Polres Solok Kota Dony Setiawan : Ekspos Pengungkapan 4 Kasus Menonjol

Polres Solok Kota Dony Setiawan : Ekspos Pengungkapan 4 Kasus Menonjol

IMG-20171023-WA0022

EkspresNews.com – Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota menggelar Press Release terkait pengungkapan empat kasus menonjol yang terjadi dijajaran Wilayah Hukum di Mapolres Solok Kota, sejak beberapa bulan ini. Acara tersebut dilaksanakan, Sabtu (21/10).

Keempat kasus yang diekspos Polres Solok Kota tersebut adalah, kasus jambret handphone di atas motor, perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi). Pencurian dengan pemberatan (curat) dan penyelundupan narkoba ke Lapas Kelas II.B Laing Solok oleh warga yang tinggal di samping Lapas.




Press Release tersebut dilakukan langsung Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, didampingi Wakapolres Kompol Sumintak, Kabag Ops Kompol Bresman Simanjuntak, dan Kasat Narkoba AKP Dodi Apendi. Turut dihadirkan delapan tersangka, beserta barang bukti, seperti satu senpi rakitan mirip revolver, senpi import jenis FN buatan Jerman, satu paket ganja, dan BB lainnya.

Dalam momentum acara itu. Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan memaparkan, untuk kasus jambret, personel Reserse Polres Solok Kota menangkap pelaku berinisial YS di Deli Serdang, Sumut. Pelaku dalam aksinya menggunakan modus mengambil handphone saat masih berkendara diatas motor. Sementara untuk kasus perampokan bersenjata api.

Lebih lanjut disampaikan Dony Setiawan, dua pelaku berinisial HM dan HS dilakukan di wilayah Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Modus yang dilakukan kedua pelaku terbilang berani. Yakni dengan cara mengetuk pintu calon korban dengan alasan akan meminjam uang.

“Modusnya dengan langsung mendatangi rumah calon korban, dengan alasan meminjam uang. Begitu pintu dibuka oleh yang punya rumah, pelaku langsung menembak korban. Dalam kasus tersebut, untung korban memiliki pintu ganda. Sehingga, saat korban ditembak, kedua pelaku tidak bisa masuk, karena ada pintu kedua berupa teralis besi,” jelas Dony.

Disampaikan dia, kedua pelaku diduga terkait jaringan Lampung, karena salah seorang di antaranya berasal dari Lampung dan tercatat berdomisili di Nagari Cupak, Kabupaten Solok. Pelaku adalah warga Nagari Cupak kabupaten Solok. Dalam aksinya pada dinihari tersebut, kedua pelaku menggunakan senpi jenis FN kaliber 99 buatan Jerman dan satu senpi rakitan mirip revolver, serta satu senjata tajam jenis pisau.

Sedangkan kasus menonjol yang ketiga adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat), dengan speaialis handphone dan sepeda motor. Mereka melakukan aksi di Perumahan Villa Damar Blok H-3 Transad, Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok. “Awalnya, petugas melakukan penangkapan terhadap dua pelaku berinisial RH dan AS. Hasil dari interogasi keduanya, petugas kemudian menangkap dua pelaku lainnya, yang juga merupakan teman dua Pelaku,” paparnya.

Di ungkapkan Dony, penangkapan RH dan AS dibekuk personel Satreskrim dalam pengejaran di daerah Muara Labuh, Solok Selatan. Dua pelaku lainnya, OT dan ASP, dibekuk dari pengembangan. Keduanya ditangkap di rumahnya, di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Kita berterima kasih pada Polsek Lubeg yang ikut membantu Penangkapan.

Sementara Kata Dony, kasus keempat yang berhasil diungkap personel Polres Solok Kota adalah penyeludupan narkoba jenis ganja ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Laing Solok. Pelaku yang berinisial DF merupakan warga Kampung Jawa, Kota Solok. DF tinggal di dekat Lapas Kelas II.B Laing Solok.




“Dalam aksinya, DF melemparkan satu paket ganja ukuran sedang dari balik pagar Lapas. Namun, paket yang dibungkus kantong kresek berwarna hitam dan dilakban tersebut, justru menyangkut di kawat berduri pagar Lapas,” tutur Dony.

