Pekerjaan PT NK yang telah Selesai Harus Dibongkar

Pekerjaan PT NK yang telah Selesai Harus Dibongkar

Praktek memanipulasi volume proyek ibarat fenomena gunung es, sedikit saja yang diketahui rakyat sebagai pembayar pajak. Sisanya tersembunyi di kedalaman lautan. That question, kenapa praktek memanipulasi volume proyek ini bisa terjadi ?

EkspresNews.com – JAWABAN sederhana dari pertanyaan di atas, pasti karena ada kolaborasi antara PPK dengan kontraktor pelaksana. Sebab, kejahatan itu terjadi bukan karena niatan, tapi karena ada kesempatan (N+K). Logika sederhananya, tak mungkin kontraktor pelaksana pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin PT NINDYA KARYA berani memanipulasi volume proyek atau mengurangi volume proyek atau mengurangi anggaran pelaksanaan tanpa sepengetahuan PPK.

diduga besi bekas, tidak sesuai ukuran dan begol jaraknya tidak sesuai bestek nya - CopyDengan mata telanjang kita melihat pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin dengan dana Rp 147 Milyar dari pinjaman Bank Dunia (World Bank) yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA banyak volume yang dimainkan. Sebagian dari beton PRECAST penutup saluran drainase ada pabrikan, dan sebagian lagi ada yang dicetak di lokasi. Logikanya, jika speknya minta pabrikan itu tidak ada alasan bagi kontraktor untuk mencetak sendiri. Artinya, beton PRECAST penutup saluran drainase pabrikan mutu yang diminta pasti sesuai spek. Sebab, pengawasan dan pengujian beton-nya ada SOP-nya. Sebaliknya, jika dicetak sendiri oleh kontraktor dilokasi siapa yang mengawasi, bagaimana cara pengujiannya, dan bagaimana menempa kekuatan beton atau mutunya.

Permainan pelaksanaan pekerjaan saluran terlihat pada pemakaian besi yang tidak memakai PRECAST pabrikan, besi diduga tidak sesuai ukuran besi yang di dalam spek. Ironisnya lagi, jarak begol pasangan besi untuk PRECAST tersebut diduga kuat juga tidak sesuai dengan spek. Malah informasi yang dihimpun, ada temuan material bodong split untuk beton, setelah ketahuan baru ditukar dengan split asli. That question anymore, mungkinkah ini terjadi tanpa pembiaran oleh PPK ?

Apa pun jawaban dari pertanyaan di atas, pekerjaan yang telah selesai dikerjakan PT NINDYA KARYA ini harus dibongkar kembali. Bukankah teori kejahatan mengatakan, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. persoalannya sekarang lagi, terletak antara kemauan dan kemampuan aparat hukum kita yang konon katanya profesional.

Kita tidak ingin, pekerjaan WINRIP Ruas Lubuk Alung-Sicincin yang sumber dananya hutang dari Bank Dunia ini seperti apa yang dikatakan ilmu korupsi, bahwa proyek-proyek mercusuar itu perlu muncul setiap tahun, sehingga selalu ada rupiah yang akan dikuras, ditutupi pertanggung jawaban yang cantik dan mulus, hasilnya bisa ditimbun untuk 7 turunan. Dari perspektif ilmu korupsi itu, maka proyek-proyek mercusuar justeru bisa menimbulkan sumber kebocoran anggaran dan karena itu harus dipelihara.

Yang perlu diketahui, pinjaman Bank Dunia itu masuk hutang negara dalam APBN, yang nota bene juga hutang rakyat. Karena itu, pemeriksaan pekerjaan saluran yang telah tertutup dari beton PRECAST harus dilakukan. Yang kita herankan, kenapa di dalam pengawasan pelaksanaan proyek ini tidak ada evaluasi dari pengguna anggaran. Kemungkinan ada penyimpangan dari kontrak proyek yang potensial menimbulkan kerugian keuangan negara.

Secara logika sederhana, seharusnya di dalam pengerjaan proyek oleh kontraktor pelaksana pengawas atau PPK harus melakukan pengawasan pada pihak ke tiga, dalam hal ini kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA, apa bila kinerja PT NINDYA KARYA menyimpang dari kontrak atau terjadi pengurangan volume proyek yang tidak sesuai spek, PPK harus melakukan pembongkaran terhadap pekerjaan itu, sehingga tidak menimbulkan kerugian negara yang banyak.

Pinjaman Bank Dunia (Wolrd Bank) untuk pelaksanaan proyek WINRIP Ruas LA-SCC senilai Rp 147 Milyar ini harus dipertanggung jawabkan oleh negara-dalam hal ini kontraktor pelaksana PT NINDYA KARYA dan Balai pelaksana Jalan Nasional III Sumbar-Bengkulu yaitu, PPK 06 Proyek WINRIP LA-SCC ANDI MULYA RUSLI ST MT. Karena itu, seharusnya, PPK 06 mengevaluasi PT NINDYA KARYA dalam pelaksanaan proyek, sehingga dugaan kerugian dari dana pinjaman Bank Dunia ini tidak terjadi. Yang terpenting sekali, kerja yang sudah tertutup atau yang sudah siap harus dibongkar.

