Menguak Rekayasa Proses Lelang Kelok 9

0

Laporan pengaduan indikasi korupsi proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B Tahun Anggaran 2012 di BPJN Wilayah I Sumbar ke Kejati tidak jelas juntrungnya. Padahal, potensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih. Kenapa jaksa terkesan kurang tertarik menguak rekayasa proses lelang yang berujung pada korupsi di bidang pengadaan ini ?

EkspresNews.com – Meski sudah terkubur selama beberapa tahun, namun Laporan Pengaduan Indikasi Kasus Korupsi pada Proses lelang, Penetapan Pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Barat dibuka kembali. Laporan tertanggal 9 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, merujuk laporan  informasi dan hasil penyelidikan seorang penggiat anti korupsi (pelapor) sejak awal proses pelelangan hingga penetapan pemenang, pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 oleh Pokja di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat. “Telah ditemukan adanya indikasi kasus korupsi yang berakibat, berpotensi rugi keuangan Negara mencapai Rp 17 Milyar lebih,” tulis pelapor yang juga penggiat anti korupsi dalam surat pengaduan itu.

Sehubungan dengan hasil tersebut di atas, tulisnya lagi, harapannya sebagai warga negara yang turut bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan keadilan demi NKRI, maka kiranya bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar dan jajaran dapat mengusut tuntas kasus ini yang telah nyata-nyata dan jelas merugikan keuangan negara. Untuk memperjelas laporannya tersebut, tulisnya dalam surat itu, ia lampirkan data awal sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam laporan hasil penyelidikan itu, ia menjelaskan bahwa Pelelangan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 67, 6 Milyar di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat dengan metode pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi. Telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan negara.

Faktanya, rekayasa proses pengadaan Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahun Anggaran 2012 pada Direktorat Jenderal Bina Marga, pada awalnya direncanakan hanya 1 paket dengan pagu dana sebesar Rp 189 Milyar sehingga sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dapat dinyatakan sebagai pekerjaan  kompleks. Dengan demikian dapat dilakukan persyaratan-persyaratan tambahan dan proses pengadaannya dilakukan secara prakualifikasi (2 Tahap), akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa paket tersebut dipecah menjadi 2 bagian.

Pertama, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan pagu dana sebesar Rp 67,6 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih kecil dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara pelelangan umum dengan sistem pasca-kualifikasi. Yang kedua, Paket Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2A dengan pagu dana sebesar Rp 122 Milyar. Oleh karena pagu dana lebih besar dari Rp 100 Milyar, maka proses pengadaan dilakukan secara prakualifikasi dan kompleks.

Indikasi awal dalam ke dua paket ini, telah direncanakan akan dimenangkan oleh PT ADHI KARYA (BUMN) dan PT WASKITA KARYA (BUMN) karena kedua perusahaan tersebut diduga telah menginvestasikan dana terlebih dahulu kepada oknum tertentu untuk pengalokasian dana APBN untuk mendapat proyek tersebut. Proses pengadaan, Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B, pagu dana sebesar RP 67,6 Milyar, dengan sistem pengadaan pelelangan umum pasca-kualifikasi-sistem gugur-1 sampul. Jembatan kelok 9 Tahap 2A, pagu dana sebesar Rp 122 Milyar, dengan sistem pengadaan secara kualifikasi. Hasil prakualifikasi, dari hasil prakualifikasi oleh Pokja dinyatakan lulus 5 (lima) perusahaan yaitu, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Pembangunan Perumahan.

Dalam rangka pengamanan Paket Kelok 9 Tahap 2 A karena PT Hutama Karya, dianggap “ mbalelo “ pada paket sebelumnya yaitu paket kelok 9 Tahap 2 B, maka oknum-oknum di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II mulai mengusulkan “ blacklist” terhadap PT Hutama Karya, terkait paket lainnya di Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan PT Hutama Karya menolak investasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum tertentu, sehingga PT Hutama Karya memasukan harga penawaran pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B secara bersih (tanpa mark up buat kepentingan oknum-oknum tertentu). Bahkan demi pengamanan paket ini Kasatker Proyek sebelumnya telah dilengserkan karena dianggap tidak loyal dalam mendukung rekayasa proses pengadaan.

