Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar, Miliaran Rupiah Terbuang ?

Editors choice
0

Atmosfir korupsi yang masih kuat dalam pembangunan Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar membuat pemberantasan korupsi bak potret buram yang sulit diterawang. Yang diperlukan saat ini adalah tanggung jawab Kabid Haji yang kini menjabat sebagai PLT Kakanwil Kemenag Sumbar ?

Puing-puing Asrama Haji

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur begitu lama, namun harum aroma kongkalingkong dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Sumbar Tahun Anggaran 2015-2016 sebesar Rp 98 miliar menyebar ke mana-mana. Proyek di bawah Kabid Haji yang waktu itu Kabid-nya adalah PLT Kakanwil Kemenag Sumbar sekarang Syamsuir, realisasi tidak mencapai separoh dari perencanaan fisik yang telah ditetapkan. Buktinya, anggaran yang dialokasikan Rp 98 miliar hanya terserap 48 miliar atau kurang dari separo. Itu pun diduga kuat sudah banyak pula yang bocor.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai-Kayu Kapua, lokasi Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf international seluas 10 Ha itu, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, proyek puluhan miliar itu terlihat sangat memperihatinkanm sekali. Tiang praktis sudah banyak yang keropos. Seluruh besi tiang praktis terlihat sudah berkarat berat, karena tidak ditutup dengan bungkusan plastic agar tidak berkarat. “Ini akan menjadi bangunan yang sia-sia alias mubazir. Semua besi sudah berkarat berat, jika ini diteruskan pembangunannya besi-besi berkarat itu tidak akan mempunyai daya tahan dan akan berdampak buruk pada bangunan. Puluhan miliar  uang Negara terbuang percuma, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ketus Atino Ivana, salah seorang warga Sei Buluah,kepada Indonesia Raya di lokasi proyek mubazir yang sudah dipenuhi semak-belukar ini, Selasa (17/10) pagi.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Proyek Mubazir Asrama Haji Embarkasi Sumbar ini, proyek dengan anggaran Rp 98 miliar sementara yang terserap hanya Rp 48 miliar ini, itu pun diperkirakan tidak sampai Rp 48 miliar. “Paling-paling bangunan proyek yang tiang-tiang praktisnya sudah banyak yang keropos ini menelan dana jauh lebih sedikit dari Rp 48 miliar,” kata salah seorang warga Sei Buluah yang mengaku bernama Ujang, Selasa (17/10) pagi, di lokasi proyek.




Yang menyedihkan sekali, besi-besi di seluruh tiang praktis bangunan ini dibiarkan telanjang berhujan dan berpanas atau tidak dibungkus dengan plastic agar tidak berkarat. Semua besi sudah berkarat tebal. Akibatnya, daya tahan besi tidak ada lagi. Jika Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf internasional senilai Rp 98 miliar ini dilanjutkan akan sangat berbahaya terhadap bangunan. Sebab, secara kasat mata besi-besi berkarat tebal itu tidak bisa dipakai lagi. “Yang dibangunan ini struktur, struktur bangunan itu harus kuat. Jika tidak kuat akan membahayakan pada bangunan, makanya besi-besi berkarat tebal itu sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujar Hasbi Tanjung yang tercatat sebagai orang number one di Lembaga Cegah kejahatan Indonesia (LCKI) Sumbar dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (18/10) siang.

Rahman, warga nagari Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anaiu Kayu Kapua, mengharapkan, Densus  Anti Korupsi Polri yang baru terbentuk dapat mengungkap kongkalingkong dalam pelaksanaan proyek asrama haji ini. “Proyek terlantar dan mubazir seperti ini menunjukan pada kita semua lemahnya pengawasan dari kemneterian Agama RI. Para pejabat berwenang yang ikut memproses proyek ini harus dimintai pertanggung jawabannya,” kata Rahman di lokasi proyek mubazir ini kepada Indonesia Raya, Selasa (18/10) pagi.

Sementara itu, Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengatakan, pertama harus mengacu kepada kontrak dan yang ke dua mengacu kepada temuan BPK. “Kalau seandainya di dalam kontrak anggaran yang tentukan, dan jangka penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka kontraktor bertanggung jawab secara keperdataan kepada pemberi proyek,” kata Rianda dalam sebuah pembicaraan dengan Indonesia Raya, Kamis ( 18/10) siang, di padang.

Dikatakan Rianda, pemberi proyek dalam hal ini harus bertangguing jawab atas asas pengeluaran uang Negara yang telah disesuaikan berdasarkan kontrak tersebut. Artinya, katanya lagi, BPK tentu melihat hal ini ada keanehan karena tidak selesainya proyek yang telah disepakati. Dalam hal ini BPK mempublikasikan atau memberitahukan kepada instansi terkait untuk mempertanggung jawabkan yang telah dianggarkan. “Harusnya aparat penegak hukum sudah bisa melihat kejanggalan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Yang dijadikan dasar sebagai penyelidikan awal adalah temuan BPK. Kemudian dari temuan BPK itu dihitung apakah anggaran yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” katanya.




Rianda menegaskan, Kabid yang membidangi Haji Kemenag Sumbar telah gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pertanyaannya sekarang, katanya lagi, apakah kegagalan itu karena kinerja atau ada penyimpangan di sini ? Disinilah  peran BPK  dan aparat penegak hukum. Seharusnya, katanya menambahkan, KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR tersebut tidak pantas mendapat tanggung jawab baru yang lebih besar, karena pekerjaan yang dilakukannya dianggap gagal. “Jadi sebelum dia diangkat jabatan baru seharusnya ada penilaian-penilaian termasuk pekerjaan yang telah dilakukannya,” ujar pengagum berat Bung Hatta ini.

Sayangnya, MANTAN KABID HAJI yang disebut-sebut bertanggung jawab dengan proyekj asrama haji  yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR SYAMSUIR, tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. “Bapak tidak ada,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi MANTAN KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR ini tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, rakyat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (The People Right To Know). (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Redaktur adalah orang yang betanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam kariernya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni yang membawahi bidang tertentu.