Priyambodo RH, Direktur Eksekutif LPDS : Publik Ingin Pers Berubah

Priyambodo RH, Direktur Eksekutif LPDS : Publik Ingin Pers Berubah

pers indonesia

EkspresNews.com – Pasca reformasi 98, kran kebebasan pers kian terbuka lebar diringi dengan mewabahnya bisnis pers, yang membuat beberapa kalangan gembira sekaligus was-was, muncul kekhawatiran pers menjadi anarkis, trial by the press. Selain itu, pers banyak dijadikan alat untuk ajang balas dendam, menyerang dengan modus membangun pembusukan terhadap lawan politik atau memprovokasi pihak lain. Kode etik sebagai rambu-rambu yang tak boleh dilanggar, sering dilabrak demi kepentingan yang bukan kepentingan publik.




“Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau penerapan standar kompetensi wartawan ini lahir selain tuntutan profesi juga karena gugatan masyarakat. Psca-reformasi 98 publik banyak yang kecewa dengan kinerja pers yang terkesan seakan bukan lagi berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas. Karena itu, publik juga ingin sekali pers berobah maka dari itulah semenjak 2006 diberlakukan penerapan standar kompetensi wartawan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr Soetomo, Priyambodo RH dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Kamis (7/12) siang, di Pangeran City.

Lebih jauh Priyambodo RH menjelaskan, standar kompetensi wartawan ini sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan public dan hak pribadi masyarakat. Standar kompetensi wartawan ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga Negara untuk menjadi wartawan. “Siapa pun berhak untuk menjadi wartawan, tapi tentu harus melalui uji kompetensi wartawan,” jelas Priyambodo RH yang pernah menjabat sebagai Kepala LKBN ANTARA Biro  Eropa di Lisabon Portugal ini.

Pak Pri, begitu Direktur Eksekutif LPDS itu akrab disapa, mengatakan bahwa penerapan standar kompetensi wartawan (Uji Kompetensi Wartawan) ini berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan wartawan, karena wartawan itu adalah pekerja intelektual. Di dalam kompetensi wartawan, kata Pri yang tercatat sebagai salah satu Tim perumus Piagam Palembang 2010 kian serius, melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

“Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dan, itu juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan professional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpang, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita,” papar Pak Pri.




Dikatakan Pak Pri, untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti ujian kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi dewan pers,  yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. “Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi wartawan dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi wartawan ini,” ujar Direktur Eksekutif LPDS Dr Soetomo Priyambodo RH mengakhiri wawancaranya dengan Indonesia Raya. (Harianof)

Read more
Bicara di IABS Australia, Gubernur Paparkan Potensi Investasi Sumbar

Bicara di IABS Australia, Gubernur Paparkan Potensi Investasi Sumbar

Gub di Australia

EkspresNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya mencari investor  untuk berbagai sektor yang berpotensi di Sumbar. Terutama kepada para pebisnis maupun investor yang ada di luar negeri. Kali ini, Australia yang dijajaki tim delegasi Sumbar. Selain itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga menjadi salah satu pembicara pada ajang Indonesia Australia Business Summit (IABS) 2017.




Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, Sumbar memiliki berbagai potensi yang saat ini tengah dikembangkan. Adapun sektor investasi yang kami tawarkan pada pebisnis dan investor yang ada di Australia yakni beberapa sektor potensial diantaranya, pariwisata, perdagangan, energi terbarukan, budaya dan kuliner.

Dikatakannya, ada beberapa investasi yang cukup menarik perhatian investor di Australia diantaranya bidang pariwisata, perikanan, kuliner, dan beberapa sektor lainnya. “Apalagi dalam hal pariwisata. Mereka melihat gencarnya Sumbar mempromosikan wisata yang saat ini ada beberapa daerah yang sudah cukup familiar pariwisata di kalangan investor Australia,” jelasya.

Bahkan, kata Pasangan Nasrul Abit tersebut, seusai memaparkan tentang Sumbar pada IABS 2017 pihak delegasi Sumbar langsung melakukan pertemuan tatap muka dengan beberapa investor tersebut yang difasilitasi Konsulat Jenderal RI di sana.

