Bantuan Sosial Belum Diterima ?

Bantuan Sosial Belum Diterima ?

evolusi-bantuan-sosial-dalam-bentuk-nontunai-TDO

EkspresNews.com – Sejumlah masyarakat miskin penerima bantuan Dinas Sosial  dari program keluarga harapan mengeluh, dimana selama tahun 2017 ini mereka belum menerima bantuan tersebut. Demikian di sampaikan oleh salah seorang penerima bantuan  dari program keluarga harapan pada Indonesia Raya di Lubuk Basung, Agam, akhir pekan lalu.

Menurut dia yang enggan ditulis namanya itu, selama tahun 2017 ini belum pernah menerima bantuan tersebut yang mana seharusnya  setiap 3 bulan bantuan tersebut diterimanya. “Namum sejak Januari sampai sekarang bantuan tersebut tak pernah diterima, semenrtara dari daerah lain dana tersebut telah cair dan telah di terima oleh yang berhak,” katanya.




Kepala Dinas Sosial Agam, Kurniawan Syahputra didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Arfi Yunaldi di Lubuk Basung mengatakan, memang untuk Kecamatan Lubuk Basung bantuan untuk keluarga haran tersebut belum cair dikarenakan belum cair di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Lubuk Basung.

Permasalahannya, dimana data yang ada di BRI tersebut tidak sesuai dengan data penerima dimana data penerima hawa semua, ungkapnya lagi, karna itu dana tersebut belum dapat dicairkan dan masih menunggu peroses pencairan.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk tahun 2018 mendatang dimana penerima bntuan keluarga harapan (PKH) ini bertambah sebanyak 16.209 keluarga, penambahan penerima PKH ini berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia beberapa minggu yang lalu.

Ia menambahkan, ke 16.209 KPM itu tersebar di Kecamatan Palupuh sebanyak 1.121 KPM, Baso 1.374, Ampek Angkek 680, Canduang 584, Tilatang Kamang 787, Kamangmagek 620 KPM, Banuhampu 828 KPM.

Sementara di Kecamatan Sungai Pua 629, Ampek Koto 1.191, Malalak 492 , Matur 971  Palembayan 1.757, Tanjung Raya 1.125, Lubuk Basung 2.323, Ampek Nagari 878 dan Tanjung Mutiara 849 Keluarga Penerima Manfaat,(KPM) dari program Keluarga harapan(PKH).




Penambahan KPM itu bukan usulan dari Dinas Sosial Agam, tetapi bedasarkan Basis Data Teradu (BDT) dari Badan Pusat Statostik (BPS) Agam pada 2012. Dengan penambahan itu, tambahnya, maka jumlah penerima PKH di Agam berjumlah sebanyak 23.529 KPM, karena pada 2017 jumlah penerima PKH di daerah itu 7.320 KPM.

Saat ini, katanya, Dinas Sosial Agam sedang melakukan verifikasi ke 16.209 KPM dengan melibatkan pendaping PKH yang ada setiap kecamatan.Verifikasi tersebut untuk mencocokan data KPM dengan syarat penerima PKH seperti, ibu hamil, menyusui, memiliki balita dan lainnya.

Sementara itu Kepala BRI unit Lubuk Basung Hardian menjawab Indonesia Raya di ruang kerjanya Selasa pekan lalu, membenarkan bahwa dana bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan tersebut belum dapat dicairkan karna nama penerima di ATM dengan data belum cocok sehingga dilakukan pencocokan dengan data yang ada di pusat. “Pihak pusat yang mencegah untuk sementara dana tersebut belum dicairkan,” ujarnya.

