Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Pemilihan Rektor Berpotensi Korupsi

Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi ?

EkspresNews.com – Kisah sedih pemilihan rektor di beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di negeri ini, agaknya, membuat banyak orang tak percaya bahwa ternyata calon dengan suara terbanyak dalam pemilihan senat universitas yang demokratis, tapi karena tidak mendapatkan 35 persen hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir bisa dikalahkan oleh calon yang perolehan suaranya terendah dalam pemilihan di senat universitas. Buktinya, dapat terlihat dalam pemilihan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) calon dengan prolehan suara terbanyak yaitu Yanuar Kiram sebanyak 36 suara, dikalahkan calon dengan perolehan suara terendah Ganefri yaitu 19 suara. Ganefri ditetapkan sebagai rektor karena berhasil mendapatkan 35 % hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. “Besarnya hak suara menteri dalam pemilihan  rektor bisa menjadi celah korupsi,” ujar Mantan Aktivis 98 yang berandil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter ORBA, Zulkifli Jailani dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews), sambil coffe afternoon di Kawasan GOR Agus Salim Padang, Rabu (2/11) sore.

1615378-ilustrasi-korupsi-780x390Dikatakan Zulkifli Jailani yang juga pendiri Lembaga Riset & Advokasi (LRA) ini, pemilihan rektor tercantum dalam Permenristekdikti nomor 1 tahun  2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian rektor, ketua, direktur pada PTN. Dalam pasal 7 peraturan tersebut, katanya menjelaskan lebih serius, disebutkan, dalam penentuan rektor, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 % hak suara dari total pemilih. Sedangkan senat, katanya lagi, memiliki 65 % hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu, katanya menambahkan, tak salah jika KPK menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, beranikah KPK mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN tersebut ?” Ujar pengagum berat Bapak Republik “ Tan Malaka “ itu.

Menurut Zulkifli Jailani yang juga pendiri dan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar pertama ini, ketentuan tentang suara menristekdikti 35 % ini adalah proses mematikan intelektual kampus yang dilakukan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir. Akibatnya, katanya lagi, kampus tidak lagi mengajarkan proses demokrasi ke luar kampus. “Jadi tidak ada lagi harapan terhadap perguruan tinggi untuk perbaikan republik ini, kalau sepanjang para guru besar tidak melawan peraturan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi M Nasir ini,” kata Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumbar ini.

img_1522-1-kcl-1200x800Zulkifli Jailani meyakini, ada permainan di pemilihan rektor. Cuma saja, katanya, ia tidak meyakini KPK mampu mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor tersebut. “Sangat salah jika kita berharap kepada KPK untuk mengungkap indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN ini. Yang harus dilakukan, gerakan dari kampus itu sendiri untuk melawan kebijakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini, sehingga tidak ada lagi celah orang luar untuk masuk intervensi dalam pemilihan rektor. Saya melihat intelektual kampus sekarang sudah banyak yang hedonis, sudah mengejar jabatan-jabatan seperti komisaris misalnya,” ujar mantan aktivis 98 itu.

Ketua KPK Agus Raharjo pun melontarkan hal senada. Ia menyebutkan, 35% hak suara Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dalam pemilihan rektor PTN berpotensi korupsi. Karena itu, katanya lagi, KPK akan melakukan kajian terkait penentuan hak suara menteri dalam pemilihan rektor tersebut. “ Kita akan  diskusi dengan Pak Menteri, mudah-mudahan nanti kalau pak Menteri datang ada beberapa yang perlu dibenahi. Apakah porsi menteri yang 35 % itu terlalu tinggi,” kata Agus Raharjo, Kamis (27/10) di Jakarta.

Tetapi Dr Ristapawa Indra M.Pd, Pengamat Politik dan Pendidikan, tidak sependapat dengan Rangga Sari. Pengamat yang brilien itu justeru mengatakan, intervensi dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi itu untuk membendung sistem dinasty di PTN. “Kalau tidak ada intervensi menteri kayaknya pemilihan rektor itu akan melanggengkan sistem dinasty yang berkelanjutan dari satu rezim ke rezim berikutnya,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Indonesia Raya, sambil sarapan pagi di Kawasan Pecinaan Padang, Kamis (3/11).

Artinya, katanya lebih jauh dan serius, kalau tidak ada ketentuan suara menteri 35 persen biasanya sangat sulit calon lawan untuk mengalahkan rektor yang sedang berkuasa, dengan kekuasaan dia bisa mengatur segalanya dan menjadikan anggota senat loyal padanya. “Katakanlah rektor yang telah berkuasa dua periode, maka untuk penggantinya dia akan mewariskan kekuasaan kepada rezim atau kelompoknya. Sistem ini akan berlanjut terus dari satu rezim ke rezim berikutnya. Maka dengan adanya 35 persen hak suara menteri, sistem tersebut bisa diputus,” ujar Doktor jebolan University Kebangsaan Malaysia ini.

