BPBD Mentawai Bantah Bantuan 229 Unit Mesin Tempel Tidak Tepat Sasaran

BPBD Mentawai Bantah Bantuan 229 Unit Mesin Tempel Tidak Tepat Sasaran

EkspresNews.com – Sesuai isu yang beredar di media sosial bahwa penyerahan bantuan 229 unit mesin tempel untuk korban tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai tahun 2010 lalu, diduga tidak tepat sasaran. Terkait pernyataan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Mentawai Nurdin membantah tudingan pemberian bantuan 229 unit mesin kepada korban tsunami tidak tepat sasaran dan salah peruntukannya.

Menurutnya, pemberian bantuan kepada masyarakat telah melalui mekanisme yang telah ada. Seperti melalui pengajuan nama masyarakat yang layak menerima bantuan oleh Kepala Desa sesuai dari 2072 nama yang tertera dalam Peraturan Bupati.

“Kalau tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran itu seperti apa?, penyerahan bantuan itu sesuai permintaan Kades dan kita verifikasi ke lapangan sesuai nama yang tertera dalam Perbup,” kata Nurdin saat dimintai keterangan, Senin (11/12/2017).




Nurdin juga menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran kepada korban yang terkena dampak tsunami dan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun seperti keterlibatan pihak Legislatif yang diindikasikan terlibat dalam penyerahan bantuan.

“Bantuan itu benar untuk masyarakat korban tsunami, tapi bagi masyarakat yang benar-benar nelayan. Tapi kalau dia mampu atau berasal dari pengurus partai, itu kita coret dan kita alihkan kepada masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, bantuan itu sudah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 184 unit dan masih tersisa 45 unit. Sisa tersebut karena pengajuan Kades bersangkutan terlambat dan hingga saat ini BPBD masih menunggu pengajuan nama masyarakat yang belum menerima bantuan dari Kades bersangkutan. Ia berharap masyarakat penerima bantuan agar bisa mempergunakan bantuan sesuai peruntukannya. (Nobel)

Read more
Wartawan Harus Memiliki Standar Kompetensi

Wartawan Harus Memiliki Standar Kompetensi

Untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kehormatan pekerjaan wartawan maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) perlu dilakukan. Boleh jadi profesi wartawan memang sangat rawan untuk ditumpangi penumpang gelap, karena pekerjaan wartawan itu sangat berhubungan dengan kepentingan publik yang yang dijuluki dengan sebutan “Ratu Dunia.”

EkspresNews.com – Untuk mengantisipasi kepentingan publik dan menghormati pekerjaan wartawan itu sendiri maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau standar kompetensi wartawan perlu dilakukan. “Standar kompetensi wartawan ini sangat perlu dilakukan untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan melindungi kepentingan publik. Perlu diingat, standar kompetensi wartawan ini bukan untuk membatasi hak asasi warga negara untuk menjadi wartawan,” kata Prof Werry Darta Taifur, Ekonom dan Mantan Rektor Unand Padang, dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Jumat (8/12) pagi.

Prof Werry Darta TaifurProf Werry melihat, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan citra wartawan itu sendiri. Di sisi lain, katanya lagi, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis. “Saya melihat penerapan standar kompetensi wartawan itu sangat cock sekali, sebab disinilah bisa dilihat keprofesionalan seorang wartawan dalam menjalan tugas-tugas jurnalistiknya. Apakah wartawan mampu menegakan profesi jurnalistik atau kewartawanan dan melindungi hak-hak publik ?” ujar Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Sumbar itu.

Koordinator Tim Independen Universitas Andalas Padang (Unand) Dr Jhon Farlis MSC melihat, penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini perlu dilakukan secara berkala. Karena, katanya lagi, wartawan itu ada tingkat-tingkatannya-ada yang professional dan ada juga yang dadakan. Dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten seperti dewan pers, melalui serangkaian ujian atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) itu akan terjadi peningkatan profesinalisme waratwan. “Untuk meningkatkan profesionalisme wartawan maka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) mutlak dilakukan secara berkala,” ujar Dr Jhon Farlis MSC dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Jumat (8/12) siang, di Kampus Universitas Andalas (Unand) Padang.