Disebutkannya, tidak hanya pada satu sektor. Para investor Australia yang juga membuka peluang untuk berinvestasi pada energi dan pertambangan. “Jadi, saya menjelaskan seluruhnya kepada investor. Baik itu ketentuan mengenai iklim investasi, budaya lokal, dan kelestarian ekosistem. Saya perjelas hal itu agar para investor yang berminat bisa memperhatikannya,” ungkapnya.




Tidak hanya Gubernur Sumbar yang memberikan pemaparan dalam IABS 2017, namun, juga ada Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Selain para gubernur itu, akan tampil sebagai pembicara diantaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yembise, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Dubes RI untuk Australia merangkap Vanuatu Y. Kristiarto S. Legowo, Menteri Perdagangan Australia Martin Hamilton Smith, Walikota Adelaide Martin Haese.

Tidak hanya pembahasan peluang investasi, bertemu para investor asal Australia dan memberikan pemaparan potensi Sumbar di ajang IABS 2017. Tim delegasi Sumbar juga berkunjung ke House Of Indonesia (HoI) Pty Ltd dengan brand tranding Eastern Cross Trading (ECT).

“House Of Indonesia Pty Ltd ini merupakan importir produk makanan dan minuman Indonesia di Sydeney. Bahkan, beberapa produk di Sumbar juga akan di Impor melalui ECT, diantaranya rendang, opak, dan balado. Dan, House Of Indonesia merupakan inisiasi Ibu Suliyanti yang didukung penuh Kemendag melalui Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Sydney. Beliau sepakat akan promosikan Sumbar melalui House Of Indonesia,” katanya.

Selain itu, delegasi Sumbar juga mengunjungi kantor Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Sydney yang merupakan perwakilan Kemendag RI untuk wilayah Australia. “Kami meminta ITPC Sydney dapat mempromosikan Sumbar melalui program promosi yang terintegrasi dengan program promosi Sumbar. Dan, ITPC Sydney menyatakan bersedia. Terutama, peningkatan ekspor. Kita harap program ini dapat dimulai 2018,” tuturnya.

Tidak hanya itu, delegasi Sumbar juga mengunjungi Ikatan Keluarga Minang (IKM) yang ada di Australia untuk bersilaturahmi. Serta, membahas tentang perkembangan kebudayaan Minang di Australia serta rencana kegiatan Festival Minangkabau 2018 di Australia.

“Jadi delegasi juga bertemu dengan Ikatan Keluarga Minang yang menetap di Australia. Banyak hal yang dibahas diantara terkait kebudayaan Minang di Australia. Selain itu, kita berharap Ikatan Keluarga Minang yang ada di Australia dapat menjadi duta dari produk asal Sumbar. Apalagi, masyarakat Sumbar menjadi komunitas dengan jumlah terbanyak di Australia,” ulasnya.

Ia berharap, pemaparan potensi terkait investasi kepada para pengusaha maupun investor di Australia dapat diterima dengan baik. Sehingga, menjadi  peluang bagi mereka untuk berinvestasi di Sumbar. “Jadi kita delegasi Sumbar optimis kunjungan ke Australia akan membuahkan hasil dengan membawa investor untuk berinvestasi di Sumbar,” harapnya. (Asra)

Read more
Uji Kompetensi Wartawan Penting Bagi Seorang Pewarta

Uji Kompetensi Wartawan Penting Bagi Seorang Pewarta

O - Copy
EkspresNews.com – Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) wartawan Tabloid Indonesia Raya bersama Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Jakarta berlangsung sukses. Selain pelaksanaan uji kompetensi, sehari sebelumnya dilakukan kegiatan lokakarya untuk kembali mengingatkan peserta uji tentang dasar-dasar jurnalistik. Peserta yang mengikuti terlihat antusias dan bersemangat.

Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) Tabloid Indonesia Raya bersama LPDS Jakarta berlangsung pada Selasa (5/12) hingga Kamis (7/12) lalu di Hotel Pangeran City Jalan Doby Padang. Pemimpin Umum Tabloid Indonesia Raya, Tamsir J. Rahmat mengatakan, ujian tersebut merupakan salah satu cara untuk menunjang kompetensi para wartawan yang ada pada medianya.

