Jalan Panjang Kasus Kredit di Bank Nagari

Jalan Panjang Kasus Kredit di Bank Nagari

Sekalipun telah memasuki tahun ke tiga pasca dimulainya penyidikan dan ditetapkan empat tersangka kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit Bank Nagari namun perkara tersebut belum juga dilimpahkan ke tahapan penuntutan, lantas kapan disidangkan di pengadilan ?

Bank NagariEkspresNews.com – Kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari penyidikannya telah dimulai sejak Januari 2015. Hebatnya lagi, dalam kasus ini penyidik juga telah menetapkan empat tersangka yaitu Mantan Wakil Pimpinan Cabang Utama berinisial RM, Pemimpin Bagian Kredit R, Loan Officer H dan pengusaha peminjam HA. Selain itu, kejaksaan juga pernah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 1,4 Miliar pada Maret 2015.

Vino Oktavia SH MH, Direktur LBH Padang Dua Periode, mengatakan, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO : 21 Tahun 2014 sebagai dasar penetapan tersangka oleh penyidik maka penyidik harus berhati-hati dan professional untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka karena wajib memenuhi dua alat bukti yang sah. Dengan adanya dua alat bukti yang sah itu, katanya lagi, seharusnya penyidik segera melimpahkan perkaranya ke tahapan penuntutan untuk segera disidangkan di pengadilan.

“Secara hukum tersangka berhak untuk segera dilimpahkan perkaranya ke penuntutan untuk disidangkan di pengadilan. Sebaliknya, penyidik tidak dibenarkan secara hukum menggantung status tersangka seseorang tanpa ada kepastian hukum terhadap mereka. Karena itu, setelah penyidik menetapkan tersangka tidak ada alasan lain untuk tidak melimpahkan perkaranya ke penuntutan untuk disidangkan di pengadilan, kecuali penyidik berpendapat lain dengan mengeluarkan SP3,” ujar Vino Oktavia SH MH yang pernah menjadi delegasi Indonesia pada Second Regional Conference Of Asian Parliamentarians And Elimination Of Custodial Torture And III In Asia di Hongkong 2013 lalu kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Kamis pekan lalu, di kantornya.




Alvon Kurnia Palma, Mantan Direktur YLBHI, mengatakan, yang harus dilakukan saat ini oleh aparat hukum adalah memastikan bahwa kasus dugaan salah prosedur pemberian fasilitas kredit pada Bank Nagari ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi atau bukan. Apa bila memang ini merupakan tindak pidana korupsi, katanya, maka harus ditetapkan sebagai tersangka yang didukung oleh dua alat bukti yang sah. Untuk proses tersebut, katanya lagi, harus melakukan prinsip peradilan cepat, singkat dan sederhana, guna terlaksananya asas kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. “Tersangka dapat mengajukan permohonan SP3 atau melanjutkan proses peradilan, sehingga akan memberikan kepastian hukum pada yang bersangkutan,” kata Alvon yang sering muncul dalam Acara Indonesian Lawyer Club (ILC) ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Jumat (9/3) pagi.

Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat Prima Idwan Mariza yang dikutip dari laman Antara Sumbar pada Jumat (9/3/2018) mengatakan belum menargetkan penuntasan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) daerah itu, yaitu Bank Nagari. “Sampai saat ini belum ada target pasti kapan dituntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Nagari itu, namun kami usahakan secepatnya,” kata Aspidsus Kejati Sumbar Prima Idwan Mariza, pada Kamis 21 Desember 2017 silam.