Kini pihaknya masih menunggu konfirmasi serta kartu baru dari pusat, jika kartu baru tersebut tiba pihaknya akan langsung mencairkan dana tersebut. Dia mengimbau kepada masyarakat penerima PKH agar bersabar jangan gelisah Insha Allah akir tahun ini bantuan tersebut akan cair keseluruhannya. (Dt TM) 

Read more
16 Ranperda Kabupaten Agam Diusulkan untuk Tahun 2018

16 Ranperda Kabupaten Agam Diusulkan untuk Tahun 2018

EkspresNews.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Agam, menetapkan 16 buah Ranperda telah diusulkan dalam tahun 2018 mendatang. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab Agam Irfawaldi SH, dalam sidang Paripurna  di ruang aula DPRD setempat, Selasa (21/11).

Dia mengatakan, setelah melalui pengkajian Badan Pembentukan Perda bersama Pemerintah Daerah ditetapkan sebanyak 16 buah usulan ranperda yang akan dituangkan dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) kab Agam tahun 2018 mendatang. Dari 16 Ranperda yang telahdi usulkan katanya, juga dapat dilakukan pembahasan Ranperda di luar daftar Propemperda tahun 2018 tersebut, namum sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 23 tahun 2014 pasal 239 ayat 7.




Dikatakan, sebagaimana diamanatkan pasal 150 dan pasal 151 UU No 23tahun 2014, tentang pemerintah daerah pasal 150 dinyatakan, fungsi pembentukan Perda Kab/Kota sebagaimana dimaksud, (a )membahas bersama bupati/wali kota, mengajukan usulan rancangan perda kab/kota, dihuruf (c) di jelaskan menyusun program pembentukan perda kab/kota bersama Bupati/wali kota.

Berkaitan hal tersebut, penyusunan Propemperda tahun 2018 sebagai reflesi atas terjadinya perkembangan didalam masyarakat dimana menuntut adanya perbaikan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat yang perlu mendapat perhatian secara responsif oleh unsur penyelengara pemerintah daerah yang bersangkutan.

Dalam tercapainya kesepakatan penyusunan Propemperda 2018 ini karna semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif di daerah ini dalam memajukan kehidupan masyarakat serta menciptakan ketertiban umum serta meningkatkan perekonomian masyarakat daerah ini. “Diharapkan hasil penyusunan ini disepakati bersama dan ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah (Propemperda)kab Agam 2018,“ ungkap Irfawaldi dalam sidang tersebut. (Dt Tm) 

Read more
Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Ada “Mafia Proyek Sumbar” di Kementerian PUPR

Sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rawan korupsi. KPK selama tahun 2004 hingga Januari 2016 telah menangani 145 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Kontraktor yang dikalahkan tidak bernyali melakukan perlawanan hukum  bila menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” antara panitia dengan kontraktor. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri ?

EkspresNews.com – IR H. SUPARMAN SH M.Si MH, adalah satu dari ribuan kontraktor yang berani melakukan perlawanan hukum ketika menemukan adanya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Transaksional” dalam pelaksanaan tender. Karena itu, kita harus mengapresiasi keberanian Direktur PT PCP Suparman melakukan perlawanan hukum terhadap Pokja ULP Provinsi Sumatera Barat yang mewakili Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu dalam pelelangan proyek APBN Tahun Anggaran 2017 di BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan melakukan gugatan ke PTUN Padang. Tiga dari empat gugatannya dinyatakan menang oleh PTUN Padang. Artinya, Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Pokja dinyatakan batal. Bahasa rakyatnya, pelaksanaan tender itu adalah cacat hukum.

Suparman tidak berhenti sampai di tiga dari empat gugatan yang dimenangkannya di PTUN Padang itu saja, kini, indikasi korupsi di tiga paket yang ia menangkan itu dilaporkannya ke KPK. Hal Tindak Pidana Korupsi 3 Paket Proyek APBN dengan nilai HPS lebih kurang Rp 112 miliar. Ia yakin keputusan PTUN Padang itu sudah cukup sebagai bukti awal untuk membuka borok-borok yang ada di Kementerian PUPR umumnya khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu, yang selama ini dari tahun ke tahun tidak pernah terungkap dan tidak ada yang berani melaporkan KKN yang sudah menggurita dan mengental di BPJN III Sumbar-Bengkulu tersebut.




