abit menambahkan, rendahnya kehadiran Eselon III pada apel pagi adalah hal yang sangat disayangkan mengingat Eselon III merupakan pejabat penyelia yang menghubungkan staf dengan Eselon II. Dengan fungsi tersebut, sudah semestinya Eselon III menjadi panutan bagi dan memonitor ASN di bawahnya, yakni Eselon IV dan staf.

“Saudara memiliki tanggungjawab untuk memanage. Kalau kita memanage itu, kita harus jadi panutan. Nah kalau kita tidak bisa jadi panutan, bagaimana akan memanage orang lain? Bagaimana akan menertibkan orang lain kalau diri sendiri saja tidak tertib?” imbuhnya.

Terkait kehadiran dan disiplin ini, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan menghayati tugas.

Terkait hal itu, Wagub menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang ia katakan sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini. Wagub menjelaskan, dalam kondisi keuangan daerah yang sempit dan terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot.

Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal. “Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran saja kurang.” Pungkas Nasrul Abit. (Rel/Ilham)

Read more
Ribuan Jamaah BKMT Kunjungi Masjid Islamic Center

Ribuan Jamaah BKMT Kunjungi Masjid Islamic Center

EkspresNews.com – Ribuan jamaah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang berasal dari berbagai Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat hadir di Masjid Islamic Center Kota Padang Panjang dalam acara Wisata Dakwah dan Tabligh Akbar, minggu (1/4).

Acara diselenggarakan Oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Kehadiran jamaah majelis taklim dari berbagai kabupaten dan Kota di Masjid Islamic Center itu merupakan agenda bulanan BKMT yang digilir di setiap Kabupaten Kota di Sumatera Barat, dimana bulan ini Kota Padang Panjang menjadi tuan rumah pada kegiatan tersebut.




Pemerintah Kota Padang Panjang pun mengambil inisiasi untuk menyelenggrakan Tabligh Akbar di Masjid Islamic Center yang diresmikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan beberapa waktu yang lalu. Langkah tersebut merupakan cara pemerintah memperkenalkan Kehadiran Masjid Islamic Center kepada daerah lain sebagai salah satu destinasi wisata religi yang ada di Sumatera Barat.

Turut Hadir : Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan yang diwakili oleh Plt Asisten 1 Sonny Budaya Putra, Perwakilan dari Kemenag Kota Padang Panjang, Ketua BKMT Sumatera Barat Abdul Aziz dan undangan lainnya.

Penceramah pada Tabligh Akbar itu yakni Ustad Gus Reza M Syarif, Pimpinan Ponpes Kepemimpinan Islam terpadu Annuwwah yang juga merupakan Presiden Asosiasi Motivator Indonesia. Pjs. Walikota Padang Panjang yang diwakili Plt. Asisten 1 Sonny Budaya Putra menyampaikan, ucapan terimakasih ditunjuknya Kota Padang Panjang sebagai tuan rumah pada acara majelis taklim itu. ” ini suatu kehormatan bagi Kota Padang Panjang,” katanya.

Menurutnya banyak hal positif yang bisa diambil dari kegiatan majelis taklim. Selain untuk menambah pengetahuan agama, kegiatan majelis taklim juga bisa mempererat hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiah. Sonny selanjutnya menjelaskan bahwa Islamic Center itu terdiri dari sejumlah bangunan yaitu selain masjid, juga ada convention hall, penginapan dan yang keseluruhannya dibangun di luas lahan 4,2 hektar. “Keberadaan Islamic Center ini nantinya secara keseluruhan menjadi pusat pengembangan Islam dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan syariat islam,” katanya.

Masyarakat saat ini baru bisa memanfaatkan masjid Islamic Center untuk sejumlah kegiatan keagamaan. Untuk bangunan lain akan di kerjakan di tahun berikut. Kepala Kantor kemenag yang diwakili oleh Ustad Wahyu Salim menyampaikan BKMT yang memasuki usianya yang ke-37 tahun bertujuan untuk mengajak agar para jamaah majelis taklim memperkuat iman dan taqwa, menjadi jamaah yang terus menggali ilmu serta meningkatkan kwalitas ibadah. Hal itu terdapat dalam 10 pesan BKMT, ” mari kita ingat itu,” katanya.

Sementara kepala BKMT Sumatera Barat Abdul Aziz menyampaikan maraknya penipuan yang mengatas namakan travel umrah cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu BKMT membuka layanan konsultasi bagi yang akan melaksanakan umrah. BKMT juga memiliki jasa layanan travel umrah. “Alhamdulillah sampai saat ini BKMT belum pernah ada kendala,” katanya.