Kemudian, juga untuk memenuhi kesepakatan yang tertuang didalam Piagam Palembang 2010. Selanjutnya, ia ingin seluruh wartawan Tabloid Indonesia Raya berkompeten dan terdaftar di Dewan Pers. “Tidak perlu khawatir, anggap saja kita sedang bekerja sehari-hari. Ujiannya, tidak akan melenceng dari kegiatan yang dilakukan wartawan pada umumnya,” katanya saat pembukaan kegiatan pada Selasa (5/7).




Tamsir J. Rahmat menyampaikan bahwa ini adalah ujian pertama kalinya yang diadakan oleh Tabloid Indonesia Raya. Untuk ke depannya, katanya, akan sering diadakan sampai seluruh wartawan di media itu tersertifikasi. “Karena itu, kami tetap akan bekerjasama dengan LPDS,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPDS Priyambodo memuji keberanian pemimpin Indonesia Raya yang telah mengundang langsung tim LPDS untuk menguji para wartawannya. Karena, selama ini, kata Priyambodo sangat jarang media yang berani mengadakan langsung Uji Kompetensi Wartawan seperti yang dilakukan Tabloid Indonesia Raya.

“Ada, tapi sangat jarang. Ini adalah sebuah keberanian. Bahkan, ada media yang tidak mau merekomendasikan wartawannya untuk mengikuti ujian-ujian seperti ini. Nah, justru Indonesia Raya mengundang langsung. Ini kan berani,” kata Priyambodo yang pernah menjabat Kepala Biro LKBN Antara di Lisabon, Portugal itu.

Priyambodo juga menjelaskan, pentingnya UKW. “Sebetulnya, pemerintah sudah meminta agar seluruh wartawan terdaftar di Dewan Pers dengan mengikuti UKW, tapi kenyataannya masih banyak yang belum,” katanya. Menurut Priyambodo, hal itu bertujuan untuk menghindari berita-berita fitnah, hoax, dan provokasi. “Seorang wartawan yang mengerti dengan kode etik tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu,” katanya.

Kemudian, Penguji UKW dari LKBN Antara A.A. Ariwibowo juga mengatakan, bahwa Ujian Kompetensi Wartawan penting. Selain untuk menghindari berita fitnah ataupun hoax, ujian ini juga salah satu cara media untuk mengetahui kemampuan wartawannya. Jangan sampai, katanya, wartawannya adalah wartawan kopi paste, wartawan yang mengambil karya orang lain, tapi mengatakannya sebagai karyanya sendiri.

Sementara itu, untuk memberikan pemahaman hukum pers, LPDS mendatangkan pengajar senior Hendrayana. Dalam paparannya, Hendrayana menjelaskan lebih rinci persoalan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan mengkaji Kode Etik Jurnalistik bersama para peserta. “Yang menarik saat ini bukan saja kekerasan terhadap wartawan baik dari segi fisik, tetapi narasumber juga mendapat kekerasan dari yang terberita, ini tidak bisa dibiarkan. Karena produk jurnalistik ada prosedurnya tersendiri,” ungkap Hendrayana kepada peserta Uji Kompetensi Wartawan.

Ujian tersebut berlangsung selama tiga hari. Peserta dibagi ke dalam kelompok uji berdasarkan tingkatan uji yang dilaksanakan. Kelompok Muda diuji oleh A.A. Ariwibowo dan kelompok Utama diuji oleh Priyambodo.

Peserta ujian Asra Hayati Syahrul Nova, dipenutupan kegiatan tersebut menyampaikan kesan dan pesannya pada kegiatan tersebut. Ia sangat berterima kasih kepada LPDS yang telah bersedia datang untuk menguji. Kemudian, ia merasa, pada awal kegiatan atau hari pertama memang agak tegang dan bahkan takut. Akan tetapi, berkat suasana yang diciptakan oleh tim LPDS, ketakutan tersebut beransur-ansur hilang dan bahkan membuat dekat dengan tim LPDS Jakarta.




Akan tetapi, katanya, kedekatan tersebut hanya berlaku untuk di luar ruangan. “Di luar, kita bisa bercerita-cerita, tapi setelah di dalam ruang uji, suasananya beda sekali. Seperti orang baru pertama kali bertemu. Tidak ada toleransi bila melakukan kesalahan,” katanya.

