Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar, Miliaran Rupiah Terbuang ?

Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar, Miliaran Rupiah Terbuang ?

Atmosfir korupsi yang masih kuat dalam pembangunan Proyek Asrama Haji Embarkasi Sumbar membuat pemberantasan korupsi bak potret buram yang sulit diterawang. Yang diperlukan saat ini adalah tanggung jawab Kabid Haji yang kini menjabat sebagai PLT Kakanwil Kemenag Sumbar ?

Puing-puing Asrama Haji

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur begitu lama, namun harum aroma kongkalingkong dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Sumbar Tahun Anggaran 2015-2016 sebesar Rp 98 miliar menyebar ke mana-mana. Proyek di bawah Kabid Haji yang waktu itu Kabid-nya adalah PLT Kakanwil Kemenag Sumbar sekarang Syamsuir, realisasi tidak mencapai separoh dari perencanaan fisik yang telah ditetapkan. Buktinya, anggaran yang dialokasikan Rp 98 miliar hanya terserap 48 miliar atau kurang dari separo. Itu pun diduga kuat sudah banyak pula yang bocor.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anai-Kayu Kapua, lokasi Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf international seluas 10 Ha itu, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, proyek puluhan miliar itu terlihat sangat memperihatinkanm sekali. Tiang praktis sudah banyak yang keropos. Seluruh besi tiang praktis terlihat sudah berkarat berat, karena tidak ditutup dengan bungkusan plastic agar tidak berkarat. “Ini akan menjadi bangunan yang sia-sia alias mubazir. Semua besi sudah berkarat berat, jika ini diteruskan pembangunannya besi-besi berkarat itu tidak akan mempunyai daya tahan dan akan berdampak buruk pada bangunan. Puluhan miliar  uang Negara terbuang percuma, ini harus ada yang bertanggung jawab,” ketus Atino Ivana, salah seorang warga Sei Buluah,kepada Indonesia Raya di lokasi proyek mubazir yang sudah dipenuhi semak-belukar ini, Selasa (17/10) pagi.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Proyek Mubazir Asrama Haji Embarkasi Sumbar ini, proyek dengan anggaran Rp 98 miliar sementara yang terserap hanya Rp 48 miliar ini, itu pun diperkirakan tidak sampai Rp 48 miliar. “Paling-paling bangunan proyek yang tiang-tiang praktisnya sudah banyak yang keropos ini menelan dana jauh lebih sedikit dari Rp 48 miliar,” kata salah seorang warga Sei Buluah yang mengaku bernama Ujang, Selasa (17/10) pagi, di lokasi proyek.




Yang menyedihkan sekali, besi-besi di seluruh tiang praktis bangunan ini dibiarkan telanjang berhujan dan berpanas atau tidak dibungkus dengan plastic agar tidak berkarat. Semua besi sudah berkarat tebal. Akibatnya, daya tahan besi tidak ada lagi. Jika Proyek Pembangunan Asrama Haji dan Islamic Center bertaraf internasional senilai Rp 98 miliar ini dilanjutkan akan sangat berbahaya terhadap bangunan. Sebab, secara kasat mata besi-besi berkarat tebal itu tidak bisa dipakai lagi. “Yang dibangunan ini struktur, struktur bangunan itu harus kuat. Jika tidak kuat akan membahayakan pada bangunan, makanya besi-besi berkarat tebal itu sudah tidak bisa dipakai lagi,” ujar Hasbi Tanjung yang tercatat sebagai orang number one di Lembaga Cegah kejahatan Indonesia (LCKI) Sumbar dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (18/10) siang.

Rahman, warga nagari Sei Buluah Selatan, Kecamatan Batang Anaiu Kayu Kapua, mengharapkan, Densus  Anti Korupsi Polri yang baru terbentuk dapat mengungkap kongkalingkong dalam pelaksanaan proyek asrama haji ini. “Proyek terlantar dan mubazir seperti ini menunjukan pada kita semua lemahnya pengawasan dari kemneterian Agama RI. Para pejabat berwenang yang ikut memproses proyek ini harus dimintai pertanggung jawabannya,” kata Rahman di lokasi proyek mubazir ini kepada Indonesia Raya, Selasa (18/10) pagi.