Lebih lanjut, dalam penyidikan sekarang, sebutnya tim masih berusaha menyamakan persepsi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. “Masih debateble, tim dalam menyidik kasus, itu yang harus disamakan dulu persepsinya. Sekaligus mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan,” katanya. Meski demikian, masih dikutip pada laman yang sama, ia tidak menampik proses hukum kasus itu yang sudah berlangsung lama, mengingat penyidikannya telah berlangsung dua tahun. “Memang prosesnya sudah berlangsung lama, namun itu untuk pematangan pembuktian agar tidak lemah di tingkat penuntutan nanti,” jelasnya. (Harianof)

Read more
Anggota DPRD Sawahlunto Seret Panwas/KPUD ke DKPP

Anggota DPRD Sawahlunto Seret Panwas/KPUD ke DKPP

Tidak terima atas tuduhan pelanggaran kampanye, Anggota DPRD Sawahlunto Epy Kusnadi meradang, Panwaslu dan KPU Kota Sawahlunto akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat.

EkspresNews.com – Sehubungan dengan surat dari Panwaslu Kota Sawahlunto nomor : 059 K.Bawaslu.Prov.SB-18/PM00.02/III/2018 kepada Ketua KPU dengan nomor: 249/PL03.4-SD/1373/KPU-Kot/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal teguran kepada Anggota DPRD Sawahlunto tentang pelanggaran-pelanggaran kampanye pemilu serentak 2018 ini, membuat Epy Kusnadi sebagai terlapor gerah.

Melalui telepon selulernya kepada Indonesia Raya (Afiliasi EkspresNews), Epy Kusnadi mengatakan, dengan adanya dugaan pelanggaran (tuduhan) yang dilayangkan Panwaslu dan KPU Kota Sawahlunto yang dialamatkan kepada dirinya yang disinyalir ikut kampanye pada hari yang disebutkan oleh Panwaslu dalam surat tersebut adalah tidak benar dan tidak  sesuai fakta.

Menurutnya, tuduhan mengada-ngada dan tidak berdasar yang mengatakan dirinya ikut kampanye pada tempat yang telah ditetapkan KPU itu sangat tidak bisa diterima, karena pada saat yang disebutkan itu dia sedang berada tanah Lapang Sawahlunto. “Untuk itu secara pribadi saya sangat tidak terima atas apa yang dituduhkan kepada saya. Hukum pidana itu tidak memandang besar kecilnya pelanggaran, akan tetapi sejauhmana orang merasa dirugikan,” ungkap Anggota DPRD itu, Jumat (9/3).

Ditambahkannya, bahwa dia bisa saja menuntut balik karena merasa dirugikan dengan pembuatan dan tuduhan surat tersebut oleh Panwaslu. Rencananya kita akan membawa permasalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat.

Surat Imbauan Panwaslu ke KPU Kota Sawahlunto yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kota Sawahlunto Dwi Murni, S.Pd. M.Pd. yang menyatakan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Sawahlunto karena tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini Panwaslu mengingatkan agar kejadian ini tidak terulang kembali

Masih dalam surat imbauan tersebut, tertulis, juga mengimbau kepada Ketua KPU agar dapat memberi teguran kepada Anggota DPRD agar mematuhi ketentuan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menindaklanjuti surat dari Panwaslu maka keluarlah surat imbauan kepada Epy Kusnadi dari KPU Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh Ketua KPU Afdhal.

“Sebagai terlapor yang berjumlah 6 orang. Ir. Neldaswenti, M.Si, Elfia Rita Dewi, SH, H. Jaswandi, SE, Aristin, Epy Kusnadi, SH. M.Kn, dan Wulan Maya Sari, S.Pd. dan kami sepakat akan membawa permasalahan ini kepada DKPP Pusat,” tegas Epi. Menanggapi ketidakpuasan 6 anggota legislatif ini, Ketua Panwaslu Kota Sawahlunto Dwi Murini menjelaskan bahwa adalah hak mereka untuk melakukan sanggahan yang sesuai dengan mekanisme salah satunya ke DKPP.

Namun demikian, ungkapnya lagi, sesuai amanat PKPU no. 04 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap anggota legislatif yang akan ikut berkampanye maka harus mengajukan surat cuti kampanye selambat lambatnya 3 hari sebelum kampanye dilakukan. “Sementara dari dokumen yang kami terima surat cuti masuk sudah lewat ambang batas dari PKPU,” tegas Dwi Murini. (Ab1)

Read more