Irwan Afriadi : Perlu Tolak Ukur Kemajuan Pariwisata

Irwan Afriadi : Perlu Tolak Ukur Kemajuan Pariwisata

EkspresNews.com – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Dapil 7 (kota Solok, kabupaten Solok dan kabupaten Solok Selatan) Irwan Afriadi mengatakan pemerintah daerah antar kabupaten yang satu dengan yang lainnya harus saling sinergi untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayah ini. Hal tersebut disampaikannya saat silaturahmi dengan awak media di Ruangan Balai Wartawan Solok Selatan Rabu (21/3).

Menurut dia, lemahnya keseriusan Pemkab Solok dalam pengajuan permintaan akses jalan nasional ke kementerian terkait beberapa waktu yang lalu membuat masyarakat kecewa. “Saat itu kita bersama-sama dengan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria sudah menyiapkan bahan untuk mendesak pemerintah Pusat agar pelaksanaan pekerjaan jalan Nasional dapat terlaksana segera, tapi pihak Pemkab solok saat itu terkesan tidak serius. Ruas jalan nasional yang planning nya dimulai dari Lubuk Selasih sampai Jerinci di provinsi Jambi itu kebanyakan yang vitalnya masuk wilayah kabupaten Solok,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikannya, bahwa akses jalan yang lebih baik, tentu berdampak besar untuk pengembangan dan kemajuan daerah dalam mensukseskan program yang digadang-gadang oleh pemkab Solok Selatan yakni dalam hal Pariwisata.

“Tolak ukur kemajuan pariwisata harus ada sehingga kita tahu berapa kunjungan wisatawan dan seberapa besar sumbangannya terhadap perekonomian masyarakat,” katanya di Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan.

Dengan adanya data kunjungan wisatawan maka pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, tahu apa saja yang harus diperbaiki dan dibenahi. Untuk itu pemerintah daerah yang bersangkutan harus lebih aktif lagi karena yang tahu wilayah adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan. (Zaki)

Read more
PKS Khawatirkan KPK Dikriminalisasi Jika Usut Nyanyian Setnov

PKS Khawatirkan KPK Dikriminalisasi Jika Usut Nyanyian Setnov

EkspresNews.com – Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian khawatir komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikriminalisasi bila kelak mengusut keterlibatan pihak yang berasal dari partai politik pendukung pemerintah.
Pernyataan Pipin ini disampaikan dalam merespon ‘nyanyian’ terdakwa Setya Novanto yang menyebutkan nama dua politikus PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung turut kecipratan uang proyek pengadaan e-KTP yang berujung korupsi.

“Saya khawatir ketika KPK serang ke partai pendukung pemerintah akan terjadi kriminalisasi ke KPK dan komisionernya,” kata Pipin dalam sebuah diskusi di sebuah kafe di Jakarta Pusat, Sabtu (24/3) yang dilansir CNNIndonesia.com.
Ia menambahkan, meski begitu tindak pidana korupsi tidak mengenal istilah partai pendukung atau oposisi pemerintah. Menurutnya, fakta baru dalam kasus e-KTP sebagaimana yang disampaikan Setnov harus diuji oleh KPK secara baik karena telah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mempersilakan KPK mengusut Puan dan Pramono jika ditemukan bukti keterlibatan dalam proyek e-KTP.

Pipin pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang bergerak di ‘balik layar’ untuk melobi KPK agar tidak memproses fakta baru kasus e-KTP sebagaimana yang disampaikan Setnov. “Kami nggak ingin presiden mempersilakan tapi ada tim yang melobi untuk tidak memproses. Semua warga negara sama di mata hukum,” ujarnya.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai penyebutan nama Puan dan Pramono sebagai pihak yang ikut menerima uang korupsi e-KTP hanya bagian dari lanjutan drama yang dibuat Setnov selama ini.
Menurutnya, sosok yang disebut Setnov memberikan uangkepada Puan dan Pramono, yakni Made Oka Masagung, telah membantah hal tersebut dalam persidangan sebelumnya.

“Bagian dari drama. Sebelum persidangan SN (Setnov), sudah dikonfrontir ditanya SN ada nggak yang ke petinggi partai, Oka Masagung bilang tidak,” ucap Masinton.

Dia pun menyebut, keterangan Setnov terkait keterlibatan Puan dan Pramono merupakan langkah agar permohonannya sebagai justice collaborator dikabulkan. Bahkan, dia menduga, langkah itu merupakan cara Setnov demi mendapatkan keringanan hukuman atau setidaknya tidak dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Berharap supaya tuntutannya diringankan, kemudian bisa juga dealnya nggak dikenakan TPPU,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan baru akan mengambil sikap atas fakta baru yang muncul di persidangan perkara korupsi e-KTP kemarin, usai majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada Setnov.

Pernyataan itu disampaikan menyusul ‘nyanyian’ Setnov yang menyebut Puan dan Pramono masing-masing menerima SGD500 ribu. Kesaksian Setnov itu berdasarkan laporan dari koleganya Made Oka, yang juga telah menjadi tersangka korupsi e-KTP.