Sementara itu, Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi yang juga tercatat sebagai Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengatakan, pertama harus mengacu kepada kontrak dan yang ke dua mengacu kepada temuan BPK. “Kalau seandainya di dalam kontrak anggaran yang tentukan, dan jangka penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan maka kontraktor bertanggung jawab secara keperdataan kepada pemberi proyek,” kata Rianda dalam sebuah pembicaraan dengan Indonesia Raya, Kamis ( 18/10) siang, di padang.

Dikatakan Rianda, pemberi proyek dalam hal ini harus bertangguing jawab atas asas pengeluaran uang Negara yang telah disesuaikan berdasarkan kontrak tersebut. Artinya, katanya lagi, BPK tentu melihat hal ini ada keanehan karena tidak selesainya proyek yang telah disepakati. Dalam hal ini BPK mempublikasikan atau memberitahukan kepada instansi terkait untuk mempertanggung jawabkan yang telah dianggarkan. “Harusnya aparat penegak hukum sudah bisa melihat kejanggalan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Yang dijadikan dasar sebagai penyelidikan awal adalah temuan BPK. Kemudian dari temuan BPK itu dihitung apakah anggaran yang telah dikeluarkan telah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” katanya.




Rianda menegaskan, Kabid yang membidangi Haji Kemenag Sumbar telah gagal untuk menjalankan tanggung jawabnya. Pertanyaannya sekarang, katanya lagi, apakah kegagalan itu karena kinerja atau ada penyimpangan di sini ? Disinilah  peran BPK  dan aparat penegak hukum. Seharusnya, katanya menambahkan, KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR tersebut tidak pantas mendapat tanggung jawab baru yang lebih besar, karena pekerjaan yang dilakukannya dianggap gagal. “Jadi sebelum dia diangkat jabatan baru seharusnya ada penilaian-penilaian termasuk pekerjaan yang telah dilakukannya,” ujar pengagum berat Bung Hatta ini.

Sayangnya, MANTAN KABID HAJI yang disebut-sebut bertanggung jawab dengan proyekj asrama haji  yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR SYAMSUIR, tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. “Bapak tidak ada,” kata salah seorang stafnya. Akibatnya, versi MANTAN KABID HAJI yang sekarang menjabat sebagai PLT KAKANWIL KEMENAG SUMBAR ini tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, rakyat kehilangan hak mereka untuk mengetahui (The People Right To Know). (Harianof)

Read more
Kadis Dukcapik Solok Usir Wartawan Padek dan Antara

Kadis Dukcapik Solok Usir Wartawan Padek dan Antara

 

Dua orang Wartawan Yang bertugas di Pemerintahan Kota Solok Oktri Tirta dari koran Padang Ekspres dan Tri Asmarni dari LKBN Antara saat ingin menggali informasi mengenai kesediaan balangko E-KTP Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kota Solok, Selasa (24/10) dilecehkan oleh Syaiful Rustam Kepala Dinas di Kantor itu.

P_20171025_101440

EkspresNews.com – Alkisah, maksud dari kedua awak media itu datang ke Kantor Disdukcapil Kota Solok guna mengonfirmasikan terkesediaan Balangko E-KTP Elektronik, namun sewaktu ingin masuk ke ruangan, terlebih dahulu telah melaporkan diri ke salah seorang staf di Dinas itu.

Staf mengizinkan untuk menemui Sekretaris, namun setelah menemui Sekretaris Dinas itu, dia menyuruh langsung saja kepada Bapak Kepala Dinas.

Setelah dua orang media yang bertugas di Kota Solok itu Oktri dan Tri Asmarni mengetuk pintu Ruang Kepala Dinas, dengan mengucapkan salam. Syaiful Rustam Kepala Dinas itu langsung menolak. “Kamu tidak sopan masuk ruangan saya. Ada apa, Maaf pak saya dari Koran Padang Ekspres kata Oktria Tirta, dan teman saya dari Antara,” jelas kedua wartawan itu sembari memperkenalkan diri.