Namun, ia menuturkan, ujian ini merupakan yang pertama kalinya. Meski, materi ujian berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari, tapi perlu diakui bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. “Memang jika benar wartawan akan mudah melewatinya, asalkan peserta benar-benar wartawan yang bekerja berdasarkan UU Pers dan KEJ,” ujarnya. (Indonesia Raya

Read more
Soal Kadin Sumbar, Budi Syukur Merasa Dicurangi Ramal Saleh

Soal Kadin Sumbar, Budi Syukur Merasa Dicurangi Ramal Saleh

EkspresNews.com – Persoalan pemilihan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumbar semakin hangat. Sengaja Budi Syukur yang sudah mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Padang merasa dicurangi Ketum Terpilih, Ramal Saleh. Ramal Saleh dituding tidak mentaati perjanjian yang sudah disepakati, dan malah memutarbalikan fakta.

Budi Syukurt

Berikut penjelasan lengkap dari Budi Syukur, yang dikutip dari Jurnal Sumbar.

Kepada para sahabat pengurus Kadin Sumbar/kab kota se Sumbar/asosiasi dan himpunan. Bersama ini kami sampaikan kronologis terjadinya perdamaian saya, S Budi Syukur dan Ramal Saleh yang dimediasi oleh ketua umum Kadin Indonesia di Jakarta.




1. Pada hari Kamis, 29 oktober 2017, saya diminta ke Jakarta oleh ketua umum Kadin Indomesia, dan rencana bertemu sekitar pukul 16.00 Wib. Saya datang.

2. Saya datang bersama Rinaldo Azwar. Saya diterima ruangan meeting lantai 24. Hadir dari Kadin Indonesia Bapak Zulham, Korwil Sumatera dan Ali Sahid dari Bidang Organisasi. Tak lama berselang, ketua umum Kadin Indonesia, Rosan datang. Pertemuan dimulai, saya menyampaikan beberapa hal dan didiskusikan dan menjadi bahan perdamaian.

3. Point pentingnya adalah, bahwa para pihak yang membuat kacau/kisruh Muprov Kadin Sumbar harus diberi sanksi, termasuk utusan Kadin Indonesia. Hal ini sudah direalisasikan dengan dimutasinya beberapa pengurus Kadin di Bidang Organisasi.

Dan, saya bersama-sama masuk Kadin Sumbar sebagai ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Dewan Pertimbangan sekarang diangkat sebagai ketua Dewan Kehormatan.

4. Selesai pertemuan dengan saya, ketua umum dengan didampingi bang Zulham bertemu dgn pihak Ramal Saleh.

5. Setelah itu saya dan Ramal Saleh dipanggil oleh bang Zulham dan Ali Said, dalam suatu ruangan kami membahas mengenai isi perdamaian, karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ke ketua umum, dan waktu Magrib masuk, maka pertemuan ditunda untuk shalat Magrib.

6. Ketua umum menyampaikan bahwa sewaktu pertemuan dengan pihak Ramal Saleh, beliau mengatakan “Yang tidak bisa diganti hanya ketua umum, selain itu bisa diganti, termasuk ketua Dewan Pertimbangan, ketua dewan Penasehat dan seterusnya”. Karena yang hadir saat pertemuan dengan Ramal Saleh dan kawan-kawan, ketua umum didampingi bang Zulham.

7. Setelah selesai shalat Magrib, pertemuan dilanjutkan di ruangan ketua umum dan dipimpin ketua umum, mempertegas saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan dan ketua Dewan Pertimbangan saat itu dipindahkan menjadi ketua Dewan Kehormatan, sangat cocok posisinya kata ketum, dan memasukkan beberapa tim saya sebagai wakil ketua umum. Agar jangan ada yang dikeluarkan, maka dibuatkan nomenklatur baru yang mana di pusat tapi di sumbar belum ada maka disini lah kawan kawan saya sebagai waketum. Jadi, tak ada yang dirugikan.

Baca Juga : Ramal Saleh Bentuk Tim 3, Akomodir Perjanjian Jakarta

Dan saya mencabut gugatan di pengadilan.
Permasalahan Kadin Sumbar tuntas.