“Untuk tindak lanjut fakta dipersidangan ini (soal dugaan uang e-KTP ke Puan dan Pramono serta nama lainya), tentu kami perlu menunggu putusan pengadilan tersebut (Setnov),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/3). (Rzy)

Read more
Usai Pertamax, Pemerintah Naikkan Harga Pertalite

Usai Pertamax, Pemerintah Naikkan Harga Pertalite

EkspresNews.com – PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertalite sebesar Rp200 per liter. Kenaikan BBM beroktan 90 itu berlaku mulai sejak hari Sabtu (24/3). Sebelumnya, pada 20 Januari lalu, perseroan telah menaikkan harga Pertalite sebesar Rp100 per liter. Artinya, kenaikan pertalite telah mencapai Rp300 per liter.

Mengutip situs resmi perseroan, Sabtu (24/3), kenaikan harga pertalite terjadi merata di seluruh wilayah pemasaran di Indonesia.

Kendati demikian, harga pertalite di Daerah Istimewa Aceh naik dari Rp7.800 per liter menjadi Rp8.000 per liter. Di DKI Jakarta, harga pertalite ditetapkan sebesar Rp7.800 per liter dari sebelumnya Rp7.600 per liter. Di Papua, pertalite kini dibanderol Rp8.000 per liter dari Rp7.800 per liter.

Mengutip laman resmi persero Pertamina, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan kenaikan harga pertalite dipicu oleh tren menanjaknya harga minyak dunia yang saat ini telah berada di atas US$60 per barel. Sebagai pembanding, tahun lalu, rata-rata harga minyak dunia masih di bawah US$60 per barel.

Adiatma mengatakan perseroan telah melakukan evaluasi harga BBM secara berkala. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014, pertalite termasuk kategori Bahan Bakar Umum (BBU) yang bisa disesuaikan harganya oleh perseroan tanpa persetujuan pemerintah. Artinya telah terjadi koreksi/penyesuaian terhadap bahan bakar jenis Pertalite tersebut.

Namun, perseroan tidak khawatir kenaikan harga pertalite bakal membuat masyarakat beralih ke BBM jenis premium di mana untuk wilayah di luar Jawa-Madura-Bali pemerintah menetapkan harganya hanya Rp6.450 per liter.

Pasalnya, masyarakat sekarang sudah banyak yang beralih ke BBM yang memiliki oktan tinggi dengan menjaga performa mesin kendaraan. (Abdi)

Read more
Pansus DPRD Sawahlunto Kritik Kinerja OPD

Pansus DPRD Sawahlunto Kritik Kinerja OPD

EkspresNews.com – Pansus I dan II DPRD Kota Sawahlunto, menggelar rapat kerja dengan OPD dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2017 dan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala daerah Kota Sawahlunto masa jabatan 2013- 2018.
Rapat kerja tersebut dipimping oleh ketua pansus Epi Kusnadi dan Neldaswenti dengan beberapa anggota pansus, sedangkan dari OPD sendiri tampak Hadir, Kepala Dinas Pariwisata Efrianto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Hendri Thalib, Kepala BPBD Adri Yusman dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lelis Eprienti, serta Ass I Dodi Ardona.

Dalam rapat kerja yang sudah berlangsung sejak Selasa 20 Maret tersebut sudah ada 19 OPD yang menyampaikan laporannya, sedangkan hari ini, Kamis (22/03 ) merupakan agenda untuk empat OPD yang dimaksud.

Beberapa masukan dan kritikan yang disampaikan oleh Anggota Pansus kepada Kepala OPD, yang terutama sekali tentang pelayanan kepada masyarakat, seperti Dinas Pariwisata yang mendapat kritikan tentang masalah parkir di area puncak cemara yang terkesan ada pemerasan kepada para pengunjung, disamping itu tentang Lomba Pacu Jawi yang tidak ada kontribusinya sama sekali kepada pemasukan daerah.

Disamping itu tentang Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang juga menjadi sorotan tentang pengolahan data yang asal-asalan dan terkesan main terka saja tidak langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. (Ab1)

Read more
Darurat Narkoba, 12 OPD Lakukan Tes Urine

Darurat Narkoba, 12 OPD Lakukan Tes Urine

EkspresNews.com – Seksi Pencegahan BNN Sawahlunto Kpt Inf. Muryanto mengungkapkan bahwa peredaran narkotika sudah meluas. Narkotika tidak lagi hanya menyasar tempat-tempat hiburan, tapi sudah menyasar hingga tempat perkebunan, bahkan ditemukan memakai di pekuburan. Karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan hingga tingkat desa dan dusun.

Hal ini disampaikannya dalam acara Diseminasi Informasi Pelaksanaan Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan Gelap Narkotika (P4GN) di GPK pada Selasa (13/3). Acara diseminasi informasi ini diikuti oleh Kepala Desa dan Lurah se-Kota Sawahlunto yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

Muryanto juga mengungkapkan dalam upaya pemberantasan BNN melakukan razia di beberapa lokasi hiburan dan sepanjang tahun 2017 telah menggelar tes urin di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Direncanakan di tahun 2018 ini tes urin akan kembali dilaksanakan dengan sasaran 12 OPD.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto Rovanly Abdams MSi menghimbau kepada Kepala Desa untuk lebih waspada memperhatikan gejala-gejala yang mengarah di masyarakat dan mengkoordinasikan kepada BNN atau Kepolisian. Lebih lanjut diharapkan desa aktif mensosialisasikan ke masyarakat bekerjasama dengan BNN, bila perlu dianggarkan dalam kegiatan desa. (Ab1)

Read more