DPRD Sahkan Perda Hak Keuangan dan Adm Pimpinan

DPRD Sahkan Perda Hak Keuangan dan Adm Pimpinan

EkspresNews.com – Setelah melaui proses pembahasan yang cukup panjang dan alot akhirnya Seluruh Fraksi  DPRD Kota Solok menyetujui Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menjadi Peraturan daerah (Perda) yang disetujui melalui Rapat Paripurna Jumat (18/8) pekan lalu.

Jalanya persidangan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Solok Yutris Can,SE didampingi Wakil Ketua DPRD ,H.Irman Yefri Adang,SH,MH dan anggota DPRD lainnya, di hadiri  Walikota Solok, H. Zul Elfian, SH, M.Si, Wakil Walikota Reinier, ST, MM, Sekda Kota Solok Rusdianto, SIP,MM, Asisten, Unsur Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama,Kepala OPD ,Niniak mamak dan Bundo Kanduang, pimpinan BUMN dan BUMD serta undangan lainnya.




Dalam penyampainya pendapat akhir masing-masing fraksi  yang di sampaikan oleh Juru Bicara Pansus DPRD H.Daswippetra DT.Manjinjiang Alam,SE,M.Si, mengatakan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota mengatakan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2017 yang ditujukan untuk meningkatkan tunjangan unsur pimpinan dan anggota dewan.

Dimana, sebelum Ranperda ini disahkan anggota pansus DPRD Kota Solok yang terdiri dari seluruh perwakilan fraksi yang ada sudah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan DPRD Kota Solok berharap, disahkannya Ranperda ini bisa meningkatkan kinerja dari seluruh anggota dewan untuk lebih melakukan fungsi dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan kinerja.

Selain itu, Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ini telah dilaksanakan di tingkat Pansus dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 27 sampai 29 Juli 2017 dan 14 sampai 15 Agustus 2017 serta dilanjutkan pembahasan pada tingkat internal DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017. Hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Daerah terhadap beberapa permasalahan yang telah dibicarakan pada tingkat Pansus, disepakati untuk tidak dibicarakan lagi pada tingkat internal DPRD.

Lebih lanjut dikatakanya, Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Solok Tahun 2017 menyatakan, Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di beri mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai salah satu unsur penyelengara pemerintah daerah,

Persetujuan ranperda tersebut menjadi perda ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Yutris Can,SE, Wakil Ketua DPRD Irman Yefri Adang dilanjutkan oleh Walikota Zul Elfian kemudian penyerahan dari Ketua DPRD kepada Walikota Solok. (Roni)

Read more
Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018

Duduk Semeja, DPRD Payakumbuh Bahas APBD 2018





EkspresNews.com – Sebelum berakhirnya penggunaan anggaran tahun  ini, Kota Payakumbuh ternyata sudah mulai duduk bersama untuk pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  tahun 2018. DPRD Kota Payakumbuh bersama mitra kerja mulai rapat perdana untuk pembahasan APBD 2018. Sejak pagi, rapat untuk pembahasan APBD 2018 sudah dimulai,” terang YB Dt Parmato Alam Ketua DPRD Kota Payakumbuh pada Senin (21/8) sore. Dalam rapat berdana tersebut, dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rapat yang dihadiri lengkap ke 25 angggota DPRD Kota Payakumbuh itu, berlangsung hingga sore hari. “Sekitar pukul 17.30 Wib, rapat baru selesai,” ucap Ketua DPRD Kota Payakumbuh Yb Parmato Alam menerangkan, dalam rapat KUA-PPAS tersebut, lebih membahas soal kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh 2018 mendatang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh.

“Ini pembahasan baru tingkat komisi dan akan berlangsung selama 3 hari kedepan,”katanya. Setelah pembahasan tingkat komisi selesai, dilanjutkan paripurna KUA-PPAS hingga rapat bersama dengan Badan Anggaran serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga disahkannya APBD 2018 mendatang. Setidaknya, ujar Parmato Alam, untuk pembahasan ABPD Kota Payakumbuh, tuntas dalam beberapa pekan kedepan. (Nahar Sago)

Read more
Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

Jangan Potong Hewan Qurban yang Produktif

RPH PayakumbuhEkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melarang warga pemotongan hewan betina produktif, termasuk untuk hewan qurban pada Iduladha tahun 2017 ini. Sebab, penyembelihan hewan produktif itu akan menurunkan populasi ternak tersebut.Kita melarang penyembelihan hewan betina produktif dalam rangka meningkatkan populasi. “Bila betina produtif dibiarkan dipotong, kita khawatir populasi ternak di daerah ini bukannya bertambah, sebaliknya malah semakin berkurang,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota Ir. Priyadi Budiman didampingi Kabid Keswan dan Kesmavet drh. Iswandi Sawir kepada wartawan di kantornya, Senin (14/8).

Dikatakan, pelarangan pemotongan hewan betina produktif ini sudah disampaikan ke tengah masyarakat melalui surat edaran Bupati Limapuluh Kota. Selain itu juga disampaikan ke khalayak melaluli surat edaran bersama antara Bupati dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Limapuluh Kota. “Untuk mengantisipasi tingginya angka pemotongan sapi betina produktif seperti dalam pelaksanaan pemotongan hewan qurban, kita juga menggandeng pihak MUI guna melakukan pendekatan secara keagamaan,” tutur Priyadi.