Dijelaskan dia, adapun paket ganja yang tersangkut itu diketahui oleh salah seorang petugas Lapas. Setelah dilaporkan ke Polres Solok Kota, petugas Satres Narkoba langsung melakukan pengembangan. Akhirnya bisa menangkap tersangka saat masih berkendara di jalan sekitar Lapas. Saat digeledah, petugas menemukan ranting ganja di dalam jok motor tersangka. Saat interogasi, tersangka mengakui barang haram itu adalah miliknya, dan ranting ganja yang tertinggal di jok motor, merupakan sisa dari paket yang tersangkut di kawat berduri pagar Lapas.

” dengan digap petugas Lapas mengejar tersangka. Dan kemudian ketiga petugas lapas yang ikut membantu pengungkapan kasus itu. Atas kinerja yang sangat baik, ketganya mendapatkan penghargaan dari Polres Solok Kota, Sabtu (21/10), dalam acara upacara resmi di Halaman Mapolres Solok Kota. (Roni)

Read more
Polemik Putusan Musda Lanjutan HIPMI Sumbar 2017-2020 ?

Polemik Putusan Musda Lanjutan HIPMI Sumbar 2017-2020 ?

EkspresNews.com – Pasca deadlock Musyawarah Daerah (Musda) XII 2017 BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar, kembali dilanjutkan di Hotel Pesona Alam Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Minggu 22 Oktober 2017. Dalam sidang tersebut, calon Ketua Iqra Chissa terpilih sebagai ketua umum BPD HIPMI Sumbar periode 2017-2020.

Iqra meraih 29 suara dari perwakilan BPC Hipmi se Sumatera Barat, dan total perwakilan yang hadir dalam kegiatan itu bejumlah 10 dari 18 Kabupaten dan Kota se Sumbar. Namun menariknya, calon ketua yang menjadi lawan Iqra dalam pemilihan tidak hadir dalam sidang, Fadly Amran. “Saya baru menerima undangan tapi saya tidak bisa sebut ini undangan karena dikirim melalui pesan WA, pada hari Jumat, kita sama-sama tahu bahwa Sangir itu sangat jauh,” ungkap Fadly Amran, Senin (23/10/2017).




Dalam catatan redaksi, ketua umum sebelumnya, Zigo Rolanda sudah demisioner pada waktu penetapan Iqra sebagai ketua. Mengingat didalam AD/ART jabatan Zigo sudah habis. Sehingga, salah seorang anggota Dewan Pembina HIPMI Sumbar Aljufri Mj yang diberitakan oleh indonesia1.news menyebutkan Zigo telah blunder.

Ia menilai terjadi pemaksaan kehendak pribadi dalam hal ini. Aljufri menyebut sikapnya menanggapi kejadian ini sebagai senior dan dewan pembina HIPMI Sumbar. “Saya bicara sebagai senior dan salah seorang dewan Pembina Hipmi Sumbar,” sebutnya tegas.

Ketua Tim calon ketua umum BPD HIPMI Sumbar Fadly Amran, Adi Surya inkontitusional. Mereka menilai, apapun hasil dari Musda yang digelar di Kabupaten Solok Selatan itu tidaklah sah,”kita tidak bisa terima hasil Musda lanjutan itu. Itu inkostitusional, tidak sah dan tidak sesuai aturan, maka tidak bisa diterima,” ujar Adi Surya melalui tim siaran perss dari kubu Fadly Amran, Minggu 22 Oktober 2017.

Dia memastikan, kalau semua hasil yang ada didalam musda tersebut ditolak oleh kubunya. Karena, banyak kejanggalan dari pelaksanaan musda lanjutan HIPMI di Solok Selatan tersebut. “Beberapa kejanggalan kita temukan. Mulai dari surat undangan tentang lanjutan musda HIPMI Sumbar yang baru mereka kirim oleh yang mengatasnamakan pimpinan sidang pada hari Jumat Siang dengan mengalihkan tempat musda ke Solok Selatan, yang sangat sulit di jangkau oleh rekan-rekan BPC se Sumatera Barat,” katanya.

