Pangdam I/Bukit Barisan Sambangi Korem 032/Wirabraja

Pangdam I/Bukit Barisan Sambangi Korem 032/Wirabraja

EkspresNews.com – Jajaran Korem 032/Wirabraja mendapat kunjungan kehormatan dari Panglima Kodam I/Bukit Barisan yang baru Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, S.I.P. setelah resmi dilantik menjabat sebagai Panglima Kodam I/ Bukit Barisan pada tanggal 23 maret 2018 yang lalu.

Kedatangan Pangdam I/Bukit Barisan beserta rombongan disambut langsung oleh Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P beserta Para Kasi, Dandim, Danyon serta para Dan/Ka Satdisjan Korem 032/Wbr di Mako Yonif 133/Yudha Sakti Air Tawar Padang, Rabu (28/3)

kunjungan tersebut diawali dengan pengalungan bunga Kepada Pangdam beserta Ibu Kusumawati Ibnu Triwidodo sebagai ucapan selamat datang di Yonif 133/Yudha Sakti, saat memasuki gerbang makoyonif 133/Ys, Pangdam I/BB menerima penghormatan jajar pasukan. Setelah itu, ia disambut dengan nyanyian, Yel-yel dan tepuk tangan yang penuh semangat oleh pasukan Prajurit Yonif 133/YS.

Dalam sambutannya Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, menegaskan, saya Panglimamu, saya bapakmu dan saya pelindungmu dan kalian anak-anak saya, prajurit-prajurit saya, yang harus saya pertanggung jawabkan bukan saja kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan darat, tapi juga saya pertanggung jawabkan kelak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena ini amanah”.

Sebagi Panglima Kodam I/Bukit Barisan, saya diberikan tanggung jawab untuk bisa membina seluruh prajurit-prajurit di jajaran Kodam I/BB, untuk menjadi prajurit yang professional, tangguh, modern peralatannya juga di cintai oleh rakyat, karena itulah kekuatan TNI. Terkait dengan itu saya harus melihat secara langsung bagaimana kondisi satuan bawah yang berada di jajaran Kodam I/BB untuk awal saya mulai bekerja/ membina Satuan, ujarnya.

Selain itu, Pangdam I/Bukit Barisan juga menyinggung tentang keterlibatan TNI di dalam pengamanan Pillkada, adalah dibawah kendali operasi kepolisian, yang diatur oleh undang undang Pilkada dan Pemilu.

Sekali lagi, saya tegaskan kepada seluruh parajurit TNI jangan sampai terlibat dalam politik praktis, karena netralitas TNI dalam Pemilu merupakan harga mati yang tidak dapat di tawar lagi, tutupnya. (edrin)

Read more
Kementerian PUPR Kerja Sama dengan Pemerintah Perancis Bangun Kota Cerdas

Kementerian PUPR Kerja Sama dengan Pemerintah Perancis Bangun Kota Cerdas

DSC_0108EkspresNews.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya terus melakukan yang terbaik untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, terutama sektor bangunan yang merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim pada tahun 2014, sektor bangunan berkontribusi secara luas terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dunia, tidak hanya langsung tetapi juga secara tidak langsung. Karena itu, sektor bangunan dan konstruksi telah menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo dalam Indonesian-French Seminar on Smart Building yang bertema Building Indonesia’s Future Through Smarter Solutions di Jakarta, Selasa (27/03/2018). “Seperti diketahui bersama, dunia berubah dengan cepat yang berdampak pada lingkungan, misalnya pertumbuhan penduduk secara signifikan, urbanisasi, perubahan iklim, dan sumber daya alam yang menurun,” tutur Sri Hartoyo.

Mengenai masalah itu, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa jasa konstruksi harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan memerintahkan perlindungan ekologi lingkungan hidup.




“Untuk menerapkan undang-undang tersebut pada Pemerintah Daerah (tingkat kota) Kementerian PUPR mendorong mereka untuk menetapkan peraturan bangunan lokal yang menangani keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan akses dengan menerapkan desain universal, serta pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pembentukan dan implementasi peraturan lokal tentang bangunan akan mendorong semua pemangku kepentingan mengikuti kode bangunan yang sesuai dalam desain, konstruksi, dan operasi bangunan,” kata Sri Hartoyo.

Lanjut Sri Hartoyo untuk mempromosikan kebutuhan desain dan konstruksi bangunan yang berkelanjutan, Kementerian PUPR telah membangun sebuah gedung kantor sebagai proyek percontohan pembangunan gedung hijau. Bangunan hijau ini telah menerima penghargaan tingkat atas nasional dan internasional (ASEAN Energy Award 2000-2014 untuk gedung baru). Diharapkan, dengan uji coba ini dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk menyadari manfaat penghematan energi dan air, dan penghematan sumber daya lainnya pada bangunan. “Di tahun-tahun mendatang, kami mengharapkan jumlah bangunan hijau di Indonesia akan meningkat secara bertahap,” ujar Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo menambahkan, aplikasi teknologi melalui smart building diharapkan dapat mendukung pembangunan ramah lingkungan. Untuk memulai konsep ini, di luar persiapan Asian Games XVIII, Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan cerdas di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang telah menjadi stadion pertama di Indonesia yang memenuhi standar internasional dan dinyatakan sebagai stadion cerdas.