Mirisnya, sang Kepala Dinasdukcapil Syaiful Rustam berujar media-media apo koo. Tanpa menghiraukan apa maksud dari kedua orang media itu. “Kepala Dinas langsung memanggil Sekretarisnya, kemudian Sekretaris langsung menutup pintu ruangan Kepala Dinas itu,” ujar Oktria Tirta didampingi Tri Asmarni kepada Media ini Selasa, (24/10) di Pers Room Wartawan di Balaikota Solok.

Okria Tirta menuturkan, dirinya bersama Tri Asmarni, merasa dilecehkan oleh bapak Syaiful Rustam Kepala Disdukcapil Kota Solok. “Padahal maksud kedatangan kami bukan untuk minta uang, akan tetapi untuk konfirmasi mengenai ketersediaan blangko E-KTP elektronik. Karena di daerah lain blangko itu banyak yang kurang,” terangnya.

“Atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas itu kami merasa kecewa dan dilecehkan. Pada hal di Dinas itu tertulis moto “memberi pelayanan yang baik dari yang baik. Dan Kota Solok terkenal dengan Perda Etikanya,” ujar Oktria di dampingi Tri.

Teramat sangat disayangkan, kalau perlakuan Kepala Dinasdukcapil Kota Solok dibiarkan seperti ini, akan berdampak buruk terhadap kemajuan Kota Solok yang diagung-agungkan sebagai Kota yang punya perda etika dan kota Serambi Medinah.

Depi Syamputra yang akrab dipanggil Depi Abenk Kepala Bagian Humas Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas) saat dimintai keterangan mengatakan selaku Bagian Humas di F-Kuwas yang juga sebagai salah seorang awak media yang bertugas di Wilayah Kota Solok, sangat mengecam atas kejadian itu.

“Masa Seorang Kepala Dinas bersikap dengan prilaku seperti itu, padahal dia juga Mantan dari Kabag Humas di Kota Solok, semasa Walikota Irzal Ilyas dulu yang juga berbaur dengan Wartawan,” tutur Depi Abenk dengan nada meninggi. “Itu namanya kurang ajar dan tak bataratik. Sebaiknya kepala Dinas itu memperlihatkan contoh yang baik, dan sifat tegur, sapa dan tawa,” terang Abenk.

“Maka atas perlakuaan kepala dinas itu, saya tidak senang kalau anggota saya Wartawan Solok diperlakukan seperti itu apa lagi kedua orang itu juga Anggota Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas),” papar Abenk.

Dia mengatakan, sebaiknya sang Kepala Dinas kalau tak mau di wawancarai, tolong mengeluarkan bahasa yang sopan dan bersahabat. Jangan main sebut media apo ini itu. Depi Abenk berharap, perilaku kepala Dinasdukcapil itu diselesaikan dengan dua orang wartawan yang bersangkutan, dengan secara baik-baik.

“Karna ini adalah melecehkan profesi Wartawan. Kalau dibiarkan, berhubung kedua orang itu adalah anggota F-Kuwas. Kami dari F-Kuwas akan membawa masalah itu ke Dewan Pers,” terangnya.




Menyikapi permasalahan itu, Wakil Walikota Solok Reinier saat dimintai keterangannya Rabu (25/10) di Posko Wartawan menyesalkan perilaku Syaiful Rustam Kepala Disdukcapil Kota Solok yang dilakukan terhadap wartawan itu tidak profesional.

“Apalagi dia adalah juga mantan dari Kabag Humas Kota Solok. Untuk itu sebagai Wakil Walikota kita akan panggil Kepala Dinas tersebut untuk klarifikasi terkait masalah itu dan kalau benar kita akan beri tindakan tegas,” kata Reinier.

Disesalkan Reinier, kalau memang begitu kata-kata yang dilontarkan Kadisdukcapil Kota Solok kepada wartawan, saat ingin menggali informasi, sangat disayangkan sekali tindakan itu. Karena bagaimanapun, kata Reinier seorang kepala dinas harus memberikan pelayanan yang baik tanpa pandang bulu.

Untuk itu kata Reinier, saya minta kepada rekan-rekan media, terutama Anggota Forum Komunitas Wartawan Solok (F-Kuwas) yang merupakan tempat bernaungnya Wartawan Solok agar menahan diri sambil kita mencarikan jalan keluarnya yang terbaik. (Roni)

Read more