“Kami juga menyesalkan bahwa faktanya saudara Fadly Amran sebagai Calon Ketua Umum tidak pernah diikut sertakan dalam rapat penentuan atau pemindahan tempat Musda lanjutan itu,” sambung Adi. Lalu soal undangan yang dibuat, kubu Fadly sepakat untuk mengkritisi pihak-pihak terkait yang menandatangani undangan, karena sesuai pemahaman tim Fadly Amran setelah demisionernya BPD Hipmi Sumbar maka segenap wewenang pengurus dan keorganisasiannya juga sudah berakhir.

“Kami dari tim Fadly Amran tetap berkomitmen untuk menghadiri Musda ini dan menyampaikan aspirasi di forum tersebut walaupun banyak dari peserta berhalangan hadir dikarenakan informasi undangan yang sangat medadak,”lanjut Adi. Kondisi diperjalanan yang tdak bisa ditebak karena banyaknya titik jalan ke Solok Selatan sedang diperbaiki sehingga membuat waktu tempuh ke lokasi acara menjadi bertambah.

“Biasanya ditempuh dengan waktu lebih kurang lima jam. Sebelumnya kami rencanakan untuk sampai di lokasi pada jam 12, akhirnya molor menjadi jam 14.30, namun sepanjang perjalanan kami tetap mencoba berkoordinasi dengan koordinator PIC BPP HIPMI Saudara Saefudin bahwa kami masih dalam perjalanan menuju lokasi dan berharap PIC bisa memberikan kelonggaran dan keadilan demi menciptakan Musda yang lebih berkualitas,”ujar Adi.

Tapi ternyata apa, hanya berdiam diri. Ketika kami menghubungi saudara Saefudin, beliau mengaku masih berada dikamar dan tidak memantau proses jalannya sidang.Jam 14.30 akhirnya kami sampai dan ternyata tapi sudah berakhir. “Sehingga akhirnya kami hanya bisa melakukan penyerahan surat penolakan dari beberapa BPC, karena kami merasa dicurangi oleh Musda lanjutan itu,” ujarnya.




Di lokasi tim Fadly meminta Saefudin selaku PIC dari BPP HIPMI untuk dapat memberikan keterangan, namun handphone tidak aktif. “Kami meminta kepada orang-orang yang mengatasnamakan panitia untuk bisa berkomunikasi, namun setelah menunggu 15 menit tetap tidak ada komunikasi, sehingga akhirnya kami pergi meninggalkan lokasi,”ujar Adi. Jadi kata Adi, Musda lanjutan Hipmi yang diselenggarakam di Solok Selatan tidak konsitusional.“Musda lanjutan Hupmi di Solok Selatan jauh dari azaz keadilan dan tidak sesuai dengan AD/ART HIPMI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Demisioner Hipmi Sumbar Zigo Rolanda membantah Musda Hipmi lanjutan di Solok Selatan inkonstitusionil sebagaimana dituduhkan kubu Fadly Amran. “Biasalah kalau tidak berhasil dinilai sesuatu yang legal salah semua,” ujar Zigo, Minggu 22 Oktober 2017 malam.

Menurut Zigo tidak ada aturan AD/ART dan Pedoman Organisasi (PO) Hipmi yang dilabrak oleh Musda lanjutan Hipmi Sumbar di Solok Selatan.“Tidaklah, Musda konstitusionil sekali dihadiri Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi jika tidak konstitusionil mana mau BPP hadir ke Musda lanjutan,”ujar Zigo. (tim)

Read more
Pengawasan Dana Desa Diperketat, Solok MoU Terkait Pengawasan

Pengawasan Dana Desa Diperketat, Solok MoU Terkait Pengawasan

EkspresNews.com – Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.(Jumat, 20 Oktober 2017).

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Ruang Puldasis Gedung Utama Mabes Polri. Ruang lingkup nota kesepahaman yaitu , Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa.
Kok. Penguatan dan pengawasannya. Fasilitasi bantuan pengamanan dalam hal pengelolaan dana desa.

Fasilitas penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa. MoU ini berlaku selama 2 tahun ke depan, sejak ditandatangani ketiga pihak. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya. Usai penandatanganan MoU, dilakukan vicon dengan 33 kapolda.




