Banjir Pasaman Barat, Jalan Nasional Terancam Putus

Banjir Pasaman Barat, Jalan Nasional Terancam Putus

EkspresNews.com – Jalan nasional yang menghubungkan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan Kecamatan Madina Sumatera Utara terancam putus. Ini efek banjir yang melanda Sungai Batang Batahan Kampung Baru Kecamatan Ranah Batahan pada Senin (9/11) lalu.

Camat Ranah Batahan Pasaman Barat Syahwirman mengatakan, banjir yang melanda daerahnya itu sangat berdampak pada pemukiman masyarakat. “17 rumah, sekarang tidak bisa dihuni. Ada yang sebagian rumahnya terbawa air banjir Kemudian, sekarang penduduk menumpang di rumah keluarga mereka masing-masing,” katanya saat mengunjungi lokasi banjir pada Selasa (12/12) lalu.

Bersama dengannya juga hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Daerah Pilihan (Dapil) IV Pasaman dan Pasaman Barat Amora Lubis, Kasi Bidang Pencegahan Kebencanaan APBD Sumbar Harmis, Kepala Humas Sekretariat DPRD Sumbar Lazwardi, dan yang lainnya.




Syahwirman, melanjutkan, bila sungai Batang Batahan tersebut tidak cepat diperbaiki, maka itu akan dapat mengancam jalan nasional yang menghubungkan Pasaman Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. “Dulu masih berjarak sekitar tiga Meter dari tepi sungai, tapi sekarang, karena banjir kemarin, hanya berjarak sekitar satu Meter saja,” katanya. Ia mengatakan, bila jalan tersebut sampai terputus, maka itu akan sangat berdampak kepada perekonomian kedua wilayah.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Amora Lubis mengatakan, terancam putusnya jalan nasional itu harus menjadi perhatian dan prioritas bagi pemerintah daerah. Karena, itu akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Kemudian, katanya, mengenai Sungai Batang Batahan tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumbar. Karena letak kewenangan Sungai tersebut berada pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. “Tapi, kedua wilayah ini bisa saling koordinasi,” katanya saat meninjau lokasi tersebut.

Selain itu, mengenai korban banjir Sungai Batang Batahan itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar tersebut mengatakan, akan mengusahakan agar korban dapat bantuan, seperti rumah. “Nanti, saya akan coba hubungi Dinas Sosial agar para korban banjir ini dapat bantuan bedah rumah,” katanya. (Asra)

Read more
Paripurna DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan Sah Jadi Perda

Paripurna DPRD Sumbar, Ranperda Kepemudaan Sah Jadi Perda

EkspresNews.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kepemudaan yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) telah sah menjadi Peraturan Daerah (Perda) untuk wilayah itu. Perda tersebut disahkan dalam sidang paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Kepemudaan pada Rabu (13/12).




Ketua Pembahasan Ranperda tentang Kepemudaan Hidayat mengatakan, pemuda adalah generasi penerus bangsa. Peranan pemuda mempunyai makna dan nilai-nilai strategis serta signifikan dalam menentukan masa depan dalam mencapai cita-cita kemerdekaan RI. “Oleh sebab itu, ini ditujukan untuk memaksimalkan peran dan peningkatan mutu kegiatan kepemudaan di tingkat provinsi Sumbar agar dunia kepemudaan lebih berkualitas prima,” katanya saat sidang paripurna tersebut.

Ia katakan, dalam penyusunan Ranperd tersebut, pihaknya juga telah melakukan studi banding ke beberapa instansi dan daerah. Seperti ke Ditjen Produk Hukum daerah kemendagri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang lainnya. Bahkan, juga melakukan studi banding ke Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, Hidayat menjelaskan, persoalan yang dihadapi masalah kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini hampir sama dengan yang dihadapi kepemudaan di Sumbar. “Isu krusial yang juga sering dibahas di sana adalah narkoba dan korupsi,” katanya.

Kemudian, kata Ketua Komisi V tersebut, dengan adanya Perda Kepemudaan ini nantinya, pemerintah daerah dapat mengamodir segala aspek tentang kepemudaan. Sembilan fraksi di DPRD Sumbar dapat menyetujui Ranperda tersebut dijadikan Perda di wilayah itu.

Juru bicara Fraksi PPP DPRD Sumbar Iradatillah mengatakan, fraksinya setuju Ranperda tersebut dijadikan Perda. Akan tetapi, katanya ada beberapa hal yang juga mesti diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Hendaknya, kata Iradatillah, pemuda tersebut juga diberi ketrampilan. Agar semuanya menyeluruh, tidak hanya memperhatikan, pelajar, mahasiswa, atau petani saja, tetapi, semuanya. “Beri mereka keterampilan, seperti pelatihan keterampilan teknik, pertanian, sosial dan kemasyarakatan, usaha Mikro kecil Menengah, dan lain-lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, dengan adanya Perda tentang kepemudaan tersebut diharapkan proses pembinaan dan pengembangan pemuda dapat lebih terarah, terencana, dan terprogram dengan baik. “Upaya kita untuk menjadikan pemuda sebagai tonggak estafet pembangunan bangsa semakin dapat kita persiapkan dengan matang,” katanya. (Asra)

Read more
Peduli HAM, Gubernur Sumbar Peroleh Penghargaan

Peduli HAM, Gubernur Sumbar Peroleh Penghargaan

EkspresNews.com – Penghargaan silih berganti didapatkan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno. Kali ini, orang nomor satu di Sumbar itu meraih penghargaan sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Azazi Manusia (HAM) 2017. Penyerahan anugerah dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di Kota Solo Minggu (10/12) lalu Desember bertepatan dengan peringatan Hari Hak Azazi Dunia ke-69.