Implementasi futuristik ini diproyeksikan sebagai contoh sempurna penggunaan teknologi modern yang diterapkan pada bangunan, sehingga dapat memicu stakeholder bangunan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam desain dan membangun sebuah bangunan. Sri Hartoyo berharap melalui seminar ini dapat terjadi pertukaran pengalaman, berbagi informasi, dan pengetahuan tentang teknologi maju dalam bangunan yang berkelanjutan serta layanan konstruksi. (Abdi)

Read more
Masyarakat Sundata Menangkan Sengketa Informasi Publik

Masyarakat Sundata Menangkan Sengketa Informasi Publik

EkspresNews.com – Perjuangan Masyarakat Nagari Sundata Kab.Pasaman untuk mendapatkan informasi izin usaha pertambangan akan masuk ke wilayahnya menemui titik terang. Setelah menempuh jalan panjang mencari dan memohonkan informasi publik, akhirnya pada hari ini Rabu 28 Maret 2018, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui mediasi memutuskan permohonan masyarakat Sundata merupakan informasi publik yang harus diberikan oleh pemerintah daerah.

WhatsApp Image 2018-03-28 at 15.14.10Mediasi yang dipimpin oleh Arfitriati, S.Ag salah seorang komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatara Barat tersebut digelar secara tertutup untuk umum. Turut hadir perwakilan masyarakat Nagari Sundata Refky Assyiddiqie, Givial Aprisdan Kuasa pemohon Beni Iryan Purna serta Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Azmeiyeda Makmur, Yenni Novarita, Defi Asnita dan Inzuddin Lubis sebagai para pihak dalam sengketa informasi publik ini.Mediasi yang dilakukan pada hari ini merupakan mediasi lanjutan yang kedua kalinya setelah permohonan informasi masyarakat Nagari Sundata sejak 16 Januari 2017 dan diregister pada Komisi Informasi pada 9 Oktober 2017 melalui Akta Registrasi Sengketa Nomor: 27/X/KISB-PS/2017.




Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik menyebutkan bahwa Komisi Informasi Provinsi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Meskipun sudah jauh melebihi waktu yang ditentukan sesuai undang-undangan sejak diajukan permohonan hingga mendapatkan nomor registrasi sengketa, namun Komisi Informasi melalui Surat Nomor 09/KI-PSB/PSI/II/2018 memberitahukan agenda sidang Ajudikasi dan Mediasi pada Hari Kamis, 22 Februari 2018 lalu. Akan tetapi sidang tersebut diundur, karena pihak termohon (PPID Utama) tidak bisa hadir.

Baca Juga : Masyarakat Laporkan Dugaan Maladaministrasi Komisi Informasi Sumbar

Kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 kemarin, melalui surat dengan Nomor 12/KI-PSB/PSI/III/2018. Persidangan Ajudikasi dimulaidengan pembahasan Legal Standing(kedudukan hukum) pemohon informasi, tujuan permintaan data, kewenangan komisi informasi terhadap objek yang disengketakan, serta proses dan waktu mulai dari permintaan data kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, kemudian Surat Keberatan dan Pendaftaran Penyelasaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) ke Komisi Informasi. Sidang perdana itupun memutuskan semuanya unsur diatas terpenuhi dan sidang dilanjutkan pada tahapan mediasi.

Selanjutnya Komisi Informasi melalui Surat Nomor 14/KI-PSB/PSI/III/2018 memberitahukan agenda sidang Mediasi pertama dilakukan pada Hari Rabu 21 Maret 2018 kemarin. Dalam persidangan tersebut Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang diwakili oleh Indra Sukma,S.Kom (Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat) menjelaskan dalam mediasi bahwa, permintaan data dan informasi yang diajukan permohon tidak sampai kepada mereka, hal itu dikarenakan perubahan struktur PPID itu sendiri. Dulunya PPID berada di Biro Humas Gubernur, sekarang berada di Dinas Kominfo. Karena perubahan itu, menyebabkan surat tersebut tidak sampai ke kami, terangnya.

Dalam mediasi perdana tersebut mediator menegaskan bahwa data yang dimintakan tersebut, merupakan data publik dan bukan dikategorikan sebagai data yang dikecualikan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikannya kepada pemohon. Lebih lanjut pihak termohon menyatakan sebagian data sudah tersedia dan sudah bisa diakses oleh pemohon dan sebagian lain akan diupayakan menyiapkannya.

