BARAK Akan Laporkan BPJN III ke Inspektorat

0

NGO Anti Korupsi yang bermarkas di Lampung, dan pernah menggegerkan Sumbar, kini berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkulu sekaitan dengan adanya indikasi permainan di Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang salah satu jenis penanganannya Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter. Satker, PPK, Kepala BPJN, Panitia Lelang, dan Kontraktor pelaksana dituding bermain ?

EkspresNews.com – TAK tanggung-tanggung, NGO Anti Korupsi “BARAK” yang bermarkas di Lampung dan pernah menggegerkan negeri yang berfilosofi hidup Adat Basandi Sa’ra-Sara Basandi Kitabullah di blantika nasional dalam dugaan skandal “korupsi” penanganan longsor Lembah Anai beberapa tahun silam, kini muncul kembali. NGO Anti Korupsi di sektor pembangunan infrastruktur yang dikomandoi Zainuddin berencana akan melaporkan BPJN III Sumbar-Bengkului ke Inspektorat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam dugaan adanya permainan di beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, khusus paket yang ditangani PPK 1.4 ISMAN.




Tampaknya, rencana NGO Anti Korupsi “ BARAK” akan melaporkan beberapa paket pekerjaan di PJN Wilayah I Provinsi Sumatera Barat ke Inspektorat mendulang apresiasi dari berbagai kalangan di daerah ini. Apalagi, di dua paket yang agak misteri yaitu Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut, yang mana salah satu jenis penanganannya adalah pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 643,4 meter.

Berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut, memang ditemui banyak kejanggalan. Betapa tidak, Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut yang tanggal kontraknya 27 Maret 2017, dan dikerjakan oleh CV PUTRA BUNDA tidak terlihat tanda-tanda adanya pekerjaan. Padahal, pada laporan triwulan I pada 15 Mei 2017 rencana fisik yang ditetapkan 7,18 % sementara realisasi hanya 5,11 %, dengan deviasi 2,07 %. Jenis penanganan yang ditangani Pemeliharaan Rutin Kondisi sepanjang 18,10 Km, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 13,46 Km, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 643,4 meter.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar jembatan, tampaknya dari titik zero Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut sampai ke Muara Kiawai tidak ada perbaikan jembatan. “Kami tidak melihat adanya perbaikan jembatan, ini masih kerja PT Jakon tahun 2016 kemaren,” ujar salah seorang warga Pasbar yang mengaku bernama Arif kepada Indonesia Raya dalam sebuah perbincangan, Senin (18/9) siang, di sebuah warung jus, di Simpang Empat.

Padahal, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempersempit ruang gerak praktek manipulasi proyek di paket pemeliharaan jembatan maka cat jembatan  pada tahun 2017 ini dari warna hitam kuning diganti menjadi Pink, Putih, dan Hitam. Jadi tidak bisa dilaporkan jembatan yang belum dikerjakan dikatakan sudah dikerjakan. “Instruksi Kementerian PUPR merobah warna jembatan tahun 2017 ini bertujuan supaya jelas mana saja jembatan yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan,” ujar Budiman kepada Indonesia Raya, Selasa (19/9) siang, di DPRD Sumbar. Lagi pula, kata pemerhati paket-paket pemeliharaan yang berpotensi besar merugikan keuangan Negara ini, kalau warna jembatan 2017 ini masih hitam kuning tidak jelas mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan.

Masih berdasarkan pengamatan Indonesia Raya di Ruas Padang Sawah-Batas Sumut, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat- Batas Sumut yang baru saja di PHO 11 September 2017 kemaren, tidak terlihat adanya tanda-tanda pekerjaan. Ironisnya lagi, pekerjaan itu juga pemeliharaan jembatan. Pada Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut saja menelan anggaran Rp 2 miliar lebih. Artinya, satu item dua anggaran.




Pemerhati Pembangunan Infrastruktur Sektor Pemeliharaan, Ristapawa Indra PhD, melihat, adanya indikasi permainan dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-batas Sumut ini. Karena itu, kata Ristapawa Indra PhD, kita minta aparat penegak hukum dalam hal ini-Kepolisian atau Kejaksaan-untuk memainkan fungsi intelijenya guna melakukan penyelidikan tentang item-item pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut ini. “Pekerjaan pemeliharaan ini sama dengan sepotong kain yang robek. Jika robeknya itu dikerjakan asal jadi, maka kerusakan lain akan terjadi kembali pada pinggiran jahitan itu. Kegiatan ini juga terindikasi over lap dengan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut. Artinya, ada dua kegiatan dengan objek dan lokasi yang sama,” ujar Alumnus Doktor Universitas kebangsaan Malaysia (UKM) ini dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis pekan lalu.

Mantan Aktivis 98 yang juga tercatat sebagai Mantan Ketua Komisi A-DPRD Sumbar, Zulkifli Jailani, mengatakan, jika warna cat jembatan tidak berobah berarti tidak ada yang dikerjakan. “ kalau warna jembatan tidak ada perobahan dari hitam kuning menjadi putih, pink, dan hitam berarti tidak ada pekerjaan rutin yang dibuat,” kata Mantan pendiri dan Ketua Partai Gerindra Sumbar periode pertama ini dalam pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Selasa (19/9) pagi. Lagi pula, katanya lagi, melihat apa yang dikerjakan di Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut jelas progress minus, atau realisasi tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. “Saya melihat jika kontraktor atau PU berdalih masih punya waktu karena PHO 30 Desember, tidak akan siap pada tanggal tersebut,” ketus Pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini.




Koordinator Lapangan (KORLAP) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Swah-Batas Sumut, DEFI, ketika dikonfirmasi Indonesia Raya di lokasi mengatakan bahwa yang berhak memberikan keterangan itu adalah PPK. “Saya tidak berhak memberikan keterangan, tetapi yang berhak adalah PPK,” ujar DEF menjawab konfirmasi tabloid ini, Senin (18/9) siang, di lokasi proyek.

Sementara itu, PPK Paket Pekerjaan Pemeliharaan berkala Jembatan Ruas Padang Sawah-Simpang Empat-Batas Sumut dan Paket Pekerjaan Preservasi Rutin Jalan Padang Sawah-Batas Sumut meminta kalau ada informasi dikomunikasikan dengan PPK, atau Satker. “Saya sampaikan ke Satker untuk membuka komunikasi dengan kawan-kawan wartawan. Saya sendiri dengan kawan-kawan wartawan sangat dekat, saya sangat terbuka pada kawan-kawan wartawan,” ujar Sang-PPK ISMAN saat dikonfimasi Indonesia Raya, Kamis (28/9) siang, di Kantin BPJN III Sumbar-Bengkulu. (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Redaktur adalah orang yang betanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam kariernya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni yang membawahi bidang tertentu.