Ristapawa Indra PhD : Bisa Ditafsirkan Ada Tendensi Politik

Ristapawa Indra PhD : Bisa Ditafsirkan Ada Tendensi Politik

EkspresNews.com – Di tengah ada sejumlah kepala daerah yang juga peserta Pilkada 2018 ditangkap KPK, Ketua KPK Agus Rahardjo melontarkan pernyataan yang menggegerkan tentang banyaknya calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Banyak pihak mencurigai pernyataan itu bertendensi untuk bermain politik. Tapi, Pengamat Politik, Pemerintahan dan Pendidikan, Ristapawa Indra PhD, mengatakan, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu tidak lebih dilihat sebagai perilaku politik yang sudah bisa ditafsirkan adanya tendensi politik. Karena, katanya lagi, di balik perilaku itu ada semacam sikap politik dari KPK yang diduga dipengaruhi oleh kelompok berkepntingan.

web “Proses hukum suatu ketentuan mutlak yang berjalan sesuai dengan peratutan dan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memandang siapa pun orang-orang yang menjadi objek perkara. Ketentuan undang-undang menyatakan bila seseorang disangkakan karena telah memiliki dua alat bukti yang sah secara hukum, maka sesuai dengan schedhule seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Alumnus Doktor Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (22/3) siang, di Kawasan GOR Agus Salim Padang.

Ristapawa Indra PhD lebih jauh mengatakan, munculnya polemic atau pro kontra di masyarakat atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu sebatas tidak lebih dari reaksi masyarakat terhadap perilaku Ketua KPK. “Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan banyak calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, tidak lebih dari sebuah perilaku penegakan hukum yang semestinya tidak perlu dilakukan,” kata pengagum berat Presiden Rusia “Vladimir Putin” itu.




Ditambahkan Ristapawa Indra PhD, jika memang seseorang itu sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena sudah memiliki dua alat bukti yang sah secara hukum, silakan saja diproses tanpa harus berkoar-koar yang melahirkan polemic dan pro kontra di masyarakat. Pengamat Politik, kata Ristapawa Indra PhD, LEBIH FOKUS MELIHAT KEPADA PERILAKU Ketua KPK yang tidak etis pada saat banyak calon kepala daerah yang sudah memasang badan atau bersiap-siap untuk maju sebagai peserta Pilkada 2018 melontarkan pernyataan yang menggegerkan.

Dikatakan Ristapawa Indra PhD, ada satu hal yang harus dimaklumi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bahwa para calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2018 itu sudah menyiapkan berbagai perencanaan yang matang, baik dari segi financial, tenaga, pikiran, dan termasuk juga pengorbanan perasaan untuk dapat maju menjadi calon kepala daerah. Lantas secara tiba-tiba di-warning-oleh Ketua KPK sebagai tersangka, sudah pasti ini akan berdampak secara moril kepada calon kepala daerah itu.

Mestinya, kata Ristapawa Indra PhD, Ketua KPK Agus Rahardjo juga punya pertimbangan psikologis untuk mencari momen yang paling tepat untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi calon kepala daerah ini. “Penegak hukum mestinya juga berperan serta menciptakan stabilitas politik di tahun politik ini,” ucap Ristapawa Indra PhD. (Harianof)

Read more
Protokol itu Menyangkut Etika dan Komunikasi

Protokol itu Menyangkut Etika dan Komunikasi

EkspresNews.com – Tugas dan fungsi protokol bukan hanya sekedar membawakan sebuah acara. Melainkan, menyangkut bagaimana memperlakukan seseorang, baik itu pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat, sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Bupati Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi dalam arahannya ketika membuka bimbingan teknis keprotokolan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Limapuluh Kota di pendopo rumah dinas bupati, Senin (19/3).




Dengan adanya bimbingan teknis ini kita harapkan tidak ada lagi persepsi yang sempit tentang tugas dan fungsi protokol. Perlu dipahami, protokol itu bukan hanya membawakan sebuah acara. “Namun juga harus memahami bagaimana berkepribadian dan beretika yang baik, dengan cara penggunaan teknik komunikasi yang profesional dalam menghormati seorang pejabat ataupun masyarakat,” papar Irfendi.

Dikatakan, setiap kepala OPD harus memahami masalah keprotokolan. Sebab, keprotokolan itu menyangkut wibawa seorang pemimpin organisasi tetap terjaga dengan baik. “Keprotokolan merupakan norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan dan bermasyarakat,” jelas Irfendi.

Sebelumnya Kabag Umum dan Protokol Setkab Limpuluh Kota Joni Anto, S.STP dalam  laporannya senada menyebut, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

“Dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam hal pelaksanaan berbagai kegiatan baik di daerah maupun di luar daerah,” ujar Joni Anto.

Hal itu sesuai dengan tujuan bimbingan teknis agar para pejabat dan aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota memahami tentang aturan keprotokolan dan menerapkannya dalam acara-acara baik di daerah maupun diluar daerah. Selain itu juga memahami Grooming, Body Languange, dan Pengembangan Kepribadian Pejabat dan Petugas Protokol (Tata Cara Berbusana, Penampilan, dan Sikap Perilaku).