Dengan sistem seperti sekarang, kata Dr Ristapawa Indra M.Pd, menteri juga berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya yang dipandang dapat melaksanakan program kementerian di PTN. Sebab, katanya lagi, pengelolaan PTN masih sentralistik. “Kekhawatiran adanya potensi transaksional dengan sistem sekarang, jika diawasi dengan betul-betul itu akan sulit terlaksana. Maka dari itu, diminta kontribusi semua pihak untuk mengawasi pemilihan rektor supaya tidak terjadi praktek transaksional,” ucapnya.

Secara terpisah, Direktur LBH Padang Dua Periode, Vino Oktavia SH MH, berpendapat, pemilihan rektor itu seharusnya melibatkan seluruh komponen kampus termasuk mahasiswa, dosen, dan pegawai. Tapi yang terjadi sekarang, katanya lagi, pemilihan rektor hanya diikuti oleh dosen dan guru besar sementara mahasiswa tidak terlibat. “35 persen hak suara menteri yang seharusnya tidak ada dalam pemilihan rektor, karena dia bukan bahagian internal dari perguruan tinggi,” ujar Vino dalam sebuah pembicaraan telpon, Kamis (3/11) siang.

Menurut aktivis anti korupsi bertubuh willow tree itu, keterlibatan menteri dalam pemilihan rektor ini akan menimbulkan potensi transaksional yang sekarang sedang diusut oleh KPK. Kemudian akan menyebabkan terjadinya intervensi. Ada kekuatan atau intervensi terhadap kampus-kampus sehingga rektor yang terpilih bukanlah aspirasi dari civitas akademik perguruan tinggi tapi tergantung selera menteri. Selain itu, katanya lagi, pemilihan rektor juga sudah mematikan suara dari mahasiswa. Mahasiswa di sebagian besar kampus tidak dilibatkan dalam pemilihan rektor. Padahal, mahasiswa adalah intelektual yang merupakan komponen demokrasi di perguruan tinggi.

“Ke depan, perlu dilakukan perubahan secara mendasar tentang proses pemilihan rektor yang demokratis. Pemilihnya adalah semua komponen kampus, tanpa melibatkan menteri atau pihak lain untuk mengatasi transaksional dan intervensi itu tadi,” kata Vino dalam perjalanan menuju Payakumbuh.

Nah.., kini KPK telah menemukan indikasi korupsi dalam pemilihan rektor di sejumlah PTN. Akankah pemilihan rektor yang berpotensi korupsi ini terkuak nyata ? Hanya waktulah yang dapat menjawab ! (Harianof)

Read more
Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet Sampaikan LKPJ

Bupati Kepulauan Mentawai sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan  periode 2011-2016 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Mentawai Selasa, (25/10).

EkspresNews.com – Pembangunan yang dinilai telah membawa perubahan untuk Kabupaten Mentawai selama lima tahun yakni pembangunan trans Mentawai, pembangunan perumahan masyarakat, program air bersih di setiap desa, program Mentawai terang dan program transportasi kapal.

DPRD juga mengapresiasi pembangunan jalan yang merata, pendidikan yang semakin maju, program beasiswa, peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, program ketahanan pangan, keberhasilan, kemudahan mengurus perizinan, kelancaran komunikasi dan program kerja sama Pemda Mentawai pembinaan putra putri Mentawai dengan TNI, Polri. “Kami sangat mengapresiasi hasil pembangunan yang telah berjalan selama lima tahun,” kata Alisandre Zalukhu yang membacakan rekomendasi.

Dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah menyorot beberapa bidang diantaranya bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan ekonomi.

Di bidang pemerintahan, DPRD menyorot rangkap jabatan dan Plt pada sejumlah SKPD, hal ini didasarkan pada keterbatasan sumber daya manusia. Sementara putra-putri Mentawai yang sudah disekolahkan Pemda tidak bisa dipekerjakan karena terganjal aturan.

DPRD juga mencatat sejumlah pembangunan yang tidak selesai dan terbengkalai serta putus kontrak. Rendahnya disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemda Mentawai menyebabkan kinerja yang tidak maksimal. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang saat ini belum ada dan masih kurangnya keterbukaan publik Pemda Mentawai.

Di bidang perencanaan dan pembangunan, ditemukan pembangunan seperti anggaran BUMD telah dianggarkan senilai Rp4 miliar namun belum terbentuk.

