Layanan Prima RSUD, Wako Sediakan Shuttle Bus

Layanan Prima RSUD, Wako Sediakan Shuttle Bus

PdgPjgEnewsEkspresNews.com – Memberikan layanan prima kepada masyarakat adalah tugas dari pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang menyediakan bus sebagai sarana transportasi gratis bagi warga yang sakit untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Shuttle Bus atau layanan bus gratis ini disediakan khusus untuk warga Kota Padang Panjang. Rencananya setiap hari layanan bus gratis ini akan berkeliling dikota Padang Panjang untuk mencari dan mengantar warga kota Padang Panjang yang sakit.

“Dengan adanya bus ini, maka warga yang sakit ingin berobat tidak perlu repot lagi mencari kendaraan, karena Pemkot melalui RSUD telah menyediakan sarana transportasi gratis yang bisa digunakan setiap waktu,” kata Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis di Padang Panjang, Rabu pekan lalu.

Menurut dia, layanan bus gratis tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh Pemkot Padang Panjang dalam memperhatikan warganya. Sistem operasional bus itu nantinya akan mangkal di beberapa titik atau halte dengan jadwal tertentu yang sudah ditetapkan.

“Misal pada jam 7.00 Wib pagi, bus dijadwalkan mangkal di halte Kelurahan Balai-Balai, kemudian setelah mengantar warga Balai-Balai yang sakit, bus akan kembali dan beralih mangkal di Kelurahan Kampung Manggis, begitu seterusnya hingga diputar sampai di 16 titik sesuai dengan jumlah kelurahan,” katanya.

Ia berharap bus yang melayani secara gratis orang yang akan berobat ke RSUD itu bisa membantu warga ke depannya. “Harapan saya bus ini bisa beroperasi 24 jam, sehingga warga yang sakit bisa terlayani, selain itu langkah ini pun merupakan salah satu upaya mewujudkan pelayanan prima RSUD Padang Panjang terhadap warganya,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang warga Rian, menyambut baik upaya pemerintah kota Padang Panjang dalam memerhatikan warganya di bidang kesehatan. Ia berharap terobosan tersebut bisa terealisasi dan berjalan dengan baik. “Ini salah satu cara menjalankan pemerintahan dengan melihat kondisi,” ujar Rian.

Rian mengakui bahwa saat ini ada beberapa warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. “Semoga dengan adanya Shuttle Bus ini bisa menjawab pertanyaan warga Serambi Mekkah ini, semoga ya,” ungkapnya. (SLM)

Read more
Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Suarno SH : Segera Laporkan Kesaksian Palsu Kasus Tanah Sirah

Kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus dugaan salah eksekusi objek perkara hingga adanya indikasi kesaksian palsu pada putusan Pengadilan Negeri Klas I A Nomor 43/PDT/BTH/2012 makin terlihat. Kuasa hukum Nasrul Cs tetap akan melanjutkan perkara ini dengan melaporkan perkara pidana yang ada didalamnya.

EkspresNews.com – Suarno SH, pengacara kaum Nasrul Koto yang tanahnya dieksekusi pada 2 Oktober 2014 silam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 107/PDT.G/2003/PN.PDG, mengatakan akan tetap melanjutkan perkara tanah yang berada di Tanah Sirah Kalumbuk, Kuranji, Padang itu. “Kita akan berupaya untuk melaporkan perkara-perkara pidana yang ada didalamnya, seperti adanya kesaksian palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/PDT/BTH/2012 itu,” ujar Suarno SH dalam percakapan telpon dengan Indonesia Raya, Kamis (20/4/2017).

Diceritakannya bahwa perkara ini berawal dari persoalan surat pagang gadai tahun 1946 yang telah dijual oleh kakek Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang tahun 1911 dan digadaikan lagi oleh kakek serta mamak Prof. Zainuddin Dt Rajo Lenggang pada tahun 1946, yang saat ini telah dibeli oleh Perumahan Astek.

Warga Tanah Sirah

Warga Tanah Sirah Kalumbuk Tuntut Keadilan Pasca Eksekusi 2014 silam.

“Eksekusi itu dilakukan atas dasar gambar bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padang tanggal 15 Oktober 2002 dan Surat Ukur No. 516/2003 tanggal 24 Januari 2003, bahwa gambar bidang tanah tersebut atas dasar permohonan H. Nawar Rajo Bujang, jelas tidak ada hubungannya dengan surat 1946 itu,” tegas Suarno SH.