Berikutnya memahami etiket pergaulan internasional pejabat dan petugas protokol, memahami tata pengaturan kunjungan presiden, menteri/kepala daerah, pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam dan luar negeri, serta lainnya.

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai Senin (19/3) itu menghadirkan narasumber dari Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Sandra Erawanto dengan peserta para kepala OPD. Sedangkan materinya antara lain tentang teknik dan tata cara pendampingan pimpinan dan tamu secara profesional. Selain itu tentang pengembangan kepribadian dan etiket pergaulan internasional bagi pejabat publik dan petugas protokol, serta berbagai materi lainnya. (Nahar Sago)

Read more
DPRD Limapuluh Kota Perjuangkan Nasib THP-PPL

DPRD Limapuluh Kota Perjuangkan Nasib THP-PPL

EkspresNews.com – Para wakil rakyat Kabupaten Limapuluh Kota memperjuangkan nasib rakyatnya dan membawa persoalan 104 orang Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai tenga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke Departemen Pertanian. Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo SH yang didampingi oleh Wakil Ketua Sastri Andiko SH Dt Putiah, Deni Asra SSi dan Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah, SH bertemu dengan Kasubid Ketenagaan Penyuluhan bertempat di Kementerian Pertanian Welly Nugraha Kamis (8/3/2018) didampingi oleh stafnya Susilo Astuti dan Sri Puji Rahayu.

ILustasi Tenaga HArian Lepas - CopySafaruddin Dt.Bandaro Rajo.SH  mengatakan, di Kabupaten Limapuluh Kota, jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ada sekarang berjumlah 104 orang. Terdiri dari 28 orang ASN yang akan memasuki usia pensiun, 21 orang calon pegawai ASN dan 55 orang yang berusia antara 40 – 57 tahun sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Mereka membina 166.527 jiwa petani dengan lahan sawah seluas 22.282 ha dan lahan perkebunan seluas 38.150 Ha yang tergabung lebih 1.400 kelompok tani tersebar di 410 jorong, 79 nagari dan 13 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota yang luas daerahnya 335.430 Ha.




Diharapkan bagi 55 orang THL yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun dapat dirubah statusnya menjadi pegawai ASN. Begitu juga sangat diharapkan adanya penambahan honorium. Saat ini, mereka menerima besaran honorium perbulan sebesar Rp.1,2 juta untuk lulusan SLTA, Rp.1,5 juta untuk D3 dan Rp.2 juta untuk S1.

“Sedangkan UMR di Sumatera Barat telah Rp.1,8 juta. Mereka bekerja dengan penuh kecintaan dan kesungguhan dengan beban kerja yang semakin meningkat untuk mensukseskan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai,“ terang Safaruddin Dt. Bandaro Rajo kepada Welly Nugraha.

Welly Nugraha menyampaikan, pertama terkait terhadap harapan perubahan status THL untuk dapat diangkat menjadi pegawai ASN. Diakui, kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan peranan penyuluh pertanian di tengah-tengah masyarakat tani di nagari/desa masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (petani) untuk mengelola sumber daya alam yang ada secara intensif.

“Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh demi kemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Apabila tenaga penyuluh pertanian atau tidak ada di nagari niscaya pencapaian program pembangunan pertanian juga tidak dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Menteri Pertanian pada bulan Februari lalu telah menyurati Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana telah diusulkan formasi Calon Pegawai ASN bagi THL-TB bidang pertanian yang berusia di atas 35 tahun dan bagi yang telah mengabdi selama paling singkat 7 tahun.

Welly melanjutkan keterangan, bahwa dalam surat tersebut juga diusulkan untuk dilaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terhadap THL-TB (POPT, Penyuluh Pertanian Perkebunan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner) yang berusia diatas 35 tahun.

Dilanjutkan kunjungan ke Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rombongan DPRD Limapuluh Kota diterima oleh M.Shadiq Pasadigoe Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Terkait beberapa harapan terhadap tenaga penyuluh pertanian, M Shadiq Pasadigoe menyatakan, bahwa sore itu ada rapat Panitia Seleksi (Pansel) membahas salah satunya terkait tenaga honorer yang masih tersisa baik itu guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lainnya yang telah berusia di atas 35 tahun.

“Diharapkan bantuan doa kita bersama supaya pemerintah dapat menyepakati perubahan peraturan yang menyangkut nasib pegawai honorer yang telah mengabdi lebih 10 tahun sejak tahun 2005 lalu,“ ujar M Shadiq Pasadigoe mantan Bupati Tanah Datar Sumatera Barat.




Disadari besarnya peranan Penyuluh Pertanian dalam upaya peningkatan swasembada pangan strategis yang pernah dicapai Indonesia tempo dulu. Saat ini, pemerintah menyadari kurangnya tenaga penyuluh di lapangan karena banyaknya yang memasuki usia pensiun untuk hal ini perlu adanya kebijakan pengangkatan penyuluhan pertanian.