8. Saya akan memasukkan 9 wakil ketua umum, lalu Ramal Saleh meminta kalau bisa 6 saja karena pengurus yang tak pernah datang rapat akan diganti saja, lalu ketum katakan, ini kesempatan melakulan pergantian. Saya tetap bertahan di angka 9 sebagai wakil ketua umum, dan akhirnya terjadi kesepakatan.

Dan ketum sampaikan pada Ramal Saleh saat itu bahwa mengenai pergeseran dan penambahan ini adalah merupakan tanggungjawab Ramal Saleh sebagai ketum, dan hanya ketum yang dipilih di Musprov, yang lainnya ini diangkat. Apapun masalahnya, tidak boleh melanggar kesepakatan.

9. Ramal Saleh membaca draf perjanjian, sebelum ditandatangani Ramal Saleh minta dikoreksi beberapa isinya, sampai 3 kali koreksi hingga sesuai menurut Ramal Saleh.

10. Setelah diperbaiki beberapa kali, barulah sepakat tandatangan bertiga. Sebelum ditandatangani Ramal Saleh membaca lagi, setelah itu disetujui yang menandatangani dimulai oleh ketua umum Kadin Indonesia, setelah itu Ramal Saleh, dan terakhir saya. Juga hadir bang Zulham Korwil Sumatera dan Ali Sahid Bidang Organisasi.

Dan kami berfoto bersama, dan saya ingat Ramal Saleh katakan jangan diedarkan perjanjian ini, lalu saya jawab iya, dan sampai sekarang saya simpan tak ada satu pun yang melihat kecuali Rinaldo yang ikut dengan saya di Jakarta. Ini komitmen.

11. Besoknya saya ke Malaysia untuk beberapa hari, tentu saya belum sempat bahas dengan pengacara saya. Ramal Saleh WA ketua umum Kadin Indonesia melaporkan bahwa saya belum mencabut gugatan saya di pengadilan. Ketum WA saya lalu. Saya jelaskan dan tanggal 14 November, surat pencabutan disampaikan ke Pengadilan Negeri dan diterima resmi panitera dan copy suratnya dikirim ke Ramal saleh, ketum Kadin Indonesia dan Ali Sahid. Alhaamdulillah.

12. Tanggal 15 November, tim kami, Rinaldo Azwar, Chairil Anwar, Novic Ferial dan Alex Lincoln, menemui Ramal Raleh dan menyerahkan surat usulan yang saya tanda tangani yang berisi nama-nama calon pengurus Kadin dan Dewan Pertimbangan yang akan diusulkan ke Kadin Indomesia sesuai kesepakatan.
Dalam peremuan itu surat usulan telah diterima dan Ramal Saleh minta waktu beberapa hari karena akan ke Jakarta. Saat itu hari Rabu.

13. Sekembalinya dari Jakarta, Ramal Saleh dihubungi lagi dan menjawab akan membicarakan dulu dengan kawan-kawan, beberapa hari setelah itu, dihubungi lagi, Ramal Saleh memberi alasan menunggu selesai sidang dan penetapan pengadilan, itu menurut bagian hukum dia, kami tunggu sebenarnya tak perlu ditunggu karena pencabutan yang telah diajukan tak bisa ditarik lagi.

14. Tanggal 5 desember 2017, sidang berlangsung dengan agenda majelis hakim membacakan surat pencabutan saya dan majelis hakim menyetujui pencabutan perkara. Urusan hukum selesai.

15. Setelah urusan hukum selesai, dan saya mematuhi semua yang ada dalam perjanjian kesepakatan, Ramal Saleh mencari alasan baru membawa masalah ini ke dalam rapat besar, dan minta persetujuan. Skenario ini sudah saya baca yaitu untuk menolak dan tidak mentaati kesepakatan yang sudah ditandatangani.

16. Benar feeling saya. Ramal Saleh memutarbalikkan fakta yang terjadi dan tidak menyampaikan yang sebenarnya dan selaku ketua umum Kadin harusnya Ramal Saleh yang memimpin rapat sehingga tidak terjadi bias. Rapat malah lebih banyak membahas hal yang sifatnya mendeskredit pihak saya, termasuk ketua umum Kadin Indonesia.