Lalu, lebih jauh Suarno menjelaskan, jika benar ada kesaksian palsu tentu hal tersebut bersinggungan dengan ranah pidana. Dimana, Basyir dalam kesaksiannya mengatakan pernah berjumpa dengan Rifai, namun dalam surat kematiannya, Rifai tersebut meninggal pada tahun 1952 dengan usia 94 tahun. “Kesaksian palsu itu bermuara pada pasal 242 KUHP dengan ancaman penjara 4 tahun, namun untuk Professor itu bisa dipidana dengan pasal 263 KHUP dengan ancaman 7 tahun penjara karena menggunakan surat palsu,” ungkap Suarno.

Sementara itu, dalam Daftar Bukti Tambahan Sidang tanggal 20 Juni 2016 lalu, Suarno SH juga memaparkan, bahwa ada surat dari Komnas HAM RI tanggal 11 September 2015 No.3.356/K/PMT/IX/2015 perihal: Dugaan salah eksekusi oleh PN Klas I A Padang. “Ini salah satu alat bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi terhadap kaum Nasrul dan Kepala Kantor Pertanahan telah dikuasai oleh Prof. Zainuddin Husin Dt. Rajo Lenggang karena tidak mengubris bukti-bukti yang telah kami lampirkan,” tulis Suarno.

Selanjutnya masih dalam surat Daftar Bukti Tambahan Sidang, pernyataan atau kesaksian Munir Burik yang saat ini berusia 96 tahun. Selain itu, juga terdapat surat dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh IX tanggal 17 April 2003 Nomor 30/KAN-P.IX/IV/2003 tentang Penyelesaian Damai Perkara H Nawar Dt Rajo Bujang dengan Prof. H. Zainuddin Husin Dt Rajo Lenggang yang menyatakan bahwa Professor tidak memiliki bukti sah saat dilakukan peninjauan ke lapangan.

Sementara itu, Nasrul yang tanahnya telah dieksekusi oleh pengadilan mempertanyakan secara adat persoalan ini. “Secara adat, kami jelas menguasai tanah ini, kami jelas memiliki pandam pakuburan di tanah ini. Kalau professor itu mana ada pandam pakuburannya disini? Kami juga tidak mengenal orang-orang (Prof. Zainuddin -red) tersebut,” urai Nasrul didampingi Amirdas, Bakri dan beberapa orang masyarakat lainnya.

Nasrul berharap pengadilan bisa lebih adil untuk membuka persoalan ini lebih jelas. Pada dasarnya, Nasrul memiliki bukti kongkret dengan adanya pandam pakuburan yang tertuang dalam Ranji di Tanah Kareh sebagai bukti kepemilikan tanah. “Pengakuan sepadan atau yang berbatasan dengan tanah saya, itu jelas, silahkan tanyakan langsung kepada empat batas penjuru tanah ini. Mereka mengakui bahwa ini adalah tanah kaum saya,” ungkapnya.

Namun, upaya konfirmasi persoalan tanah ini kepada pihak Professor Zainuddin tidak berhasil dilakukan karena alamatnya di jalan Tempua II tersebut kosong. (tim)

Read more
Ketua Pokja BWSS V itu Tersandung Surat Palsu

Ketua Pokja BWSS V itu Tersandung Surat Palsu

EkspresNews.com – Polda Sumbar tengah menangani Laporan Perkara Pemalsuan Surat atau membuat surat palsu yang diduga kuat dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM dengan telah memeriksa beberapa orang saksi. Polisi semakin keras menindak kejahatan pemalsuan atau membuat surat palsu ?

Vidi BhuwanaSIAPA bilang polisi kurang tertarik menangani dugaan perkara kasus pemalsuan atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM ini ?  Paling tidak, hal itu dibuktikan oleh penyidik Polda Sumbar yang profesional dengan telah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk saksi pelapor sendiri Ir Asrial Ahmad SE MM, dan terlapor Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM, serta Ahsanul Khalik ST, Sekretaris Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat, Shinta Marino ST MT-Anggota Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat, Ilham Frizein ST-Anggota Pokja, dan Bambang Adi Indra AMD-Anggota Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat.

Keberanian pelapor Ir Asrial Ahmad SE MM sebagai wujud kepeduliannya terhadap proses tender proyek-proyek pemerintah yang fair dan anti KKN mendapat dukungan dari berbagai aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Pasalnya, selama ini tidak ada kontraktor yang berani melaporkan ketidakbenaran yang mereka saksikan dalam keseharian pada proses tender atau lelang proyek-proyek pemerintah yang didanai dari pajak rakyat. Para kontraktor takut dicap sebagai anak nakal dengan resiko tidak akan mendapatkan proyek pada tahun berikutnya . “ Saya sangat mengapresiasi keseriusan Polda Sumbar dalam memproses dugaan perkara surat palsu atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat. Saya sangat yakin, sebentarlagi kasus ini akan bergulir ke kejaksaan,” ujar Hasbi Tanjung, Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) yang kelahirannya dibidani oleh Mantan Kapolri Prof Dr Dai Bachtiar, ini kepada Indonesia Raya (afiliasi ekspresnews.com) dalam sebuah perbincangan beberapa waktu lalu, di kantor LCKI Sumbar.

