Siberut Kembali Terancam Izin HTI Seluas 20.030 Ha

Siberut Kembali Terancam Izin HTI Seluas 20.030 Ha

EkspresNews.com – Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali terancam, secara tiba-tiba PT. Biomass Andalan Energi (BAE) menyelesaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) terkait dengan pengurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI). Akan dilakukan proses penilaian ANDAL pada Rabu, 13 September 2017 oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungkan Daerah (Bapedalda) Provinsi Sumatera Barat.

Dalam siaran pers Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang diterima EkspresNews, menuliskan, padahal sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah membatalkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI PT. BAE di Mentawai melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, tertanggal 2 September 2016. Pembatalan ini dikarenakan PT. BAE tidak mampu menyusun dan menyelesaikan dokumen ANDAL atau UKL dan UPL serta izin lingkungan sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni 150 hari kalender setelah terbaitnya RATTUSIP atau tertanggal 8 Juni 2016.




Ternyata, pada 2 Mei 2017 BKPM Provinsi Sumatera Barat kembali mengeluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI a.n PT BAE di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas ± 20.030 Hektar. Surat ini dikeluarkan berdasarkan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan PT. BAE.

Tolak HTI di Siberut

Sejak sebulan terakhir (pertengahan Agustus 2017 hingga pertengahan September 2017), sejumlah kawasan di Pulau Siberut direndam banjir, diantaranya Desa Malancan, Desa Monganpoula di Siberut Utara, dan sepanjang aliran sungai Silakoinan di Siberut Selatan. Banjir yang terjadi di Siberut terjadi setiap tahun, di setiap musim hujan.

Kerentanan Pulau Siberut terhadap banjir semestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan izin-izin eksploitasi termasuk untuk HTI. Apalagi Daerah-daerah yang dimohonkan oleh PT. Biomass Andalan Energi merupakan daerah aliran sungai dengan kategori rawan banjir, terutama sejak menjadi konsesi HPH PT. Koperasi Andalas Madani (KAM) pada 2001.

Pada tahun 2013 terjadi banjir besar yang merendam empat kecamatan, dimana sungai-sungai yang meluap merupakan sungai yang daerah hulu dan daerah tangkapan airnya telah mengalami eksploitasi logging pada kurun waktu yang belum terlalu lama. Daerah hulu sungai Siberut yang menyebabkan banjir di Rogdok, Salappak, Tinambu, Magosi, Muntei dan Maileppet merupakan bekas konsesi PT. CPPS. Pada daerah hulu dan daerah tangkapan air sungai Sikabaluan yang menyebabkan banjir di Bojakan, Sotboyak, Mongan Poula dan Sikabaluan merupakan daerah-daerah bekas konsesi HPH Koperasi Andalas Madani. Sungai Taileleu yang membanjiri Pei-Pei di Siberut Barat Daya daerah tangkapan airnya pernah menjadi konsesi IPK KSU KOSTAM, KSU KOSUM.




Sungai yang menggenangi dusun Simoilaklak dan Sirisurak di Desa Saibi, daerah tangkapan airnya merupakan bagian wilayah konsesi HPH KAM. Di daerah  Sigapokna pernah beroperasi KSU Purimanuajat dengan konsesi 700 ha. Di daerah malancan yang salah satu dusunnya juga mengalami banjir, ada bekas konsesi IPK KUD Sikabaluan dan IPK KSU Mitra Sakato dengan luas konsesi IPK 1.200 ha, juga ada konsesi IUPHHK PT. Salaki Summa Sejahtera yang sampai saat ini masih aktif beroperasi.

Selain itu, masyarakat Siberut merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki klaim hak yang sah berdasarkan sejarah hak asal-usul. Pemberian persetujuan izin ini akan memicu kembali ketegangan antar klaim negara dengan klaim adat atas wilayah yang sama yang juga akan berkembang menjadi konflik sosial.

Sebelumnya, tahun lalu gerakan penolakan HTI mulai bergulir. Penolakan ini datang dari berbagai elemen mulai dari masyarakat, aktivis lingkungan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri. Semua penolakan tersebut seirama menyatakan bahwa keberadaan HTI di Mentawai akan berakibat buruk, mulai dari peningkatan debit aliran permukaan, peningkatan erosi tanah, peningkatan laju sedimentasi, penurunan kualitas air, penurunan keanekaragaman jenis tumbuhan, penurunan jenis satwa liar, peningkatan gangguan terhadap biota air, serta menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat.