Disamping Gubernur, 14 Kabupaten Kota lainnya di Sumbar juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten dan Kota Peduli HAM. Sebanyak 10 Kabupaten dan Kota Peduli HAM antara lain Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payokumbuah dan Kota Pariaman. Sementara 4 Kabupaten Kota lagi menerima predikat Cukup Peduli HAM adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota.




Adapun Kriteria penilaian menurut Permenkumham No. 34 Tahun 2016 adalah dengan terpenuhinya 6 kategori, yaitu Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara kriteria penilaian indikator terhadap Kabupaten Kota diukur berdasarkan struktur, proses dan hasil. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyampaikan terima kasih atas kerja keras Bupati dan Walikota sehingga bisa mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat.

“Saya mengucapkan terimakasih atas kerja keras bupati dan walikota yang telah kerja keras dan bekerja sama dengan Kanwil Kumham Sumbar dan Propinsi untuk penuhi kebutuhan dasar manusia yaitu HAM. Kepada 5 kabupaten yang belum memenuhi syarat agar segera untuk penuhi pelayanan dasar tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut Irwan menyatakan, pemerintah daerah Wajib penuhi hak asasi rakyatnya. Karena ini amanat sebagai seorang pemimpin agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan dan lingkungan hidup. (Asra)

Read more
Sanksi Moral, Padang Akan OTT Pembuang Sampah Sembarangan

Sanksi Moral, Padang Akan OTT Pembuang Sampah Sembarangan

EkspresNews.com – Belum terlalu efektifnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah membuat Pemerintah Kota Padang mesti lebih bertegas-tegas lagi. Agar warga memiliki kesadaran menjaga kebersihan, Pemko Padang menerapkan sanksi moral kepada pembuang sampah sembarangan. “Mulai 1 Januari 2018, kita akan berlakukan sanksi moral,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin, Selasa (12/12/2017).

Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan. Dalam melakukan aksi itu, DLH menerjunkan 500 petugas kebersihan di kelurahan dan kecamatan. “Nantinya, KTP pelaku akan disita dan diminta menandatangani perjanjian tidak lagi membuang sampah sembarangan,” ucap Al Amin.




Tidak itu saja, pelaku pembuang sampah sembarangan akan difoto dan kemudian diterbitkan di surat kabar. Sehingga pembuang sampah kapok dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Nantinya, petugas kebersihan tidak saja memantau di beberapa titik. Akan tetapi juga di dekat kontainer sampah. Warga yang membuang sampah tidak pada waktu dan jam yang telah ditetapkan akan di-OTT dan difoto.

Al Amin sangat berharap adanya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan. Kesadaran itu yakni dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. “Masyarakat mesti peduli dan ikut menjaga kebersihan, karena kebersihan tidak saja milik pemerintah, tetapi juga seluruh warga,” ungkapnya.

Sisi lain, Al Amin juga terus mengimbau kepada pemilik kendaraan untuk selalu menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. Termasuk kendaraan angkutan umum. “Jangan ada lagi yang membuang sampah dari dalam kendaraan. Karena itu mari kita tempatkan tempat sampah di dalam kendaraan masing-masing,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Peraturan Daerah (Per­da) Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah. Perda tersebut mulai berlaku sejak 1 Oktober 2015 di seluruh wilayah di Kota Padang. Dalam perda tersebut, orang yang membuang sampah sembarangan akan dikenai tindak pidana ringan. Pelaku bisa terancam mendapat hukuman kurungan masksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 5 juta. (Hms/Charlie)

Read more
Ters Urine Mendadak, Seluruh ASN di Pasaman Negatif Narkoba

Ters Urine Mendadak, Seluruh ASN di Pasaman Negatif Narkoba

EkspresNews.com – Pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman terkejut dengan kedatangan tamu istimewa secara mendadak. Kedatangan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Nomor 50 Tahun 2017 tentang ASN yang reformasi birokrasi dalam penyalahgunaan, pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di lingkungan pemerintah.

BNN melakukan tes urine terhadap puluhan pejabat ASN di aula lantai III Kantor Bupati, Selasa (12/12/2017) di Lubuk Sikaping. “Terima kasih atas kedatangan BNN Provinsi Sumatera Barat ke Pasaman. Ini merupakan komitmen pemkab untuk memastikan tidak ada pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan pemakaian narkoba,” ujar Bupati Pasaman Yusuf Lubis.




Dikatakannya, jika ada ASN yang terbukti positif menggunakan narkoba, Pemkab Pasaman akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama menjelaskan bahwa tujuan pemeriksaan ini untuk upaya bersihnya Pemkab Pasaman dari penyalahgunaan narkoba. “Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan jajaran penegak hukum untuk dapat bekerjasama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba,” ujar Atos.

Kepada para pemuda, Atos juga mengingatkan untuk melakukan kegiatan yang positif dalam berbagai bidang dan memiliki tekad yang kuat untuk menjauhi dan memerangi narkoba agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaannya.

Sementara itu, Kesbangpol Afriansyah mengatakan dari hasil tes urine, tidak satupun ASN di lingkungan Pemkab Pasaman yang dinyatakan positif menggunakan narkoba. “Alhamdulillah, tidak seorangpun positif menggunakan narkoba, artinya para ASN di lingkungan Pemkab Pasaman bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujar Afriansyah. (Ismet/Robby)

Read more