Eddy Mujahiddin AWS SH, Mantan Aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, melihat bahwa keberanian pelapor melaporkan Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat itu ke Polda Sumbar sebagai sebuah keinginan yang baik dan sangat patut untuk diapresiasi. “ Apa yang dilakukan pelapor itu memcerminkan sikap anti korupsi. Sebab, yang dilaporkan itu adalah praktek manipulasi atau dugaan pemalsuan surat atau membuat surat palsu yang diduga kuat untuk memenangkan salah satu peserta tender,” ujar Eddy Mujahiddin AWS SH dalam sebuah pembicaraan telpon dengan Indonesia Raya, Rabu (19/4) pagi.

Dikatakan Eddy Mujahiddin AWS SH, secepatnya polisi memproses dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat hingga adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Setelah kasus ini dilimpahkan polisi ke kejaksaan, kata advokat dan aktivis anti korupsi ini lagi, maka tidak ada alasan bagi jaksa untuk memperlambat proses ke tingkat pengadilan. “ Kalau seandainya prosesnya lambat dari waktu sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka masyarakat sipil berhak mempertanyakan itu kepada kejaksaan,” ujar pengagum berat Mantan Proklamtor RI “ Bung Hatta “ ini.

Puspa Dewi, Mahasisiwi Pasca-Sarjana salah satu PTS terkemuka di Jakarta, melihat, apa yang dilakukan pelapor itu merupakan sebuah warning atau peringatan bagi pihak Pokja untuk menghindari diri dari praktek-praktek yang tidak benar. Karena itu, kata Pusapa lebih jauh, polisi harus menindaklanjuti laporan tersebut dan pihak pelapor harus terus menerus memantau perkebangannya dengan meng-up date di media. “ Saya yakin laporan perkara pemalsuan surat atau membuat surat palsu ini dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar perempuan pemilik wajah bening dan sejuk yang pernah mengecap pendidikan di Negeri Kincir Angin “ Belanda ” ini kepada Indonesia Raya dalam sebuah percakapan, Selasa (18/4) siang, di DPR Sumbar.

Rianda Seprasia SH MH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, mengatakan, apa yang dilakukan oleh kepolisian Polda Sumbar dalam mengungkap Mafia Pengadaan di BWSS V Provinsi Sumatera Barat ini patut kita berikan apresiasi dan kepada pelapor yang berani melaporkan dugaan perkara pemalsuan surat atau membuat surat palsu tersebut. “ Kita berharap polisi dapat mengembangkan kasus ini untuk menjerat pelaku-pelaku lainnya, karena memang biasanya permainan itu tidak berdiri sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat,” kata Advokat & Aktivis Anti Korupsi itu dalam sebuah perbincangan dengan Indonesia Raya, Rabu (19/4) siang, di Padang.

Di situ, kata Rianda lebih jauh dan serius, kita menghormati proses pengaduan untuk mengungkap pelaku-pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam konteks hukum acara criminal justice system (sistem peradilan pidana) koordinasi antara penyidik (polisi) dengan kejaksaan itu sudah dimulai pada saat proses P16, Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) sampai P21, berkas dinyatakan lengkap.

“ Peran masyarakat terutama pelapor berhak mengetahui proses perkembangan dari penydikan tersebut  apakah kasus itu sampai di tingkat penyidikan atau sampai ke kejaksaan, Itu hak dari pelapor. Jadi tidak ada alasan bagi aparat hukum untuk tidak memberitahukan perkembangan kasus yang sedang diprosesnya,” katanya.

Sayangnya, terlapor Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM tidak berhasil ditemui untuk sebuah konfirmasi. Malah ironisnya, lewat telpon seluler pun dan SMS pun tidak dijawab. Ada kesan, sudah ada sinyal kepada PPK, Satker, dan Pokja untuk tidak menerima wartawan yang sedang menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Akibatnya, versi Sang-Ketua Pokja BWSS V Provinsi Sumatera Barat Vidi Bhuwana ST MDM tidak dapat dipublikasikan. Dampaknya, rakyat sebagai pembayar pajak dan pemegang kedaulatan yang sah di negeri ini kehilangan hak mereka yang disebut dengan THE PEOPLE RIGHT TO KNOW.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi membenarkan laporan tersebut sudah masuk ke Polda Sumbar namun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Nanti saya kabari lagi,” ujarnya Jumat (21/4/2017).

(Harianof)

Read more