Penerbitan Surat Persetujuan Prinsip IUPHHK-HTI kepada PT BAE oleh BKPM Sumbar tanggal 2 Mei 2017 telah mengabaikan otoritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pihak yang mengetahui persoalan kabupaten. Hal ini dikarenakan, pada 24 Oktober 2016 Bupati Mentawai mengeluarkan Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2016 untuk mengamankan Mentawai dari izin eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar seperti kelapa sawit.

Bupati menginstruksi jajarannya seperti Bappeda untuk tidak menerbitkan rekomendasi kesesuaian RTRW Daerah dengan rencana peruntukan permohonan izin pengelolaan hutan berskala besar serta tidak memberikan pertimbangan teknis tentang informasi tata ruang wilayah daerah atas areal yang dimohonkan untuk izin pengelolaan hutan berskala besar. Selanjutnya, menginstruksi Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak menerbitkan persetujuan pengkajian analisis dampak lingkungan bagi permohonan izin perkebunan dan usaha pengelolaan hasil hutan berskala besar.

Disamping itu, Bupati juga menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan moratorium izin-izin usaha kehutanan di areal hutan produksi Kepulauan Mentawai. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Mentawai tersebut dilakukan untuk menahan laju eksploitasi sumber daya alam Mentawai. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai kecolongan dengan keluarnya persetujuan prinsip IUPHHK-HTI PT. BAE.




Di sisi lain, lokasi izin prinsip IUPHHK-HTI sudah masuk ke dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang diperuntukan bagi masyarakat menggunakan skema perhutanan sosial terutama hutan adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Untuk memperkuat hal ini, pemerintahan daerah Mentawai sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Mentawai. Sehingga, keberadaan IUPHHK-HTI akan menjadi ancaman besar terhadap upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu, tidak ada satupun alasan untuk melanjutkan pembahasan dan penilaian ANDAL IUPHHK-HTI, jika hal ini tetap dilakukan maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkontribusi terhadap penghancuran alam Mentawai, dan pemusnahan kearifan lokal masyarakat hukum adat Mentawai. (Relis)

Read more
DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

DPD Projo Sumbar Tak Setuju KPK Dilemahkan

EkspresNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Sumatera Barat menentang keras upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, upaya pelemahan tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi.

DPD Projo SumbarHal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Projo Sumbar, Mhd Husni Nahar kepada EkspresNews, Senin (11/9/2017) di Kantor Projo Sumbar. “Sangat tidak dibenarkan, pasalnya tidak sesuai dengan program pemerintah Pak Jokowi. Sangat memalukan sekali jika pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi terjadi di era Jokowi,” ujarnya.

Menurutnya, jika DPR RI melalui Pansus Hak Angket meminta KPK dibekukan dan dibubarkan, merupakan pengkhianatan terhadap bangsa ini sendiri. “Seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan apalagi sampai dibekukan. Akan jadi apa negeri ini jikalau lembaga yang konsern dengan pemberantasan korupsi dibekukan di negeri yang sangat tinggi tingkat korupsinya,” tegas Husni.




Lebih lanjut, saat Rakernas Projo ke III pada 4-5 September 2017 di Jakarta. Rakernas itu dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Projo. Dalam rakernas tersebut, Presiden menginstruksikan kepada semua Relawan Projo di seluruh Indonesia untuk mengawal program-program prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang lebih dikenal dengan Nawacita. “Sepantasnya seluruh elemen negara ini mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan mengawal program-program kerja pemerintahan agar berjalan baik serta sesuai dengan yang direncanakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Mhd Husni Nahar, jika KPK dilemahkan nantinya, dirinya meyakini bahwa Projo akan siap memperkuat KPK demi terciptanya negeri yang bebas dari korupsi. “Saya kira, Projo siap untuk membantu KPK, memperkuat KPK, Projo itu dari Sabang hingga Merauke, personil Projo juga tidak sedikit, kami siap memperkuat KPK,” ujarnya. (Ardi)

Read more
Gubernur Irwan Prayitno : Peringatan HPN 2018 Momen Harga Diri Membangun Sumbar

Gubernur Irwan Prayitno : Peringatan HPN 2018 Momen Harga Diri Membangun Sumbar

EkspresNews.com – Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat mengucapkan terima kasih terhadap pak Margiona Ketua PWI Pusat yang telah menunjuk Sumbar sebagai tuan rumah Hari Per Nasional tahun 2018, ini juga tidak terlepas dari dukungan dan semangan  kawan-kawan wartawan Sumatera Barat yang juga bersemangat. Bagi Sumatera Barat Tuan Rumah HPN 2018 merupakan momen harga diri untuk membangun daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc Dt. Rajo Bandaro Basa pada saat acara Lounching HPN 2018 di Jakarta, Minggu malam (10/9/2017). Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Sumbar, Wakil Gubernur Drs. H. Nasrul Abit Dt. Malintang Panai, Kementrian Kominkasi dan Informatika RI, Sesmen Kementerian Pariwisata RI, Drs. H. Ukus Kuswara. MM, Ketua PWI Pusat Margiono selaku Ketua Penanggungjawab HPN 2018, Tokoh-tokoh Masyarakat Sumatera Barat, Tokoh Pers Nasional, beberapa kepala SOPD dilingkung Pemprov, utusan Bupati/Walikota se Sumatera Barat.