Kalau tidak, ada kemungkinan pada tahun 2020 nanti peningkatan produksi akan berkurang atau stagnan akibat kurangnya tenaga penyuluhan pertanian yang diperlukan sebagai sarana guna menumbuhkembangkan kemampuan (pengetahuan, sikap dan keterampilan) petani.

Dari pengalaman sebagai Bupati Tanah Datar dua periode, Shadiq Pasadigoe sangat merasakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam proses belajar bagi petani sehingga tercipta kemampuan kerja sama yang lebih efektif, petani mampu menerapkan inovasi, mengatasi berbagai resiko kegagalan usaha, demikian rangkuman pertemuan ditulis oleh Saiful Guci, Humas DPRD Limapuluh Kota. (Nahar Sago/Rel)

Read more
Kemenag Alokasikan Rp 2,2 T Untuk Tingkatkan Kualitas Keagamaan

Kemenag Alokasikan Rp 2,2 T Untuk Tingkatkan Kualitas Keagamaan

EkspresNews.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,2 Triliun untuk meningkatkan kualitas infrastruktur layanan pendidikan, balai nikah dan manasik, serta asrama haji di sejumlah daerah melalui skema pembiayaan yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama.




Anggaran sekitar  Rp2,2 triliun dari SBSN tahun 2018 dimanfaatkan untuk empat sektor. Untuk pembangunan revitalisasi dan pengembangan asrama haji sebesar Rp 349,74 miliar, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji sebesar Rp355,35 miliar, untuk peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah sebesar Rp201,43 miliar, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebesar Rp1.304 miliar.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, 80 persen anggaran yang ada untuk meningkatkan fungsi pendidikan keagamaan. Diantaranya untuk kegiatan pengembangan puluhan ribu pondok pesantren dan madrasah yang tersebar di berbagai daerah.

Menurutnya, Indonesia adalah bangsa yang khas untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dibandingkan dengan bangsa lainnya di dunia. Nilai-nilai keagamaan sudah melekat dalam aktifitas keseharian di Negara Indonesia. Sebagai bangsa yang religius tentunya tidak hanya datang dari langit, tapi juga bersumber dari leluhur bangsa ini. Tentunya sudah seharusnya kita mewariskan negara yang agamais ini kepada anak cucu di masa yang akan datang.

“Selama tiga tahun terakhir Kemenag fokuskan untuk mendorong hadirnya perguruan tinggi Islam di setiap provinsi di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menampung lulusan madrasah dan pondok pesantren setiap tahunnya yang jumlahnya cukup banyak. Bertambahnya   perguruan tinggi Islam tentunya kita dapat memfasilitasi para santri untuk melanjutkan pendidikannya,” katanya saat membuka acara Rapat Kerja di Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar pada Jumat (23/3) di Hotel Rocky Padang.

Ia menambahkan, tidak hanya untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), namun anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji

“Kantor KUA tidak hanya untuk pengurusan keagamaan, tapi juga sebagai balai nikah, bimbingan perkawinan sebagai pendidikan pranikah. Mulai tahun ini akan dimaksimalkan, termasuk juga sebagai tempat manasik haji,” ujarnya pada kegiatan raker yang disertai dengan peresmian 7 balai nikah di Sumbar tersebut.

Terkait raker yang dilaksanakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan  rapat kerja  tersebut merupakan agenda rutin yang dilakukan Kemenag dalam memastikan program  yang akan dilaksanakan di tahun 2018. “Saya meminta kita semua mengedepankan lima nilai budaya kerja di Kemenag tidak lagi diteriakan, tapi telah dapat diaplikasikan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program-program yang akan dilaksanakan. Lima nilai budaya kerja tersebut terdiri dari, Integritas, profesional, inovasi, bekerja tuntas dan konsekuen, dan keteladanan,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar, Hendri menyebutkan raker Kantor Wilayah Kemenag 2018 bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017, dan menyusun program kerja tahun 2018 serta menginventarisasikan program kerja sesuai dengan rapet kerja nasional (rakernas) Kemenag beberapa waktu yang lalu.

“Tentunya kita mengharapkan  Raker ini dapat dimanfaatkan untuk lebih memantapkan program yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada raker ini “Bekerja Ikhlas Wujudkan Integritas Cepat dalam melayani dan Tepat dalam berinovasi, tentunya diharapkan capaian kinerja jajaran kemenag di Sumbar akan lebih baik dibandingkan sebelumnya,” jelasnya.




Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan dengan adanya raker yang dilaksanakan, program di Kemenag Sumbar dapat sejalan dengan program di Pemprov Sumbar, dan  yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. “Dengan kehadiran Menteri Agama ke Sumbar, kami mengharapkan dukungan asrama haji di Padang Pariaman dapat segera rampung , agar jamaah haji yang akan berangkat dari Sumbar bisa lebih nyaman,” pungkasnya. (Asra)

Read more