Menurut Dr Jhon Farlis MSC, penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas wartawan. Dan, katanya menambahkan, penerapan standar kompetensi wartawan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers. Yang terpenting sekali, katanya lagi, menegakan kemerdekaan pers yang berorientasi kepada kepentingan publik. “Saya melihat penerapan standar kompetensi wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ini mutlak dikuti oleh wartawan, karena dengan itu harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual dapat ditingkatkan,” kata Koordinator Tim Independen Universitas Andalas (Unand) Padang ini. (Harianof)

Read more
Aset Daerah Rp 9,9 Triliun, Sumbar Bahas Ranperda Pengelolaan Aset

Aset Daerah Rp 9,9 Triliun, Sumbar Bahas Ranperda Pengelolaan Aset

Kantor Gubernur - CopyEkspresNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan barang milik daerah. Aturan ini dinilai penting, terlebih aset barang milik daerah Sumbar nilainya mencapaiRp 9,9 Triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan, ranperda tersebut perlu demi menghindari potensi kerugian, penyelewengan, dan juga mengoptimalkan penggunaan aset tersebut. Katanya, selama ini pengelolaan barang milik daerah sudah tertata dengan baik. Namun perlu penyempurnaan lebih detail untuk membuatnya semakin terjaga dan dioptimalkan, terutama dalam inventarisasi.

Dia menjelaskan barang milik daerah ini merupakan barang yang dibeli atau diperoleh dengan dana dari nggaran belanja daerah/negara. Lalu ada pula barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan, barang dari pelaksanaan perjanjian kontrak, barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.




Berdasarkan data per Desember 2016 tercatat Sumbar memiliki barang milik daerah senilai total Rp9,9 triliun. Yakni terdiri dari tanah senilai Rp1,6 triliun, peralatan/mesin Rp723,7 miliar, gedung dan bangunan Rp1,27 miliar, jalan dan jaringan irigasi Rp4,5 miliar, aset lainnya Rp1,1 triliun, serta konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp656,1 miliar.

“Sebenarnya Sumbar selama ini telah memiliki payung hukum yaitu peraturan daerah (perda) nomor 6 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah. Namun perda itu tak bisa dijadikan landasan hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat telah mengubah peraturan tentang pengelolaan ini. Tetapi, karena pemerintah pusat telah mengganti peraturan, maka kita di provinsi pun harus menyesuaikannya sehingga aturan pun menjadi sejalan,” katanya saat paripurna, Kamis (7/12) lalu.

Keberadaan Ranperda ini, kata Ali Asmar, nantinya akan sangat bermanfaat. Ranperda itu akan memberikan banyak dampak positif dalam peningkatan manajemen pengelolaan barang milik daerah, mengurangi potensi kerugian pemerintah dan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah. “Jika barang milik daerah ini dioptimalkan pemanfaatannya maka akan menjadi sumber tambahan pendapatan daerah,” ujarnya.

Dalam ranperda itu juga akan diatur lebih detail tentang fungsi pengawasaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan. Nanti akan dibuat pula sistem inventarisasi yang terstruktur, peningkatan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta sistem pengendaliannya. Semuanya disesuaikan dengan peraturan dan pembaruan sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.




Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Bano mengatakan, DPRD sangat mendukung penyusunan ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah tersebut. Barang milik daerah merupakan aset dan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik. Selain juga harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk menunjuang kegiatan pembangunan daerah. “Total barang milik daerah kita senilai Rp9,9 triliun. Ini bukan jumlah yang sedikit, kita harus benar-benar menjaga dan mengoptimalkannya,” ujarnya.

Arkadius mengatakan DPRD mengupayakan penyusunan ranperda ini cepat selesai. Sehingga bisa segera diterapkan dalam sistem seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sumbar. Pembahasan dimulai dari komisi-komisi. Namun, anjur dia, penyusunannya juga tak boleh terburu-buru. Harus terperinci karena ranperda ini berkaitan dengan sistem pengawasan, invetarisasi yang bisa berujung pada kerugian negara. (Asra)

Read more
Salah Seorang Warga Bonjol Kecopetan di Bukittinggi

Salah Seorang Warga Bonjol Kecopetan di Bukittinggi

Copet Ok

EkspresNews.com – Memang malang nasib seorang ibu rumah tangga, Rahma, saat bersama temannya berkunjung ke Bukittinggi menggunakan mobil minibus “Avanza” Nomor Polisi BA 1284 DP berwarna silver, Jumat (1/12/2017).

Ibu rumah tangga sesampainya di Bukittinggi memarkirkan kendaraannya di lahan parkir. “Setelah saya pulang berbelanja keperluan, saya langsung pulang ke Pasaman. Namun sampai di Bonjol, saya baru sadar dompet kecil warna merah yang berisikan STNK mobil tidak ada,” ujarnya kepada EkspresNews Minggu (3/12/2017).

Dikatakannya, dirinya telah melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Bonjol. “Saya sudah melaporkan ke polisi di Polsek Bonjol. Semoga STNK tersebut bisa diketemukan lagi,” ujarnya. Lebih lanjut, ia berharap kepada semua masyarakat untuk berhati-hati. “Mungkin saya lengah saat berada di Bukittinggi sehingga kecopetan,” ungkapnya. (Robby)




Read more