Calon pemenang Paket Jembatan Kelok 9 Tahap 2 A, karena PT ADHI KARYA telah ditunjuk sebagai pemenang pada Paket Kelok 9 Tahap 2 B  maka sekarang giliran PT Waskita Karya ditunjuk sebagai pemenang atau PT Pemangunan Perumahan dengan berbagi job diantara keduan ya, sehingga pembagiannya menjadi Rp 60 Milyar per perusahaan. Lengkap sudah rekayasa penjarahan  uang negara pada Proyek Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil lelang, pada tanggal 7 Pebruari 2012 telah dilakukan pembukaan penawaran dengan hasil sebagai berikut : PT Hutama Karya dengan penawar Rp 43.888.928.000, PT Telaga Megabuana JO PT Dayatama Beta Mulya Rp 51.104.714.000, PT Cahaya Tunggal Abadi Rp 52.102.565.000, PT Global Daya Manunggal Rp 52.731.703.000, PT ADHI KARYA Rp 60.445.820.000, PT Pembangunan Perumahan Rp 61.358.000.000, PT Waskita Karya Rp 62.056.034.000.

Evaluasi penawaran, dari data evaluasi penawaran yang dilakukan Pokja terlihat penawaran NO : 1 s/d NO 4 terendah digugurkan secara teknis termasuk PT Hutama Karya yang bertahun-tahun terlibat dalam pelaksanaan proyek kelok 9 sebelumnya. Pengumuman lelang, seperti dugaan sebelum tender, ternyata PT ADHI KARYA, ditunjuk sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp 60.445.820.000.00, dengan perbedaan harga sebesar Rp 17,6 Milyar dari PT Hutama Karya, yang merupakan kerugian keuangan Negara.

Dalam surat laporan pengaduan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar itu, pelapor berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut di atas, maka pelapor berpendapat, penetapan pemenang pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kelok tahap 2 B oleh Pelaksanaan jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat kepada PT ADHI KARYA, merupakan bukti dari hasil sebuah rekayasa proses pelelangan Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2 B dengan memasukan syarat tambahan pada keteran gan lainnya antara lain RC BOX Grider dan galian batu 40.000 m3. Nyata-nyata bertentangan dengan Prepres NO : 54 Tahun 2010, tidak kompleks (lihat lampran RAB dan pekerjaan utama yang ada) sekaligus guna untuk membentengi rekanan-rekanan  lainnya mengakibatkan, kerugian keuangan  negara sebesar Rp 17,6 Milyar.

Di penghujung surat laporan pengaduan itu, pelapor meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, dapat mengusut tuntas penyelewengan, penyalahgunaan  jabatan yang berakibat, berpotensi merugikan keuangan negara. Serta menindak para pelakunya.

Laporan pengaduan indikasi kasus korupsi pada proses lelang, penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor BPJN Wil I Sumbar ini mengundang komentar para aktivis anti korupsi yang ada di daerah ini. Umumnya, mereka menyesalkan laporan pengaduan itu tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan. Sebab, di mata mereka, pelelangan proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B itu telah mengabaikan prinsip penghematan belanja keuangan negara. Sehingga berakibat, berpotensi terhadap kerugian keuangan Negara Rp 17,6 Milyar.

Mantan aktivis 98 yang juga pendiri Padang Lawyer, Eddy Mujahiddin AWS SH, berpendapat, karena kerja sudah selesai dan proyek sudah diserahterimakan dan sudah diresmikan Presiden SBY 2013 lalu, seharusnya kejaksaan melanjutkan ke penyelidikan karena sudah ada laporan masyarakat. “Kejaksaan dapat meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi terhadap proses lelang dan penetapan pemenang Proyek Pembangunan Jembatan Kelok 9 Tahap 2B Tahun Anggaran 2012 di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumbar. Kalau hasil oudit BPK itu terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang merugikan keuangan Negara, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan yang berakibat merugikan keungan Negara Rp 17,6 milyar, jaksa harus melanjutkan dengan menetapkan tersangka,” ujarnya dalam sebuah perbincangan dengan  tabloid ini, Senin (29/8) pagi, di Padang. Lagi pula, katanya, apa pun hasilnya, karena ini sudah diketahui masyarakat dan menjadi perhatian dan perbincangan publik, maka kejaksaan harus terbuka dan transparan kepada public agar tidak terjadi pemaknaan yang berbeda terhadap masalah ini.

