Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

Berbasis Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertanian

EkspresNews.com – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pertanian (Distan) gelar Sosialisasi Teknis Budidaya Padi Inpago dan Jagung Hibrida di Lahan Sawah Kering, Sabtu (12/8). Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Auditorium itu dibuka langsung oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan dihadiri oleh para camat, wali nagari, Kepala BP3K dan anggota kelompok tani se Kabupaten Dharmasraya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, salah satu agenda pembangunan Kabupaten Dharmasraya saat ini adalah membangun ekonomi yang tangguh dan kesejahteraan masyarakat melalui pembagunan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.




Maka dari itu, sambungnya, untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanian, pertanian Dharmasraya telah didukung dengan sarana dan prasarana pertanian (alat dan mesin pertanian atau alsintan). “Pada tahun 2017 sekarang ini daerah kita mendapatkan alokasi alsintan sebanyak 357 unit, ini naik 300 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita harap ini betul-betul dapat memacu peningkatan produktivitas dan indeks pertanian di daerah kita,” harap bupati.

Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, menjelaskan, di kalangan masyarakat padi inpago lebih dikenal dengan sebutan padi ladang. Menurutnya, seiring perkembangan, padi jenis ini mampu panen dalam waktu yang lebih singkat. “Dulu, padi ini masa tanamnya mencapai enam bulan. Tapi sekarang hanya membutuhkan waktu 115 hari, sudah siap panen,” pungkasnya. (hms/Age)




Read more
Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap Itkoarmabar di Lantamal II Padang

Waslap1EkspresNews.com – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Kolonel Laut (P) Agus Sulaeman, M.Sc., yang diwakili Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono menerima tim Pengawasan Lapangan Inspektorat Komando Armada Barat (Waslap Itkoarmabar) yang diwakili Letkol Laut (P) Sayoko beserta tim Waslap bertempat di ruang rapat Markas Komando Lantamal II Padang, Senin (14/8/2017).

Dalam sambutan Danlantamal II Padang yang dibacakan Wadan Lantamal II mengatakan, kegiatan Waslap ini di lingkungan TNI Angkatan Laut merupakan fungsi control pimpinan terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan kegiatan pengawasan ini merupakan tindakan preventif guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan kecurangan (Fraud) serta kurang efisiensi terhadap akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang telah ditetapkan.

Mengingat pentingnya Waslap ini, maka kepada seluruh Kasatker, Kasatlak saya perintahkan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim sesuai bidang masing-masing serta menyampaikan masalah-masalah yang menjadi kendala atau kesulitan di lapangan, terutama menyangkut masalah-masalah yang harus dikoordinasikan dengan Komando atas.




Selanjutnya Tim Waslap membacakan sambutan Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., yang mengatakan, kegiatan pengawasan Lapangan Sektoral Itkoarmabar merupakan kegiatan pengawasan lapangan tahunan untuk mengetahui situasi kinerja jajaran Koarmabar yang dilaksanakan tanggal 14 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2017 di seluruh jajaran Lantamal II yang akan meliputi sector kerja diantaranya bidang Operasi, Logistik, Personel, Material, Intelpam, Khusus dan Keuangan, untuk menemukan berbagai permasalahan maupun kendala satuan yang menjadi objek pengawasan lapangan agar dapat dicarikan solusi pemecahan secara menyeluruh. Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Rel/Abdi)




Read more
Menteri Harus Mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

Menteri Harus Mencopot Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu

EkspresNews.com – Ribut ihwal banyaknya paket pekerjaan besar di lingkungan BPJN III Sumbar-Bengkulu yang realisasinya jauh dari perencanaan yang telah ditetapkan, membuat Advokat & Aktivis Anti Korupsi Ady Surya SH MH meradang. “Di semua laporan triwulan II ini tidak ada yang memenuhi target volume kerja sesuai dengan kontrak kerja. Ini merupakan suatu kelalaian kerja yang terindikasi merugikan keuangan negara. Kita minta aparatur penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan,” ketus Mantan Aktivis 98 yang dijuluki dengan “Raja Demo” ini dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, Rabu (9/8) siang, di sebuah restoran Malaysia di Padang.

Ady Surya 2Dikatakan Ady, begitu Advokat & Aktivis Anti Korupsi Adya Surya SH MH acap disapa, ini menunjukan tidak adanya kontroling dari gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah terhadap Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu. Sehingga, katanya lagi, terjadi kelalaian kerja dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Gubernur Sumbar Irwan Prayitno harus melaporkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tentang kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar terhadap pelaksanaan proyek-proyek pusat di Sumbar, karena yang dirugikan oleh kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu yang tidak profesional tersebut adalah rakyat Sumbar sebagai penerima manfaat dari proyek tersebut,” ujar Ady yang juga tercatat sebagai salah seorang pendiri Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) yang pertamakali mengungkap dugaan skandal korupsi berjemaah di republik ini.

Lebih jauh dan serius Ady mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadumuljono harus melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek-proyek pusat yang ada di daerah. “Jangan hanya Menteri PUPR menunggu laporan yang kadangkala laporan itu juga tidak tertutupkemungkinan di mark-up. Menteri PUPR seharusnya menjemput bola dan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut. Dan apa bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaksana proyek Menteri seharusnya melaporkan dan mendorong ke proses hukum,” kata pendiri Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) ini.




Ditambahkan Ady, kalau memang ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono harus mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan orang-orang yang terlibat di dalam monitoring dan pengawasan proyek. “Sekali lagi saya katakan, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah seyogyanya meminta menteri untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar,” ketusnya.

Ditegaskan Ady, secepatnya menteri harus mengganti Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar karena banyak pekerjaan yang tidak mencapai target. “Ini mengindikasikan bahwa Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar tidak mampu memimpin BPJN tersebut,” ucapnya. Lagi pula, katanya lagi, walaupun pendanaan proyek tersebut tidak dari APBD Sumbar tapi DPRD Sumbar mempunyai otoritas dan kewenangan untuk memanggil pelaksana proyek. Artinya, katanya, DPRD Sumbar harus memanggil Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar dan meminta keterangan serta mengevaluasi kinerja Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu tersebut. “DPRD Sumbar seharusnya melaporkan Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu ke Menteri PUPR,” ujar pendiri LAM PK Fakultas Hukum Unand Padang ini. (Harianof)




Read more