Menyikapi hal tersebut, Kapolres Solok Kota Akbp Dony Setiawan. Sik, MH, langsung menindaklanjuti dengan menghubungi Bupati Solok, utk mempersiapkan penandatanganan MoU antara Pemkab Solok dengan Polres Solok Kota terhadap pencegahan, pengawasan dan penanganan Dana Desa di tingkat Kab/Kota, dan disepakati penandatangan MoU tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017
Pukul 11.30 wib, di Halaman Polres Solok Kota.

Menurut Kapolres Solok Kota Akbp Dony Setiawan Penandatanganan MoU dilatarbelakangi beberapa hal sbb, Sebagai bentuk respon unsur terkait yg ada didaerah terhadap perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Permasalahan terhadap pengelolaan Dana Desa pada masing – masing Nagari di daerah cukup beragam bahkan ada yg sudah melaporkan ke Aparat penegak hukum.

Kemudian lanjut Dony, Perlu sinergitas pemberdayaan unsur yang ada di Nagari termasuk peranan Bhabinkamtibmas untuk ikut melakukan upaya mengawal pembangunan nasional. Sebagai upaya pencegahan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kemudian disampaikan dia, Sosialisasi dan kerja sama antara Pemkab Solok dengan Polres Solok Kota dalam mencegah, mengawasi dan menangani pengelolaan dana Desa pada masing – masing Nagari. “Adapun, ruang lingkup MoU yang akan dicapai adalah pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan pengelolaan dana desa,” papar Kapaolres Solok Kota.

Diungkapkan Dony, adapun Fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, dan fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa. Termasuk pertukaran data dan informasi dana desa serta pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemda, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Lebih rinci disampaikan dia, Acara penandatanganan MoU dipimpin oleh Kapolres Solok Kota Akbp Dony Setiawan. Sik. MH, dan dihadiri oleh Bupati Solok diwakili Wakil bupati Solok Yulfadri Nurdin. SH, Reinier Wakil Walikota Solok. Camat X Koto Diatas, Camat Junjung Sirih, Camat X Koto Di bawah Singkarak, Camat IX Koto Sungai Lasi dan Camat Bukit Sundi.

Para Walinagari ( sebanyak 33 Walinagari), Badan Musyawarah Desa ( 33 Ketua Bamus dari masing – masibg Nagari). Kapolsek Jajaran Polres Solok Kota dan Para Bhabinkamtibmas. Personil Polres Solok Kota. Adapun susunan acara pada saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di Wilayah hukum Polres Solok Kota.




Kapolres Solok Kota Dony Setiawan menegaskan, peran Polres dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan masalah dana nagari. Kita harapkan agar berperan dengan baik, agar penggunaan dana desa tidak bermasalah.

Sedangkan Wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin mengatakan. Kita dari Pemerintah Kabupaten Soloksangat memberikan apresiasi dari Bupati atas inisiatif pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan sistem pengawasan dalam kelola dana nagari.

“Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di Wilayah hukum Polres Solok Kota. Adalah suatu yang sangat baik dan MoU ini harus di jalankan dan menjadi pedoman penting bagi seluruh Walinagari dan alarat nagari,”harap Yulfadri Nurdin.

Wabup mengatakan, sekarang sudah dibacakan PlIkrar oleh 4 orang Perwakilan Wali Nagari diikuti oleh seluruh Wali Nagari yang hadir untuk mengelola anggaran nagari secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Solok juga memberikan Penghargaan dari Bupati Solok kepada 4 orang Wali Nagari yang dinilai terbaik dalam pengelolaan dana Nagari. Penghargaan diberikan kepada, Wali Nagari Indudur Kec. IX Koto Sungai Lasi, Wali Nagari Taruang-Taruang Kec. IX Koto Sungai Lasi. Wali Nagari Sumani Kec. X Koto Di Bawah. Wali Nagari Singkarak Kec. X Koto Di Bawah. “Dengan kategori penilaiannya adalah pengelolaan yang memenuhi prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin, efektif serta efisien,”jelas Yulfadri Nurdin. (Roni)

Read more