Senada dengan Eddy Mujaddin AWS SH, Advokat & Aktivis Anti Korupsi Ady Surya juga mengatakan hal yang sama. Jaksa harus melakukan penyelidikan terhadap indikasi korupsi pada proses lelang dan penetapan pemenang proyek pembangunan jembatan kelok 9 tahap 2B ini untuk mengembalikan kerugian Negara dan menghukum pelakunya. Apalagi tidak sedikit potensi kerugian Negara dengan perbedaan penawaran yang Rp 17,6 Milyar tersebut. “Yang harus dilakukan kejaksaan meminta BPK RI melakukan oudit investigative terhadap tender proyek ini. Kenapa yang penawar tertinggi dengan selisih Rp 17,6 Milyar yang dimenangkan. Dan ada indikasi keganjilan yang menonjol yang dapat merugikan keuangan Negara. Di samping kejaksaan melakukan penyelidikan, kita minta KPK untuk mensupervisi laporan tersebut,” ujar Mantan Aktivis 98 yang dijuluki “Raja Demo“ saat orang-orang tak berani berdemo ini kepada Indonesia Raya dalam sebuah pembicaraan telpon, Selasa (30/8) sore.

Tetapi Sudi Prayitno SH LLM, Advokat & Aktivis Anti Korupsi, memberikan pendapat yang lebih keras. Menurutnya, laporan itu harus dipertanyakan lagi kepada kejaksaan sudah sampai sejauh mana prosesnya. Karena, katanya, setiap indikasi tindak pidana korupsi itu harus ditindaklanjuti baik karena ada laporan maupun  tidak, karena korupsi adalah delik biasa yang harus ditindaklanjuti tanpa ada laporan. “Oleh karena ini adalah extra ordinary crime, maka pihak kejaksaan harus extra keras untuk menyelidikinya. Jika perlu terlebih dahulu meminta oudit investigasi BPK RI melalui DPR RI, sebagai institusi yang berwenang untuk memintanya,” kata Alumnus Eramus University, Rotterdam, Belanda, ini kepada Indonesia Raya , kamis (1/9) siang, di Padang.

Dikatakan Sudi, pelapor juga berhak mendesak KPK untuk mengambialih kasus ini sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk melakukan supervise bila kejaksaan dianggap tidak sanggup menyelidiki kasus ini. Dan, katanya lagi, KPK menjadi penting bila mengingat tidak jelasnya tindaklanjut dari kejaksaan terhadap dugaan korupsi proses lelang proyek ini. KPK berwenang mengambilalih kasus ini. “ Indikasi adanya  109 transaksi mencurigakan di kalangan pejabat, kepala daerah, politisi, dan penegak hukum di Sumbar dari PPATK, seharusnya ini menjadi entry point bagi KPK untuk mengambilalih kasus ini. Karena bukan tidak mungkin aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi juga aparat di institusi kejaksaan,” ujar mantan aktivis 98 ini.

Nah.., yang menjadi pertanyaan banyak pihak, akankah rekayasa pross lelang Proyek Jembatan Kelok 9 Tahap 2B di BPJN Wilayah I Sumbar ini terkuak nyata ? Waktulah yang akan menjawab ! (Harianof)

Comments

comments

About author

redaksi

Redaktur adalah orang yang betanggung jawab penuh terhadap berita yang disuguhkan kepada pembaca. Redaktur umumnya berasal dari reporter lapangan yang dalam kariernya kemudian naik menjadi redaktur muda, madya dan kemudian redaktur kepala atau redaktur bidang, yakni yang membawahi bidang tertentu.