Lalu ada pasar di beberapa kecamatan yang belum jelas, ada pembangunan beberapa sekolah dan kantor cabang yang tidak matang sehingga tidak bisa dimanfaatkan, hal ini berpotensi merugikan keuangan daerah. Lalu soal program cetak sawah yang tidak sesuai dengan target dan tidak maksimal.

Di bidang ekonomi, adanya aset Pemda Mentawai tidak terinventarisir dengan baik, yang mengakibatkan setiap tahun pada laporan BPK tidak pernah menempatkan Mentawai pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tidak terkendalinya harga bahan pokok di pasaran, belum maksimalnya keterlibatan masyarakat dalam industri Pariwisata, tidak tertatanya pedagang di tepi jalan raya Tuapeijat seperti pedagang ayam, pedagang ikan sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap.

Rekomendasi DPRD di bidang perencanaan dan pembangunan, kepala daerah diminta memperjelas status pasar yang dibangun. Untuk cetak sawah, diharapkan kepala daerah melakukan perencanaan terpadu.

Di bidang ekonomi, kepala daerah diminta menyelesaikan persoalan beberapa aset antara lain Perumnas Kilometer 2, Kapal MV. Mentawai Ekspres, pasar Ibu, jembatan di kilometer 19 Pagai Selatan dan pabrik sabut kelapa.

Kepala daerah juga harus lebih proaktif dalam mengendalikan harga pasar dengan melakukan operasi pasar sampai harga stabil. DPRD meminta DKP Mentawai, Perindakop dan Kasat Pol PP melalui Bupati dan Wakil Bupati Mentawai menertibkan masyarakat yang berdagang di tepi jalan.

Selain itu DPRD juga meminta kepala daerah menyelesaikan RPJPD, agar pembangunan Mentawai lebih terarah, jelas dan pasti, kemudian memperbaiki keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat mendukung program pemerintah. (Nobel)

Read more
Polemik Dunia Pendidikan Sumbar, Tak Bayar, Tak Ujian, Ijazah Dibakar 

Polemik Dunia Pendidikan Sumbar, Tak Bayar, Tak Ujian, Ijazah Dibakar 

Lagi-lagi dunia pendidikan makin buram. Saban hari terberitakan soal mutu pendidikan yang kian merosot, apalagi muncul pemberitaan terkait Lembar Kerja Siswa yang memuat konten tak wajar. Lalu ada pula uang sekolah yang jadi persoalan, bukankah pendidikan di Indonesia sudah gratis?

sekolahEkspresNews.com – Kabupaten Tanah Datar misalnya, kalau uang komite tidak dibayarkan maka nomor ujian tidak akan diberikan kepada siswa. Konsekuensinya tentu tidak ikut ujian dan tidak lulus.

Hal tersebut ditegaskan oleh seorang oknum guru SD 13 Kecamatan Sungai Tarab kepada murid kelas VI 3 hari menjelang ujian nasional. Penegasan tersebut membuat orang tua dan murid menangis karena harus kocar-kacir mencari uang pembayar uang komite tersebut.
Bahkan ada yang telah lulus, tapi hingga 3 bulan setelahnya tidak juga Ijazah yang dikeluarkan. “Sudah ujian midsemester pula anak saya yang di SMP, belum juga keluar ijazahnya,” ujar salah seorang walimurid kepada Indonesia Raya (afiliasi EkspresNews).

Sementara itu, kepala sekolah SD 13 Hj Mar atas penegasan salah seorang oknum guru mengatakan bahwa ada setoran sebesar Rp 9000 ke Kecamatan untuk setiap murid yang ikut ujian. “Dari mana uang setoran itu kami ambilkan, kalau tidak dari murid, disamping itu belum lagi biaya untuk penulisan ijazah,” ungkap Mar.

Padahal, sebelumnya menurut pihak pemerintah, tidak ada alasan anak untuk tidak sekolah dan tidak ada pungutan apapun dari sekolah. Bahkan pelajar dari SD sampai SLTP hanya tinggal belajar dan orang tua tidak perlu memikirkan uang sekolah lagi.

Program ini sejatinya untuk mencerdaskan anak bangsa namun dicederai oleh kelakuan oknum-oknum pencuri yang berbalut kedinasan seperti pihak sekolah dan pihak kecamatan.

Ilustrasi-SekolahSementara itu di SMK 1 Kecamatan Tanjung Raya Agam, salah seorang oknum bendahara komite Sulasmi menyampaikan nota keuangan dana komite anggaran 2015-2016 sekolah tersebut pada rapat paripurna komite SMK Negeri 1Tanjung Raya, Sabtu awal bulan lalu di sekolah tersebut.

