Lanjutkan Agenda di Sumatera Barat, Presiden Kunjungi Solok, Sawahlunto, dan Tanah Datar

Lanjutkan Agenda di Sumatera Barat, Presiden Kunjungi Solok, Sawahlunto, dan Tanah Datar

Hotel Tempat Menginap Presiden Jokowi di Dharmasraya

Hotel Tempat Menginap Presiden Jokowi di Dharmasraya

EkspresNews.com – Hari kedua berada di Sumatera Barat, Kamis (8/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Solok dari Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan kendaraan mobil.

Di Kabupaten Solok, Presiden akan membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan Rastra. Pembagian ini juga menjadi agenda pertama Presiden di hari kedua berada di Ranah Minang.

Dari Kabupaten Solok, Presiden dan Ibu Iriana akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Sawahlunto. Di kota ini, Presiden akan menyerahkan sertifikat tanah kepada ahli waris dari keluarga Djamaluddin Adinegoro.

Sore harinya Presiden akan meninjau Program Padat Karya Tunai di Nagari Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Setelah itu, Presiden akan menuju hotel tempatnya bermalam di Kabupaten Tanah Datar sebelum melanjutkan kunjungan kerja esok harinya.

Turut serta mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dalam kunjungan kerja kali ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Read more
Serahkan Sertifikat di Dharmasraya, Presiden Targetkan Tahun 2023 Semua Selesai

Serahkan Sertifikat di Dharmasraya, Presiden Targetkan Tahun 2023 Semua Selesai

IMG-20180207-WA0073EkspresNews.com – 1.700.000 sertifikat seharusnya diberikan kepada masyarakat Sumatera Barat, tapi sampai saat ini baru 700.000 yang bisa disertifikatkan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sertifikat kepada masyarakat di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu (7/2) sore. 

“Oleh sebab itu, kantor BPN di Sumatra Barat masih punya utang pada rakyat 1.000.000 sertifikat yang harus segera diselesaikan dan tadi saya sudah perintahkan kepada menteri tahun 2023 harus selesai semuanya,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa seharusnya 126.000.000 sertifikat telah diberikan dan sudah diterima oleh masyarakat, tetapi baru 46.000.000 yang bisa dipegang sampai tahun 2015 yang lalu.

“Oleh sebab itu, masih ada 80.000.000 sertifikat di seluruh tanah air yang menjadi pekerjaan rumah, pekerjaan besar dari Kementerian BPN. Saya sudah titip perintahkan kepada Pak Menteri tahun yang lalu 5.000.0000 sertifikat yang bisa tercapai sudah kita berikan pada masyarakat,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa biasanya setahun hanya 500.000, tahun 2017 sebanyak 5.000.000, tahun 2018 sebanyak 7.000.000, dan tahun 2019 sebanyak 9.000.000 sertifikat.

Alasan mengapa sertifikat ini penting, menurut Presiden, karena setiap dirinya ke daerah, provinsi, kabupaten/kota, keluhan yang masuk selalu sengketa tanah, sengketa lahan dimana-mana.

“Di hampir semua provinsi sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan, rakyat dengan BUMN, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan negara, anak dengan bapak, anak dengan orang tua. Sengketa-sengketa seperti itu disebabkan karena belum pegang yang namanya tanda bukti hak untuk atas tanah yaitu sertifikat seperti yang telah hari ini dipegang,” ujar Presiden.

Hal kedua, lanjut Presiden, setelah sertifikat diterima agar diberi plastik supaya tidak rusak karena hujan dan juga difotokopi agar jika hilang mudah mengurus kembali ke Kantor BPN. Ia juga menambahkan jika ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan agar dihitung secara cermat dan diperuntukkan sebagai modal untuk investasi atau usaha.

“Yang terakhir Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian, saya ingin titip negara kita ini negara besar, kita memiliki 17.000 pulau, salah satunya adalah Sumatra, kita juga memiliki suku yang berbeda-beda, yang beragam, ada 714 suku,” tutur Presiden seraya menyampaikan bahwa keberagaman Indonesia ini menjadi contoh bagi negara lain seperti Afghanistan.