Di penghujung malam yang menggigit, kita bertanya dalam diam pada diri sendiri, apa ini yang disebut-sebut dengan “Mafia Proyek” di Kementerian PUPR ? Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, yang jelas, tersangka korupsi proyek jalan di Maluku Utara, Abdul Khoir, menduga ada “Mafia Proyek” infrastruktur dalam Kementerian PUPR. Kepada penyidik KPK, Abdul Khoir mengaku tak hanya menyuap Damayanti dan Budi. Dia juga menyetor sedikitnya Rp 15,6 miliar kepada AMRAN MUSTAR, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX, yang menangani sejumlah proyek Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara (Koran Tempo, Senin 28/3-2016). Kita yakin BPJN III Sumbar-Bengkulu, tidak seperti BPJN IX yang dipimpin oleh Kepala BPJN-nya AMRAN MUSTAR itu.

Frankly speaking, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa setiap proyek infrastruktur yang dibiayai negara baik yang bersumber dari utang luar negeri seperti utang dari Bank Dunia (World Bank) dan APBN murni tak pernah luput dari praktek perselingkuhan antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Biasanya, praktek perselingkuhan proyek itu sangat rapid an cantik sekali. Perselingkuhan proyek bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri. Tahapan perselingkuhan proyek itu dilakukan sejak dari penganggaran, tender atau lelang proyek, hingga pelaksanaan proyek. Pola dan indikasi perselingkuhan ini mengindikasikan bahwa proyek ini bermasalah sejak dip roses penganggaran. Semua pelaku yang diduga ikut bertanggung jawab patut dimintai pertanggung jawaban hukumnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan di hadapan seluruh kepala daerah  dan pejabat Negara di Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (24/8-2016), pengadaan barang dan jasa sekitar 80-90 % dilakukan dengan negosiasi. Sinyalemen yang dilempar Wakil ketua KPK itu kurang menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum kita. Kita lupa, kasus korupsi di sector pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini tertinggi dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Sumbar. Modus operandi dalam pengadaan barang dan jasa dimulai dari proses tender yang tidak transparan, kemudian terjadi transaksional atau perselingkuhan antara panitia dan kontraktor yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia.

Dalam logika akal sehat, kita sangat menyayangkan, semangat minim sekali kontraktor yang berani untuk mengungkap modus-modus transaksional atau perselingkuhan dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah untuk menempuh perlawanan secara hukum seperti yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Modus seperti inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kasus-kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Pertanyaannya sekarang, langkah apa yang harus kita lakukan untuk mempersempit ruang gerak terjadinya “Praktek Rekayasa Tender” atau “Praktek Perselingkuhan antara kontraktor dengan pemilik proyek” dalam hal ini umumnya Kementerian PUPR khususnya BPJN III Sumbar-Bengkulu dengan kontraktor pelaksana ? Secara logika yang sangat sederhana sekali, langkah yang harus dilakukan untuk mempersempit praktek culas dalam pengadaan barang dan jasa umumnya di Kementerian PUPR khususnya di BPJN III Sumbar-Bengkulu ini adalah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tender-tender proyek di BPJN III Sumbar-Bengkulu. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tender, aparat penegak hukum -Kepolisian, Kejaksaan atau KPK- harus menindaklanjuti.




The most important thing to do, kita perlu mendorong KONTRAKTOR yang dikalahkan dengan cara-cara yang kotor untuk berani melakukan perlawanan hukum seperti apa yang dilakukan Direktur PT PCP Suparman. Remember, 30 persen APBN bocor di pengadaan barang dan jasa. Karena itu, sekali lagi, KPK harus mengungkap tuntas dugaan “Praktek Mafia Proyek” di Kementerian PUPR seperti apa yang diungkapkan Abdul Khoir kepada penyidik KPK, khususnya dugaan “Mafia Proyek” di PBJN III Sumbar-Bengkulu. (***)

Read more