Menurutnya, edaran pelarangan pemotongan hewan produktif itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 pasal 18 ayat (4) dan ayat (5),” ujar Priyadi.Dalam edaran dijelaskan, setiap orang dilarang menyembelih ternak rumanansia kecil betina produktif atau ternak rumanansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit, ketentuan agama, adat istiadat dan untuk pengakhiran penderitaan hewan. Larangan pemotongan tidak berlaku jika hewan itu berumur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali, atau bisa juga karena hewan itu tidak produktif (majir).




Selain itu juga tidak dilarang jika hewannya mengalami kecelakaan berat, cacat yang bersifat genetis, menderita penyakit menular dan membahayakan keselamatan manusia arau tidak terkendali. Larangan pemotongan hewan produktif atau bunting ini juga termuat di dalam surat edaran bersama bupati dengan MUI.

Dalam edaran bersama bupati dan MUI juga memuat larangan memotong hewan betina produktif atau bunting. Disamping itu dalam edaran bersama tersebut juga mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan dan kebersihan pelaksanaan pemotongan hewan seperti dalam qurban dan lainnya. (Rel/Nahar Sago)

Read more
Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Dipaparkan

Kinerja BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Dipaparkan

EkspresNews.com – Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Secara bertahap, program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Kepala bidang manfaat rujukan BPJS cabang Payakumbuh, Neri Eka Putri, menjelaskan, sampai dengan saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan di 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta. Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik pertama dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta serta rawat inap 7,6 juta.




Lanjut, komitmen pemerintah dalam keberlangsungan program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak.Implementasi program JKN-KIS yang baru 3,5 tahun, nyatanya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian. Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun. Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh mencapai 588.846 jiwa. Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh pemerintah daerah kota Payakumbuh melalui program JKSS (Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato), sebanyak 31.865 jiwa, dan kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 17.874 jiwa. Dan pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar melalui program JKSS sebanyak 62.105 jiwa. Sehingga total kepesertaan PBI APBD JKSS yang didaftarkan dan diintegrasikan oleh pemerintah daerah untuk wilayah kantor cabang Payakumbuh kepada program JKN-KIS adalah sebanyak 111.844 jiwa, jelas Yoelizar.

Ditambahkan kepala BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh, Yoelizar Zubir saat kegiatan Public Expose di aula BPJS Kesehatan, Selasa (22/8), pertumbuhan jumlah peserta ini juga diiringi dengan pertumbuhan jumlah fasiitas kesehatan yang bekerjasama. Saat ini kantor cabang Payakumbuh telah bermitra dengan 77 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdiri atas 53 Puskesmas, 7 dokter praktek perorangan, 3 dokter praktik gigi perorangan, 7 klinik Pratama dan 7 klinik TNI/Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan cabang Payakumbuh juga telah bekerja sama dengan 14 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 5 Rumah Sakit, 5 apotek serta 9 Optik.

Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk mensukseskan program JKN-KIS. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan.Kedepan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkan baik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS serta cakupan kepesertaan semakin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage atau cakupan semesta di tahun 2019, pungkas Yoelizar. (Rel/Nahar Sago)

Read more
Tingkatkan Sistem Pemerintahan, 6 Pejabat Dilantik

Tingkatkan Sistem Pemerintahan, 6 Pejabat Dilantik

Pejabat DilantikEkspresNews.com – Untuk lebih meningkatkan sistem pemerintahan yang baik Walikota Solok Zul Elfian kembali melantik 6 orang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Solok. Dua diantaranya merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara eselon II dan sisanya pejabat pengawas atau setara eselon IV. “Pelantikan ini Semuanya tidak lepas dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat dan handal sehingga pembangunan kota Solok kedepan yang lebih baik dan bermuara meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ungkap Zul Elfian, saat melantik para pejabat tersebut, Jumat pekan lalu.

Dikatakan Walikota Solok, H. Zul Elfian, mutasi, Rotasi dan promosi merupakan hal yang lumrah dalam lingkungan pemerintahan. Pergeseran pejabat menjadi salah satu bentuk upaya penyegaran dalam membentuk sebuah pemerintahan yang lebih baik.

Saat ini yang paling utama kita lakukan adalah menyamakan persepsi bahwa pejabat dan ASN merupakan pelayan masyarakat, bukan malah mintak dilayani. Pejabat harus menyadari tugas dan fungsi sesuai dengan aturan. Pejabat yang diberi amanah mesti kreatif dan inovatif sehingga ada peningkatan kinerja, tidak hanya berkutat dengan kebiasaan lama yang dapat menghambat produktivitas kerja.




Maka dari itu, kepada pejabat yang baru dilantik agar bisa memberikan pelayanan terbaik, dengan meningkatkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama dengan semua pihak.”bersama-sama kita bergerak maju membangun Kota Solok yang sangat kita cintai ini,” jelas Zul Elfian.

Adapun pejabat yang dilantik yakni Nova Elvino sebagai Asisten Bidang Pemerintahan. Sebelumnya, ia menduduki kursi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara yang menggantikan jabatannya yakni Syaiful Rustam yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan.

Pejabat lainnya yang dilantik yakni Delyardi yang menjabat sebagai Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kota Solok, Wendra menjabat Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Solok, Taufiq Rusli menjabat Kasi Produksi Peternakan Dinas pertanian serta Millia Musliani Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Lubuk Sikarah. (Roni)

Read more