Sulasmi menjelaskan pada tahun lalu dimana para murid di sekolah ini berjumlah 986 siswa dengan rincian kelas 1428, kelas II 309, kelas III 249 siswa dan tiap siswa dipungut iuran sekolah sebesar Rp 90 000 tiap bulannya, namum sampai akir tahun ajaran 2016 lalu di SMK ini terdapat beberapa siswa yang tidak atau belum melunasi iyuran tersebut, baik di tingkat kelas 1, 2 dan kelas tiga.

Menurutnya, bagi siswa kelas III yang telah menamatkan pendidikan terhadap 40 siswa yang belum melunasi kewajiban dalam membayar iuran tersebut. “Oleh karena itu ijazahnya harus kami tahan dan tidak akan kami berikan jika tidak dilunasi segera. Kalau tidak juga dibayarkan akan kami bakar,” ujarnya.

Bahkan, walimurid yang hadir dalam rapat komite itu menjadi geram mendengar ancaman Sulasmi yang akan membakar ijazah tersebut jika tidak melunasi uang sekolah dan uang pengambilan ijazah.

Usai Sulasmi menyampaikan nota keuangannya, Ketua Komite H.Sy dt Paduko basa langsung mengklarifikasi pernyataan Sulasmi. “Itu hanya bercanda,” ungkapnya dihadapan walimurid.

Mengenai ancaman bendahara komite Sulasmi, beberapa walimurid yang hadir mengecam penyampaian bendahara yang akan membakar ijazah bagi siswa yang belum melunasi kewajibannya. “Kami sangat menyayangkan ucapan Sulasmi dalam sidang komite, apalagi dilontarkan oleh seorang guru yang harusnya menjadi contoh,” ujar Bennovit kepada Indonesia Raya. (Datuok & Dt TM)

Read more
Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

Penjual Rokok Ilegal Harus Dipenjarakan

rokok-ilegalEkspresNews.com – Ditemukannya rokok ilegal beberapa waktu lalu di kota Padang mendapat perhatian khusus dari ketua Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar). Ia menyatakan, hal itu adalah sesuatu yang penting. Menurutnya, pembawa atau pengedar rokok tersebut harus diberi sanksi yang tegas.

Ketua Dewan tersebut menyatakan, toko orang yang berjualan rokok ilegal tersebut harus ditutup. Menurutnya, apabila tidak diberi sanksi yang tegas, peristiwa tersebut sangat merugikan pemerintah.

“Kalau ada penumpukan rokok yang tidak berlebel ini, tokonya harus tutup tidak boleh lagi. Kalau tidak pernah diberi sanksi hal seperti ini membahayakan. Sangat merugikan pemerintah dengan pajak,” jelasnya usai Rapat Paripurna DPRD Sumbar di gedung DPRD Sumbar pada Senin (31/10) lalu.

Tidak hanya itu, lanjutnya, rokok illegal tersebut juga membahayakan perokok. Oleh sebab itu, katanya, yang membawa dan mengedarkan barang dilarang tersebut harus dipenjarakan.

“Kita tdak tahu, illegal apakah rokoknya memang betul mereknya merek lain, rokoknya tidak benar, ini membahayakan bagi perokok. Yang menjual rokok itu harus dipenjarakan. Atau kalaupun ada yang membuka dan menjual barang itu hukum juga harus ditegakkan. Jangan dibiarkan saja,” lanjutnya.

Meski negitu, ia mengaku belum ada komunikasikan dengan pihak lain, tetapi kata politis dari Partai Golkar itu, dalam waktu dekat ia akan menyampaikan ke Wakil Kepala Polisi Daerah Sumbar. “Kita akan segera membahasnya,” katanya.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, Sumbar berhasil menemukan rokok ilegal.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Andhi Pramono menyatakan, ia telah berhasil menyita empat juta batang rokok ilegal. Menurutnya, tentu saja hal itu sangat merugikan negara. “Jika tarif cukai rokok sebesar Rp400, maka ada sekitar Rp1,6 miliar kerugian negara dari Januari sampai Oktober ini karena rokok ilegal tersebut,” jelasnya.

Di samping itu, ia pun menyatakan, rokok ilegal tersebut ditemukan di jalur darat dengan bermacam pelanggaran, yaitu tanpa lebel cukai, cukai yang dipalsukan, cukai bekas, dan menggunakan cukai merek rokok lain.

“Untuk September 2016 saja kami telah menyita 3.266 batang rokok ilegal dari berbagi merek seperti Luffman, Bintang Super Premium, Gudang Cengkeh, X5, Miami mild,” ujarnya.

Ia mengaku kesulitan menindaklanjuti rokok ilegal tersebut karena pada kemasan rokok tidak dituliskan siapa dan dimana rokok tersebut diproduksi serta kadar kandungan bahan-bahan yang digunakan. (Asra)

Read more