17. Saya mengetahui semua apa yang dibicarakan di pertemuan tersebut dan sangat disayangkan hal ini terjadi. Di sini kelihatan sekali siapa Ramal Saleh sebenarnya dalam memimpin organisasi sebesar Kadin.

18. Kenapa saya membuat penjelasan ini? Karena setelah rapat dikeluarkan rilis berita di media yang isinya sangat tendensius dan cenderung merugikan nama baik dan pribadi saya, yang disampaikan peserta rapat yang dipublikasikan ke media. Lebih banyak berupa suka dan tidak suka, padahal kita ingin membesarkan Kadin Sumbar dan membantu dunia usaha Sumbar.

Kenapa setelah saya mencabut gugatan dan memenuhi apa yang ada di perjanjian, Ramal Saleh malah melaksanakan rapat minta persetujuan yang harusnya tak perlu dilakukan, karena dia punya kewenangan penuh yang diamanahkan Musprov mengangkat dan memberhentikan orang yang membantunya sebagai pengurus Kadin.

Dan para sahabatku pengurus Kadin, saat ini anda duduk sebagai pengurus Kadin saat ini, karena peran yang besar dari saya mempersiapkan muskab/muskot untuk 17 kabupaten kota di Sumbar dan mempersiapkan muprov pertama ,dengan mencurahkan waktu dan fikiran bahkan uang. Tanpa saya dan tim kadin melakukan itu, saya yakin tak akan terlaksana muprov Kadin Sumbar dan tidak akan ada anda jadi pengurus Kadin seperti saat ini.

Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya mau berdamai dengan Ramal Saleh hanya semata-mata demi kepentingan Kadin dan dunia usaha walaupun saya tahu Ramal Saleh tidak memenuhi syarat sesuai Mepres No. 17 tahun 2010 sebagai ketua Kadin, dan juga Ramal Saleh ini tetangga saya di Aur Duri Indah dan ada kebanggaan tersendiri bagi saya selaku ketua umum Ikatan Keluarga Aur Duri Indah yang mana anggotanya ketua umum Kadin Sumbar dan saya ketua Dewan Pertimbangan, dan Sam Salam wakil ketua umum Bidang Organisasi, semua warga saya. Urusan dunia usaha Sumbar dari Aur Duri Indah, dan saat pilkada Gubernur, ketua tim pemenangan dari Aur Duri Indah, yaitu saya dan bapak Syamsu Rahim.

Namun sebagai sahabat saya sampaikan, kita harus berhati-hati pada pihak-pihak yang sudah mulai memecah belah, mempropaganda kita di Sumbar. Hal ini sudah masuk ke dunia usaha melalui Kadin, sesama kita diadudomba, terjadi perselisihan pihak-pihak tersebut ingin Sumbar ini jangan maju, pengusaha hancur, dipakai pintu masuknya Kadin, mereka tak ingin Kadin ini besar dan berperan.

Ada yang berperan seolah-olah dia pintar, seolah-olah dia hebat, ada yang menjual infomasi untuk kepentingan pribadi, ada yang tidak paham situasi dan terpengaruh, dan ada juga yang berperan akan menanggung dosa atas keputusan yang salah.

Saya Budi Syukur sampai saat ini akan tetap berjuang bahwa yang benar adalah benar, dan suatu saat kebenaran pasti akan diperlihatkan.

Wassalam.

Sebelumnya, Ramal Saleh menjelaskan bahwa dia terpaksa tandatangan perjanjian dengan Budi Syukur karena ketua umum Kadin Indonesia sudah tandatangan. Karena hal yang diperjanjikan tidak mungkin dia laksanakan.

“Makanya saya bawa ke rapat pleno Kadin Sumbar,” kata Ramal Saleh. “Rapat pleno membentuk tim penyelesaian yang diketuai oleh Bapak Basril Djabar, yang mana tugasnya adalah mencari formula penyelesaian secara ada dengan Budi Syukur ,” jelasnya.

“Kita ingin masalah ini selesai dengan tidak melanggar AD/ART dan peraturan organisasi Kadin Indonesia, dan tidak ada yang dirugikan,” tegas Ramal Saleh. (Enye)

Sumber : Jurnal Sumbar

Read more