Pekerjaan sebagian sudah ada yang selesai, kita minta Kepala BPJN III Sumbar-Bengkulu Syaiful Anwar untuk melakukan oudit investigasi, karena potensial mengakibatkan kerugian bagi kepentingan publik. Kita juga minta BPK RI melakukan oudit investigasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apa bila ada indikasi mengurangi volume proyek atau memanipulasi volume proyek yang tidak sesuai spek, kita minta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Last but not least, karena proyek WINRIP yang didanai dari pinjaman Bank Dunia ini berada di Sumbar, kita minta anggota DPR RI termasuk DPD RI yang berasal dari Sumbar untuk pro aktif mendesak kejaksaan melalui Kejaksaan Agung agar melakukan penyelidikan terhadap dugaan permainan pelaksanaan pekerjaan ini, sehingga anggaran negara yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Karena itu, pekerjaan yang telah selesai atau yang sudah tertutup yang dikerjakan PT NINDYA KARYA harus dibongkar. Ingat, NO CRIME IS PERFECT, tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya, setiap kejahatan pasti meninggalkan bekas. (Harianof)

Read more
Lantamal II Padang Peringati Hari Jadi Yang Ke 11

Lantamal II Padang Peringati Hari Jadi Yang Ke 11

EkspresNews.com – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Laksma TNI Rudwin Thalib, S.E., pimpin upacara peringatan hari jadi Lantamal II ke-11 tahun 2017 yang jatuh pada tanggal 1 Agustus setiap tahunnya di lapangan apel Markas Komando Lantamal II Padang, Selasa (1/8/2017).

Dalam amanat Danlantamal II Padang mengatakan, pada tanggal 1 Agustus 2006 telah ditetapkan sebagai hari jadi Lantamal II sesuai surat keputusan Kasal nomor KEP/11/VII/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang perubahan dan klasifikasi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Teluk Bayur tipe “B” menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) II Padang.

Lebih lanjut, peringatan hari ulang tahun yang diselnggarakan ini, bukan saja sebagai acara simbolis dan seremonial belaka, namun merupakan saat yang tepat dalam memantapkan jati diri sebagai Prajurit Matra Laut yang memiliki nilai-nilai dan tradisi yang patut dibanggakan, sehingga momen seperti ini akan senantiasa mengingatkan kita tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia sebagai komponen penting dan mendasar serta menjadi faktor dominan bagi keberhasilan sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya.

Upacara peringatan hari jadi yang ke-11 ini dihadiri oleh Wadan Lantamal II Kolonel Marinir Lasmono, para asisten, para kadis/kasatker, perwira, bintara, tamtama dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lantamal II Padang serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL). Demikian berita Dinas Penerangan Lantamal II Padang. (Dispen Lantamal II)

Read more
Buka-Bukaan Soal Kondisi Utang Indonesia

Buka-Bukaan Soal Kondisi Utang Indonesia

EkspresNews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui banyak orang khawatir akan kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi utang Indonesia dan kenapa pemerintah harus berutang. Sri Mulyani mengatakan, pada 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian pada 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut.

“Namun, fokus pemerintah pada stabilitas ekonomi pasca-krisis menyisakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar, yaitu pembangunan infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di akun Twitter resmi Kementerian Keuangan dikutip Minggu (30/7/2019).

Sri MulyaniKondisi infrastruktur di Indonesia kini jauh tertinggal. Dikhawatirkan, jika tidak segera mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia akan mengalami masalah yang lebih besar. Infrastruktur yang tertinggal berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi, rentan inflasi, daya saing rendah dan ketimpangan ekonomi dan sosial. “Untuk mencegah hal tersebut, Indonesia butuh anggaran besar, salah satunya melalui pinjaman,” tuturnya.

Dijelaskan Sri Mulyani, pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional, dan bijaksana. Dijelaskan Sri Mulyani, ada tiga hal yang harus diketahui mengenai utang. Pertama, rasio utang Indonesia saat ini 27,7 persen dari PDB dan defisit anggaran berada di kisaran 2,5 persen. “Hal itu masih berada di bawah batas yang telah ditetapkan undang-undang,” tuturnya yang dilansir Liputan6.

Kedua, penggunaan dana utang yang produktif. Dana utang yang dulu diperuntukkan untuk subsidi energi, kini dialihfungsikan untuk mendanai pembangunan nasional. Dalam satu dekade terakhir dengan defisit fiskal 1,6 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,6 persen, salah satu yang terbaik di dunia. Jumlah orang yang bekerja meningkat dari 112,76 juta menjadi 118,41 juta orang selama kurun 2013-2018.

Kemudian yang ketiga adalah risiko gagal bayar yang rendah. Sebagian besar utang Indonesia saat ini dalam bentuk rupiah dan dimiliki oleh investor domestik. “Sehingga aman dari pengaruh ekonomi global,” ia menambahkan. Sri Mulyani mengatakan, tiga lembaga pemeringkat kredit internasional menggolongkan Indonesia sebagai negara layak investasi. “Hal tersebut berarti Indonesia dianggap mempunyai kemampuan bayar yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah,” tuturnya. (Les)

Read more