Lebih jauh gubernur Irwan Prayitno menyebutkan, penyelenggaan HPN 2018 di Sumatera Barat akan membuat berbagai kegiatan yang menceritakan potensi pariwisata yang bergitu besar yang ada di daerah kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Barat. Kegiatan itu secara focus ada di Kota Padang, namun secara keseluruhan melibatkan kabupaten dan kota dalam kegiatan promosi dan kunjungan para jurnalis Indonesia ke lokasi destinasi wisata di Sumatera Barat, tentu ini jelas bagaimana kekuatan jurnalis Indonesia memberitakan, menulis dan mempublikasikan keindahan alam, keelokan budaya dan tradisi dan juga menikmati enak makanan kuliner Sumatera Barat yang enak.  “Kunjungilah Sumatera Barat, rasakanlah rendang makan terlezat di dunia, asli dari ranah minang Sumatera Barat,” ujarnya.

Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan, promosi kegiatan HPN 2018 ini akan kita gelar sebagai sebuah jualan, bagaimana orang semakin tahu dan tertarik datang ke Sumatera Barat. Kita sudah ada tiga pengakuan dunia, Destinasi Halal, Kuliner Halal dan Operator Tour Halal. “Kita berharap dukungan kementerian pariwisata “all Out” dalam hal promosi dengan event-event wisata yang banyak sebagai dukungan mendorong kungjungan wisata Indonesia di Sumatera Barat.  Kita tahu pariwisata Sumatera Barat masuk yang ke 12 daerah distinasi wisata Indonesia, Insha Allah,” ungkapnya.

Ketua PWI Pusat Margiono dalam kesempatan itu menyampaikan, kita dari panitia HPN punya rencana besar bagaimana membreding Sumatera Barat sebagai daerah pariwisata yang terbaik di Indonesia. Potensi wisata Sumatera Barat luar biasa, akan tetapi masih berserak-serak dan perlu di konsolidasikan dengan berbagai kementrian dan pihak-pihak pengembangan pariwisata tersebut.

Dengan melakukan brending wisata Sumatera Barat, dengan dukungan kementrian pariwisata, kepala daerah, tokoh-tokoh dan para marketing, kita yakin destinasi Sumatera Barat akan masuk dalam lima besar nantinya, terang Margiono. Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang diwakili Sekretaris Menteri (Sesmen) Kementrian Pariwisata Drs. H. Ukus Kuswara. MM, juga menyampaikan potensi wisata Sumatera Barat juga merupakan masa depan wisata Indonesia yang maju dan disenangi banyak wisatawan baik mancarnegara maupun wisatawan local.

Potensi wisata Sumatera Barat merupakan potensi wisata yang lengkap, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang membuat semua orang merasa penting dan bangga datang ke Sumatera Barat. Dengan predikat yang telah dicapai Sumatera Barat sebagai wisata halal dunia, ini menandakan potensi itu sangat besar khususnya bagi wisatawan mancanegara muslim. Kita semua tahu, tahu kementerian pariwisata Republik Indonesia selalu serius membangunan dan menengembangkan kegiatan pariwisata di Indonesia, termasuk dengan menyelenggaakan berbagai event wisata internasional. Dan di Sumatera Barat event kementerian pariwisata itu pada event Tuor De Singkarak (TdS).




Dan saat ini kementrian pariwisata juga sedang mengembangkan kawasan mandeh yang begitu indah, potensi laut dan potensi keindahan alamnya. Suatu saat kawasan wisata mandeh juga akan mendunia, dikunjungi wisatawan mancanegara dalam jumlah yang besar. sektor pariwisata merupakan penyumbang lapangan pekerjaan, PDB dan devisa terbesar saat ini.

Sangat disayangkan jika potensi yang ada tidak dikembangkan apalagi Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan 10 persen PDB nasional dan penerima Devisa yang tertinggi dengan persentase 13 persen. Hal ini harus ditingkatkan, khusus untuk di daerah,kami dari pihak kementrian akan mendukung penuh dan siap memberikan masukan serta arahan, karna yang akan menaikan persentase nasional tentu berasal juga dari daerah, ujar Ukus Kuswara. (Rel/Asra)

Read more