Sementara Pengajian yang di berikan oleh Ustad Gus Reza M Syarif mengajak agar kita selalu menjadi pribadi yang optimis dan yakin akan kebesaran Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Jangan ada keraguan atas Kebesaran Allah karena tak satupun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini yang tak dijamin rezekinya. (Harris/Red)

Read more
Opini : Seputar Pembelian Tanah Satpol PP, Audit Investigasi BPK harus Dilakukan

Opini : Seputar Pembelian Tanah Satpol PP, Audit Investigasi BPK harus Dilakukan

EkspresNews.com – Walikota Padang Mahyeldi mengalihkan anggaran pembangunan Bandar Lurus tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Audit investigasi harus dilakukan ?

DALAM konstruksi hukum pidana, kesalahan administrasi sudah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan pengalihan anggaran yang dilakukan Walikota padang Mahyeldi tanpa persetujuan DPRD Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011 ? Inilah misteri yang harus diungkap.

CVO - CopySecara logika akal sehat, anggaran untuk pembangunan Bandar Lurus di Nanggalo sebesar Rp 25 Miliar, dan untuk penyedian tanah buat pembangunan terminal Bus Tipe A di Anak Aia sebesar Rp 10 Miliar, serta anggaran untuk percepatan pendidikan Rp 10 Miliar, dialihkan untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP Padang. UU NO : 23 Tahun 2014 jelas mengatakan, dalam penyusunan APBD harus By Name By Adress. That question any more, ada apa di balik pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Padang yang terkesan dipaksakan ini ?

Kita bingung, secara logika yang sangat sederhana sekali, pusat pemerintahan kota Padang sudah dipindahkan ke Air Pacah Koto Tangah. Artinya, tidak ada lagi pembangunan kantor pemerintah di luar itu. Itu, berdasarkan PP NO : 26 Tahun 2011 tentang pemindahan pusat pemerintahan kota padang dari wilayah Kecamatan padang Barat ke wilayah kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera barat. Malah pasal 1 PP tersebut dengan jelas menegaskan, pusat pemerintahan kota Padang DIPINDAHKAN dari wilayah Padang Barat ke wilayah Koto Tangah. Pertanyaannya lagi, kenapa Walikota padang Mahyeldi begitu ngotot mengalihkan anggaran tanpa persetujuan DPRD untuk membeli tanah buat pembangunan kantor Satpol PP di wilayah yang tidak  dibolehkan oleh PP tersebut ?

Semua orang tahu, perobahan anggaran itu harus diajukan dalam anggaran perobahan (APBD-P). Setelah dirobah di APBD-P, baru bisa dialihkan karena sudah persetujuan DPRD. Kalau ntidak, ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan Negara seperti, apa yang disebut dalam konstruksi hukum pidana di atas. Oleh karenanya, DPRD Kota Padang harus mengajukan HAK ANGKET karena ini persoalan anggaran, caranya dengan membuat PANSUS terlebih dahulu.




Tapi yang terpenting sekali, Pemko Padang harus memiliki legal opinion (pendapat hukum) tentang tindakan pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD Kota Padang untuk membeli tanah buat pembangunan kantor POL PP di wilayah yang tidak dibolehkan oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Sepanjang hal tersebut menurut Walikota padang benar, maka walikota padang harus mempertanggung jawabkan keputusannya itu.

Oleh karena itu, sekali lagi, DPRD Kota Padang sebagai “ jelmaan dari kepentingan rakyat” harus meminta BPK untuk melakukan audit investigasi tentang pengalihan anggaran tanpa persetujuan dewan dan membeli tanah buat pembangunan kantor di wilayah yang dilarang oleh PP NO : 26 Tahun 2011. Rencana membangun kantor Satpol PP di wilayah yang dilarang PERATURAN PEMERINTAH ini harus dihentikan, atau jangan diteruskan.

Dalam hening di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, langkah apa yang harus dilakukan DPRD Kota Padang atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Padang Mahyeldi yang potensial menimbulkan kerugian keuangan Negara ini ? Jawabnya hanya satu, DPRD Kota Padang harus memanggil Walikota Padang Mahyeldi untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban tentang pengalihan anggaran tersebut. Kalau memang ada kelihatan kesengajaan dalam menyalahgunaan wewenang tersebut, maka DPRD Kota Padang harus merekomendasikan pemberian hukuman terhadap Walikota padang tersebut.

Last but not least, DPRD Kota Padang juga bisa melakukan ANGKET terhadap Walikota padang Mahyeldi tersebut. Tapi yang terpenting sekali, kita sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini, meminta kejaksaan kita yang konon katanya professional untuk melakukanb penyelidikan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. Untuk itu, maka DPRD Kota padang harus meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi ! (Harianof)

Read more