Kepala negara mengingatkan karena semua bersaudara jangan saling cemooh, terutama saat pemilihan kepala daerah, gubernur maupun presiden.

“Marilah kita jaga persaudaraan kita saudara sebangsa dan setanah air yang memang anugerah Allah yang diberikan kepada kita berbeda-beda,” pungkas Presiden seraya menyampaikan bahwa Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang perlu dijaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga ukhuwah Islamiyyah dan watoniyah.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Seskab Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Read more
Presiden Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya di Dharmasraya, Sumbar

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Padat Karya di Dharmasraya, Sumbar

WhatsApp-Image-2018-02-07-at-13.40.06EkspresNews.com – Mengawali kunjungannya ke Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Kegiatan Program Padat Karya di Kabupaten Dharmasraya, diantaranya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni).

Program Percepatan Tata Guna Air Irigasi Balai Wilayah Sungai Sumatra V dilaksanakan di total 105 Desa yang tersebar di 12 Kabupaten yang ada di Sumatra Barat, dengan melibatkan 112.500 tenaga kerja, dan menghabiskan total biaya Rp29.250.000.000,00.

Sedangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 6.350 unit melibatkan 162.500 Tenaga Kerja yang tersebar di 169 Ngarai (Desa) di 12 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat.

Pada acara tersebut, Presiden mendapat penjelasan pembangunan dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso.

Presiden Jokowi turun dari kendaraan kepresidenan dan berjalan di sisi irigasi di tengah gerimis yang mengguyur. Masyarakat antusias melihat kunjungan Presiden ke pinggir sawah tersebut dengan mengabadikan momen itu melalui telepon selularnya.

Di Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Sitiung sendiri terdapat 988 Unit Hunian yang tidak layak huni dengan total biaya Rp14,82 miliar, diantaranya di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, terdapat 32 Unit Hunian Tidak Layak Huni (Rp480 juta) yang dikerjakan dengan melibatkan 800 Tenaga Kerja.

Sebelumnya dalam rangkaian kegiatan di Dharmasraya, Presiden Jokowi menyempatkan menyerahkan bantuan sembako berupa beras, minyak, teh, dan gula sebanyak 4.000 paket kepada masyarakat yang tersebar di berbagai titik.

Turut mendampingi Presiden pada acara ini Seskab Pramono Anung, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska.

Read more
Nasrul Abit : Hentikan Hoax, Pers Harus Sehat

Nasrul Abit : Hentikan Hoax, Pers Harus Sehat

WhatsApp Image 2018-02-08 at 10.15.31 EkspresNews.com – Hoax itu adalah satu fitnah yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Hoax adalah kabar bohong yang dilarang dalam ajaran agama apapun. Begitu diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit ketika menyampaikan sambutan dalam Konvensi Nasional Media Massa: Iklim Bermedia dan Seimbang, Mempertahankan Eksistensi Media Massa Nasional Dalam Lanskap Informasi Global di Hotel Grand Inna Padang, Kota Padang, Sumbar, Kamis (8/2).

Nasrul mengimbau kepada kepada peserta konvensi yang merupakan wartawan yang berkumpul di Kota Padang dalam rangka Hari Pers Nasional 2018, untuk menghentikan penyebaran hoax. Baginya, pers harus bisa tumbuh dan berkembaang dengan sehat. Peran pers sungguh besar dalam pembangunan karakter bangsa. “Pers itu harus sehat, pers yang menyejukkan dan pers yang membangun, itulah yang harus kita lakukan,” demikian Nasrul.

HPN Sumatera Barat 2018 mengangkat tema “Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan”. Usai konvensi, HPN 2018 akan dimeriahkan dengan gelaran pesta adat Makan Bajamba sekaligus pemberian anugerah Adinegoro pada tanggal 8 Februari dan puncak acara HPN 2018 pada tanggal 9 Februari 2018. Kedua kegiatan ini dijadwalkan akan dihadiri Presiden Joko Widodo.




HPN merupakan kegiatan tahunan diselenggarakan masyarakat pers nasional yang terdiri dari Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

(Eko TW)

Read more