Baca Juga : Bangkitkan Kesadaran Tolak Tambang Dengan Film

Hingga digelarkan mediasi pada hari ini Rabu 28 Maret 2018 melalui Berita Acara Mediasi Nomor Register: 27/X/KISB-PS/2017, mediasi tahap dua dengan bantuan Mediator, Arfitriati, S.Ag dinyatakan sebagai berikut yaitu (1) Pihak Kedua (Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat) akan menyerahkan dokumen yang ada dan dikuasi kepada Pihak Pertama (2) Sebagai dokumen yang diminta tidak bisa diserahkan karena prosesnya belum selesai sehingga dokumen tersebut tidak ada secara otomatis (3) Kedua belah pihak sepakat menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini berakhir dengan penyerahan dokumen sebagaimana pada poin nomor 1 (satu).

Dalam relis yang kami terima, Refki Assyiddiqie Pemohon Informasi dari masyarakat Nagari Sundatamengatakan bahwa ini merupakan kemenangan informasi dari perjuangan panjang yang kami hadapi dengan semangat, perjuangan itu bagi kamiselalu ada jalannya selagi kita berusaha dengan hati yang ikhlas dan pikiran yang tenang. Usaha pertambangan yang dikabarkan masuk ke wilayah kami tidak kami dapatkan informasi dan kepastiannya, kami sudah meminta kejelasan dokumen kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik itu di kabupaten maupun di provinsi namun tidak ditanggapi, makanya kami memilih jalur sengketa informasi publik, dan pada akhirnya sekarang melalui mediasi kami dimenangkan untuk mendapatkan data, oleh karenanya kedepan kami akan menganalisis dokumen ini untuk kejelasan dan kelanjutan usaha pertambangan di Nagari kami. Perjuangan pasti kami lanjutkan untuk menyelamatkan Nagari tutupnya.

Inzuddin Lubis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang turut hadir bersama Azmeiyeda Makmur, S.H Kapala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi selaku Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID  menyatakan bahwa semua dokumen tersebut ada yang berada pada kami, dan yang tidak dibawah penguasaan kami, karena tidak diberikan oleh perusahaan. Data yang tersedia tersebut berupa salinan IUP Ekplorasi, Salinan Surat Permohonan Peningkatan Aktifitas PT.Anugerah Batu Hirang dari Tahapan Eksplorasi ke Tahap Operasi Produksi, Salinan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 544-447-2015 tentang Persetujuan Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi An. PT Anugerah Batu Hirang di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Salinan Dokumen Pembayaran Iuran Tetap (Landrent) dan Royalti PT.Anugerah Batu Hirang.

Sedangkan yang tidak ada pada kami sehingga tidak bisa diserahkan seperti IUP Operasi Produksi, Salinan Dokumen Laporan Kegiatan Eksplorasi, AMDAL dan Izin Lingkungan, untuk AMDAL dan Izin Lingkungan kata Inzuddin baru proses dan belum sampai finalisasi jadi tidak ada dokumen AMDAL, karena AMDAL itu yang dokumen yang sudah selesai dibahas dan disetujui, karena itu juga tidak ada izin lingkungan, sehingga dokumen itu tidak ada secara otomatis, tegasnya dalam sidang mediasi.




Givial Apris Pemohon informasi lainnya menyambut baik putusan mediasi ini, putusan ini menegaskan, bahwa kami merupakan masyarakat yang harus tahu terkait dengan usaha dan pembangunan apa yang masuk ke wilayah kami, termasuk usaha pertambangan dan lainnya. Givial juga berharap dari perjuangan ini semua informasi publik terbuka dan cepat, kalau perlu tidak sampai kepada Komisi Informasi, cukup keaktifan dari dinas (pemerintah) saja, tutupnya. (Abdi)

Read more
Pelayanan Dokumen Kependudukan Masyarakat di Pessel Mantap

Pelayanan Dokumen Kependudukan Masyarakat di Pessel Mantap

Dokumen KependudukanEkspresNews.com – Tahun 2018 ini, Pemkab Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengadaan sebanyak 15 unit sepada motor yang dioperasionalkan untuk masing-masing Kantor Unit Kerja Layanan (UKL) pada 15 kecamatan yang ada.

Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pessel, Eva Fauza Mansarin melalui Kabid Pendaftaran Penduduk, Edi Siswadi, Rabu (28/03) yang dihubungi di Painan mengatakan, sepeda motor itu nantinya akan melakukan pelayanan ke masyarakat yang tidak memungkinkan datang ke Kantor UKL untuk mengurus dokumen kependudukan.

Motor tersebut akan dilengkapi beberapa komponen dan box yang membawa bahan dan persyaratan dokumen seperti formulir pendaftaran kependudkan yang diisi oleh masyarakat. Kemudian nanti direncanakan, motor itu membawa alat perekaman data untuk pembuatan e-KTP.

Menurutnya, upaya itu dalam rangka mendekatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Selain operasional sebanyak 15 unit motor, tahun 2018 ini pihaknya akan memfungsikan Kantor UKL di masing-masing kecamatan.

Kecamatan itu adalah Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Saribaganti, Pancung Soal, Air Pura, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.




“Diharapkan, setiap UKL dapat melayani masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mulai tahun ini dengan baik,” ungkapnya. Ia menyebutkan, langkah itu sebagai upaya pemerintah memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan. (Agw)

Read more